Pemerintah sangat terlihat cukup heboh untuk menurunkan harga daging, terutama harga daging sapi. Padahal selama ini, daging sapi hanya pada kalangan tertentu saja yang mengkonsumsinya. Jika harga daging sapi dibawah Rp.60.000,-/kg sekalipun, masih banyak rakyat yang tidak mampu untuk membelinya. Disekitar Jawa Barat, sangat banyak rakyat untuk membeli beras murah subsidi Pemerintah, tidak mampu untuk membayarnya. Penulis enggan menyebutkan pemberian nama terhadap beras tersebut karena berkesan penghinaan kepada sesama rakyat.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan dan mengecam Pemerintah, akan tetapi hanya memberitakan kenyataan dan fakta yang terjadi didalam masyarakat Indonesia. Setelah adanya upaya keras dadakan yang dilakukan oleh Pemerintah diawal sampai pertengahan Romadhon 1437 H untuk menekan harga daging sapi dengan upaya impor daging sapi total sebesar 27.400 ton dan realisasi baru 15.500 ton daging sapi beku dari Australia. Ternyata harga daging sapi dan ayam masih saja mahal harganya, apalagi menjelang hari H lebaran. Artinya Pemerintah belum mampu mensolusi permasalahan klasik harga daging yang selalu terjadi disetiap bulan Romadhon.
Sangat mengagetkan kita, Presiden Jokowi berucap dengan gaya komando untuk menurunkan harga daging sapi disaat harga sangat melonjak dan permintaan sangat meningkat. Kalimat komando Presiden Jokowi adalah : “Kita akan menjungkir balikkan harga daging sapi dibawah Rp.80.000,- per kg” lalu ditambahkan oleh Jokowi : “Saya tidak mau tau bagaimana caranya, harga sapi harus turun harganya………titik”.
Sayangnya komando penurunan harga daging sapi dari Presiden Jokowi dilontarkan ketika dekat menjelang bulan Romadhon 1437 H ini. Mengapa tidak disampaikan Presiden Jokowi jauh beberapa bulan sebelum bulan Romadhon. Akibatnya para Menteri terkait membuat program solusi yang juga serba dadakan yang hasilnya sangat buruk sebagaimana kita saksikan sekarang ini. Harga karkas daging, baik sapi dan ayam masih saja tetap mahal tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Bahkan OP (Operasi Pasar) tidak dapat sama sekali menurunkan harga sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi untuk daging sapi dibawah Rp.80.000,-/kg.
Begitu juga harga daging ayam pada 5/7/2016 rataan harga naik tajam dari Rp. 36.000,-/kg menjadi Rp.42.000,-/kg dan dikandang peternak harga LB (Live Bird) juga mengalami kenaikan sehingga mencapai Rp.24.500,- s/d Rp.26.000,-/kg ayam hidup dan harga pokok peternak Rp.19.500,-/kg. Pada saat adanya operasi pasar (OP) harga karkas daging ayam rataan dipatok Rp.25.000,-/0,8 kg. Memang menjelang -2H lebaran ini, ada beberapa peternak rakyat yang mengalami harga LB yang cukup bagus, walaupun masih diimbangi dengan terpaan hutang yang masih cukup besar terjadi di bulan Februari-Maret 2016 yang lalu, harga LB jatuh sampai Rp.9.000,-/kg dan HPP Rp.18.500,-/kg peternak rakyat rugi besar saat itu.
Dengan kenyataan yang dialami oleh semua masyarakat Indonesia, upaya keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Operasi Pasar, untuk menurunkan harga daging sapi dan daging ayam, tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang singkatpun disaat OP, tidak banyak masyarakat bisa menikmati lezatnya rasa daging, karena memang daya beli masyarakat saat ini yang sangat lemah. Selanjutnya OP juga hanya diadakan di beberapa tempat yang tidak bisa menjangkau menyeluruh dan serempak dilakukan OP di banyak perkotaan. Jangankan perkotaan terjauh, di Jawa Barat saja OP tidak bisa keseluruhan menjangkau di berbagai kota Jawa Barat.
Ekspose mensolusi terhadap harga daging sapi dan ayam ini oleh Pemerintah, sangat luas diberitakan oleh media TV dan media daring sehingga menjadi ajang unjuk kebolehan solusi dari Pemerintah yang disaksikan oleh banyak rakyat. Hasilnya juga disaksikan oleh seluruh rakyat ternyata Pemerintah hanya pamer kegagalan untuk bisa menurunkan harga daging dalam arti luas sehingga bisa terjangkau oleh daya beli rakyat. Seharusnya Pemerintah dapat mengambil hikmah atas kejadian kegagalan ini sehingga mulai hari ini, seharusnya Pemerintah mengevaluasi kinerjanya, lalu dapat mengambil berbagai cara dan model untuk bagaimana dapat menstabilkan dan menterjangkaukan harga daging menuju bulan Romadhon 1438 H tahun 2017 mendatang dan konsisten berlangsung untuk tahun selanjutnya. Seperti kejadian sekarang, hampir seluruh rakyat mengatakan bahwa : ”Pemerintah, untuk menjawab dan mensolusi komoditas daging sapi dan ayam saja tidak mampu apalagi bidang solusi permasalahan yang lebih sulit”.
Usulan solusi yang disampaikan Penulis untuk Pemerintah adalah :
1.Untuk mensolusi permasalahan protein hewani makhluk hidup, harus diperhatikan periode umur bibit hingga umur siap penen dari komoditas hewan tersebut. Tidak seperti komando Presiden Jokowi yang disampaikan dekat menjelang bulan Romadhon agar bisa turun harga daging sapi ketika permintaan sangat meningkat. Ini adalah komando solusi yang tidak tepat momen.
2. Pemerintah bersegera merevisi total UU No.18 Tahun 2009 Jo. UU No.41 Tahun 2014 sehingga revisi total UU tersebut akan memberi keadilan usaha bagi Peternakan Rakyat.
3. Pemerintah harus segera memiliki data yang akurat tentang potensi terpasang serta rincinya untuk jumlah sapi Nasional diberbagai lokasi disemua pulau Indonesia. Lalu semua Dinas Peternakan di Kabupaten dan Propinsi dikerahkan secara maksimal terintegrasi sebagai Pembina dan Pengembang unggul produktifitas peternakan sapi rakyat. Model SPR (Sentra Peternakan Rakyat) persapian sangat perlu dikembang tumbuhkan sesegera mungkin untuk sekaligus pemberdayaan potensi peternakan rakyat.
4. Petani peternak dididik secara intensif untuk bisa membuat sendiri konsentrat dan pakan sapi yang baik dan benar yang bahan bakunya dapat di beli di toko/warung koperasi Dinas Peternakan setempat. Begitu juga cara penanaman rumput unggul sebagai pakan hijauan sapi.
5. Pemerintah segera membuat pengembangan peternakan sapi di masyarakat yang intensif dengan sumber bibit sapi unggul pedaging rekayasa persilangan sapi Indonesia, sehingga nantinya Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bibit sapi jantan (pedet) dari luar negeri. Sudah saatnya Indonesia memiliki galur sapi unggul yang mandiri baik jenis sapi perah dan jenis sapi pedaging. Hal ini diperlukan untuk penyangga dan persediaan jangka panjang salah satu sumber protein hewani Nasional.
6. Segera menggalakkan inseminasi buatan dengan bibit unggul disemua sentra peternakan sapi besar dan sapi peternakan rakyat.
7. Pemerintah sudah saatnya membuka kawasan peternakan sapi BUMN secara modern dan terpadu serta efisien di beberapa pulau terluas strategis di Indonesia yang dikerjakan oleh para sarjana asli Indonesia tanpa tenaga asing agar ketersediaan sapi Nasional tidak tergantung lagi dengan luar negeri seperti Australia dan New Zealand. Penulis melihat dan bisa merasakan bahwa potensi kemampuan dan kemandirian ketersediaan hewan sapi dan kerbau Indonesia sangat memungkinkan dan bisa dilakukan oleh berbagai Koperasi Peternakan Rakyat.
8. Pemerintah segera mendata semua pulau pulau tidak berpenghuni, lalu di pulau itu disebarkan sapi sapi indukan yang unggul dengan proporsional keluasan Pulau dan ini bisa merupakan stock daging sapi yang dipelihara secara liar serta pulau itu dijaga oleh satuan TNI-AD secara bergantian per periode per Kodam bisa bekerja sama dengan masyarakat secara bagi hasil yang sangat layak kepada para personil petugas TNI-AD yang dilibatkan. Sekaligus pulau pulau itu terjaga berkelanjutan dalam teritorial NKRI.
Semoga saja pemikiran dalam bentuk tulisan ini menjadi masukan bagi Pemerintah, sehingga bangsa Indonesia tidak terhinakan oleh bangsa lainnya (lahan luas rumput terhampar banyak, tenaga sarjana peternakan banyak, tapi daging sapi impor). Penulis sangat berharap Indonesia dalam waktu tidak terlalu lama bisa swasembada daging sapi, serta sudah bisa memiliki populasi sapi dan kerbau yang bisa memandirikan Indonesia untuk mengisi kebutuhan konsumen daging sapi dengan harga terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat banyak yang berdaya saing bagi daya beli masyarakat Indonesia. (Ashwin Pulungan)
