Peluang Besar, Gagal Manajemen Peternakan Nasional

Kejadian ketidak nyamanan berusaha dibidang perunggasan ini, membuat banyak kalangan menuding pihak Pemerintah tidak hadir secara baik didalam mensolusi permasalahannya sebagaimana amanat didalam UU serta ketentuan yang berlaku.    

Pada beberapa rezim kekuasaan di Indonesia sejak Soeharto hingga SBY, keberadaan peternakan masih didalam penempatan eksistensi bidang Peternakan yang berada didalam Departemen dan Kementerian Pertanian RI. 

Hanya saja disaat akhir kekuasaan SBY, Dinas Peternakan dieliminasi serta digabungkan dengan beberapa Dinas terkait di setiap Propinsi dan Kabupaten. Dinas Peternakan saat kekuasaan Joko Widodo berlanjut disatukan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan di Kabupaten menjadi sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian. 

Alasan eliminasi Dinas Peternakan ini, adalah untuk penghematan anggaran APBN. Hilangnya Dinas Peternakan ini, berdampak kepada hilangnya banyak kasus yang bersifat manipulatif (terutama program hewan besar) didalam realisasi APBN sejak Pemerintahan Gusdur, Megawati dan SBY.

Pada saat munculnya kekuasaan Joko Widodo bersama PDIP, ada harapan mayoritas rakyat dibidang pertanian dan peternakan jika rakyat memperhatikan pidato Jokowi yang selalu ingin memandirikan perekonomian Indonesia. 

Ternyata setelah berlangsung kekuasaan Jokowi selama 4 tahun, semua yang dijanjikan untuk kemandirian pertanian dan peternakan tidak terwujud malah melenceng jauh dari harapan masyarakat banyak. Bidang Peternakan didaerah masih saja berlanjut akan tetapi di perkecil perannya tetap berada pada sub dinas di Propinsi dan Kabupaten tidak ada perubahan peningkatan dari yang terjadi pada akhir jabatan SBY.

Harapan rakyat peternakan diawal era kekuasaan Jokowi adalah adanya realisasi Kementerian Peternakan RI disamping Kementerian Pertanian RI. Penantian rakyat peternakan selama tahun pertama dan kedua rezim Jokowi membuyar dan bidang peternakan tidak dijadikan andalan peningkat nilai tambah pertanian. 

Akibat tidak berperannya bidang peternakan, maka terjadilah dampak mahalnya harga daging sapi serta tetap gonjang ganjingnya harga telur dan daging ayam di peternak serta mahalnya karkas dan telur ayam di konsumen. Selanjutnya diterpa dengan ketergantungan pasokan daging sapi dan susu untuk Indonesia menjadi sangat besar dari importasi yang sangat menguras devisa negara.     

Seperti yang telah pernah penulis sampaikan 18 Februari 2018 dalam salah satu tulisan berjudul "Masalah Perunggasan Nasional Selalu Tidak Tuntas Solusinya oleh Pemerintah" sudah disampaikan beberapa masukan untuk pihak yang berkuasa yaitu Pemerintah yang sudah berjalan 4 tahun lebih akan tetapi tetap saja solusi untuk bidang Peternakan tidak dapat dirasakan signifikan oleh masyarakat. 

Harga daging sapi dan daging ayam karkas masih saja mahal di konsumen, begitu juga harga telur ayam. Jika permasalahan peternakan ini tidak di manajemen dengan baik, kedepan ketergantungan Indonesia untuk daging sapi akan sangat besar kepada importasi serta daya saing hewan kecil daging ayam dan telur di peternak semakin rendah saja sementara dikonsumen cukup mahal yang sangat kuat mengundang importasi. 

Sementara upaya para pedagang komoditi impor mengintai dengan gemasnya agar bisa dengan mudah menyerang masuk yang dapat mendesak produk komoditas dalam negeri yang rendah daya saing.