Bu Risma Menjadi "Batu Sandungan" Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017

Jakarta adalah ibu kota negara. Kota metropolitan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan juga sebagai industri hiburan di tanah air. Pemilihan Gubernur Jakarta yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 membuat suhu politik di DKI Jakarta mulai memanas. 

Kandidat patahana, Ahok masih diunggulkan oleh berbagai lembagai survei. Namun ada tokoh perempuan yang berasal dari Jawa timur yakni Bu Risma, walikota Surabaya yang elektabilitasnya mulai melesat naik. 

Para pengamat politik meyakini bahwa Bu Risma mampu menandingi Ahok bila beliau bersedia dicalonkan pada pilgub Jakarta tahun 2017 mendatang. Majunya Bu Risma tentu tergantung dari restu ketua umum PDI Perjuangan Bu Megawati.

Ahok dan Bu Risma terkesan Keras pada Anak Buah

Karakter Ahok begitu tegas, disiplin, dan cepat dalam mengambil keputusan. Berbagai laporan keuangan pemerintahan begitu transparan ketika dipimpinnya. Masyarakat bisa melihat laporan-laporan keuangan di website pemprov DKI Jakarta. 

Hasil-hasil rapat juga di upload di situs www.youtobe.com agar bisa ditonton langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian Ahok juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti terlihat keras dan terkesan marah-marah bila melihat anak buahnya melakukan kesalahan dalam bekerja.

Wali kota Surabaya, Bu Risma diyakini banyak orang bisa menandingi popularitas Ahok. Bu Risma adalah politisi yang berasal dari daerah. Beliau lulusan dari Teknik Lingkungan ITS Surabaya. Beliau ahli dalam perencanaan wilayah kota. 

Media massa sering memberitakan berbagai aktivitasnya ke publik. Aksi Bu Risma pasti akan menjadi sorotan media massa. Mulai dari penutupan tempat prostitusi Dolly dan kemarahan beliau melihat kerusakan taman bungkul yang telah dibangunnya akibat pembagian ice cream gratis yang ricuh pada waktu liburan. 

Pada acara talk show "kick andy", beliau menuturkan bahwa lebih senang bekerja di lapangan dari pada bekerja di dalam kantor. Beliau biasanya melakukan sidak mendadak di lapangan. Tujuannya yaitu untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan di Surabaya. Apabila ada yang tidak beres dilapangan, beliau juga tidak segan-segan untuk memarahi dan memberikan kritikan yang pedas pada pekerja yang ada di lapangan.

Bu Risma seperti Pak Jokowi pada Pilpres 2014

Pak Jokowi maju pilpres ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Beliau maju karena desakan dari masyarakat saat itu dan popularitasnya juga sedang naik. Karena karakter beliau yang dekat dengan rakyat. Dan bisa membaur bersama masyarakat. Maka beliau mejadi media darling. Semua media massa memberitakan aktivitasnya.

Media massa membesarkan nama Pak Jokowi di Masyarakat. Begitu halnya denga Bu Risma saat ini yang namanya juga dibesarkan oleh media massa. Beliau juga sama-sama dari partai PDI Perjuangan.

Keputusan maju tidaknya Bu Risma sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tentu tergantung dari keputusan partai PDI Perjuangan. Bila Ketua Umum Bu Megawati merestui Bu Risma untuk maju. Maka bisa jadi beliau akan menjadi batu sandungan Ahok untuk bisa menjadi Gubernur lagi pada periode berikutnya.

Pemilu yang Bersih bisa diterima oleh Calon yang Kalah

Siapapun yang akan bersaing untuk memperebutkan kursi DKI 1 sebaiknya bisa bersaing secara sehat dan kesatria. Tentu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pemilu, misalnya dengan bermain curang money politik di masyarakat. 

Sehingga bagi calon yang kalah nanti bisa menerima dengan lapang dada terhadap hasil pemilu. Karena hasilnya memang benar-benar berasal dari pilihan rakyat tanpa pengaruh uang atau pun yang lainnya.

Gubernur yang terpilih nantinya bisa melanjutkan program pemerintahan yang belum dikerjakan pada periode sebelumnya. Dan bagi yang kalah bisa menjadi penyeimbang pemerintahan sebagai oposisi di lembaga legeslatif. 

Hal ini memang lebih baik dari pada calon yang kalah gabung ke pemerintahan. Karena tugas oposisi adalah mengawasi berbagai macam kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Sehingga bila ada kebijakan penguasa yang tidak memihak pada rakyat kecil. Maka Oposisi bisa memberikan suaranya di rapat DPRD untuk menolak keputusan pemerintah daerah.