Mohon tunggu...
Ashwin Pulungan
Ashwin Pulungan Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945. Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport. Email : ashwinplgnbd@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Beginikah Cara Pemerintah Mengurus Peternakan Unggas Indonesia?

14 Juni 2018   03:46 Diperbarui: 15 Juni 2018   11:59 3332
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mahalnya harga protein unggas akhir akhir ini, adalah karena semakin sulitnya didapat DOC oleh para peternak rakyat kalaupun ada, peternak rakyat harus juga membeli pakan dari perusahaan yang sama melalui para broker, sehingga harga pokok di peternak rakyat juga tinggi. 

Selanjutnya ayam yang dipelihara para peternak rakyat di saat panen, bertemu lagi dengan broker livebird sebagai penampung besar (menentukan harga di kandang peternak) dan mereka juga menentukan harga yang terjadi di pasar konsumen akhir.

Pemerintah sebenarnya sudah sangat menyadari adanya mata rantai niaga yang sangat panjang pada ekonomi unggas ini sebagai salah satu penyebab mahalnya harga protein unggas di konsumen, akan tetapi pemerintah tidak mampu membenahi akar permasalahannya sehingga kondisi menjadi jalan ditempat dengan permasalahannya yang semakin ruwet tidak tersolusi.

Tidak tertutup kemungkinan kuat harga protein unggas yang sangat mahal ini, akan mengundang kuat importasi daging unggas dan telur ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

Solusi yang harus segera ditempuh adalah:

1. Meninjau kembali UU No.18 Tahun 2009 agar bisa dibenahi dan direvisi menuju pembenahan peternakan yang lebih berkeadilan dengan penentuan segmentasi pasar yang jelas bagi para pelaku peternakan.

2. Menata kembali pengaturan perbibitan unggas ras nasional secara terukur dan teratur, benar dan konsekwen sehingga tidak terjadi lagi kepentingan oknum sesaat dan over supply yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar di peternak.

3. Pemerintah harus menghimpun potensi peternakan rakyat sehingga bisa menjadi potensi pelaku usaha yang modern dan terintegrasi sehingga peternakan rakyat memiliki kemampuan daya saing yang tinggi, sehingga mata rantai niaga yang panjang bisa segera dipotong.

4. Pemerintah harus membenahi pertanian jagung secara nasional sehingga petani jagung bisa mendapatkan hasil yang baik serta jagung produksi Indonesia bisa bersaing dengan harga dan kualitas jagung Internasional. Dampaknya besarnya adalah harga protein unggas Indonesia juga bisa meningkat daya saingnya (Harga pokok protein unggas ditentukan 50% dari harga jagung). Jika harga dan pengadaan jagung bisa dibenahi, Indonesia akan bisa ekspor jagung dan ekspor protein unggas sebagai penambah pendapatan devisa negara.

5. Pemerintah harus fokus untuk memikirkan pembenahan ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan berkeadilan termasuk peningkatan ekonomi petani dan nelayan dengan membangun potensi petani dan nelayan berkoperasi untuk bisa memproduksi jagung dan tepung ikan yang berkualitas yang juga bisa mendukung peningkatan efisiensi usaha perunggasan nasional. (Ashwin Pulungan)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun