Mohon tunggu...
Ashwin Pulungan
Ashwin Pulungan Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945. Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport. Email : ashwinplgnbd@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Betapa Tidak Efisiennya Industri Perunggasan Indonesia

3 Juli 2016   10:34 Diperbarui: 4 Juli 2016   03:24 1976
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Solusi yang bisa dilakukan oleh semua pilar perunggasan Nasional termasuk Pemerintah adalah :

1.Pemerintah berani menyatakan bahwa UU No.18 Tahun 2009 Jo. UU No.41 Tahun 2014 harus segera DIREVISI TOTAL dengan membuat UU Peternakan yang memasukkan Segmentasi Pasar dan UU Kesehatan Hewan.

2. Audit menyeluruh ketersediaan bibit dari semua perusahaan Breeding Farm untuk terhindar dari terjadinya over supply hasil produksi budidya ayam ras di pasar konsumen.

3. Lakukan perbaikan kualitas DOC yang dijual kepada peternak rakyat dengan kualitas DOC G-1 dan G-2, sehingga bisa meningkatkan kemampuan efisiensi produksi.

4. Tingkatkan kualifikasi pakan unggas serta harga yang dapat terjangkau oleh usaha peternakan rakyat.

5. Moratorium pembangunan kandang budidaya Farm Close House yang banyak dilakukan oleh perusahaan integrator terbesar.

6. Menghentikan integrasi vertical beberapa perusahaan yang menguasai GGPS, GPS, PS, FS dan Pakan unggas dengan memisahkan usaha Pakan, usaha Budidaya tersendiri atau memperkecil usaha budidaya integrator yang selama ini dibangun serta menyerahkan peluang budidaya dan pasar sebagian besar kepada usaha peternakan rakyat sehingga budidaya peternakan rakyat memiliki kepastian pasar.

7. Membuat Permentan atau Perpres-Keppres tentang Budidaya dan Tata Niaga yang memasukkan Segmentasi Pasar didalamnya agar masing masing level usaha tidak saling bertabrakan dan masing masing memiliki kepastian pasar.  

8. Merevisi Total UU No.18 Tahun 2009 serta mendukung upaya uji materi yang telah dilakukan oleh para Peternak Rakyat di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sekarang sudah dalam persidangan ke-8 dan tinggal menunggu Sidang Keputusan oleh para Hakim MK.

9. Pemberlakuan harga eceran tertinggi (HETt) dan harga eceran terendah (HETr) untuk harga DOC dan Pakan unggas. Sehingga harga karkas yang terjadi dikonsumen dapat konsisten serta daya saing dan efisiensi juga dapat terukur. (Ashwin Pulungan)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun