Baik Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak ada satu pun yang secara jelas menyatakan akan bergabung atau berada di luar pemerintahan. Seyogyanya ketidakjelasan sikap ini tidak menghambat terjadinya rekonsiliasi.
Meskipun rekonsiliasi dapat bersifat transaksional dengan bergabung dengan pemerintah sehingga menghasilkan rekonsiliasi koalisi atau rekonsiliasi yang bersifat opposite yang menghasilkan rekonsiliasi oposisi. Patut dikiritisi pula ketidakjelasan sikap yang terjadi adalah bukti bahwa partai politik di Indonesia masih berorientasi pada kekuasaan belaka, kekuasaan masih menjadi objek transaksi untuk mencapai suatu tujuan.
Apapun yang terjadi baik rekonsiliasi koalisi atau rekonsiliasi oposisi, dipastikan rekonsiliasi adalah suatu keharusan agar persatuan dan kesatuan NKRI tidak menjadi tumbal kekuasaan. Harganya terlalu mahal apabila menggadaikan bahkan menjual persatuan dan kesatuan NKRI kepada kekuasaan.Â
NKRI adalah harga mati dan rekonsiliasi adalah keharusan. Beroposisi juga adalah hal yang mulia karena pada nalurinya power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely sehingga butuh penyeimbang bagi demokrasi Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H