6 Agustus 2012
Pimpinan KPK bertemu dengan Pimpinan Polri, tapi tak tercapai kesepakatan. Polri tetap ngotot mengusut kasus ini karena telah melakukan penyelidikan sejak April 2012. Sedangkan KPK menyatakan telah melakukan penyelidikan sejak Januari 2012.
9 Agustus 2012
Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM. Namun status Djoko masih sebagai saksi.
Menurut majalah detik selanjutnya, "Tak pernah ada teori hukum satu kasus dengan tersangka yang sama diusut dua lembaga penegak hukum sekaligus. Rebutan kasus simulator SIM antara Polri-KPK bisa berdampak pada ketidakpastian hukum di Indonesia. Tersangka lain tak tersentuh, barang bukti terancam hilang".
[caption id="attachment_200438" align="aligncenter" width="647" caption="Dua Rumah tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, Irjen Djoko Susilo (108jakarta.com, vivanews.com)"]
Ada Kasus Lebih Besar Lagi, Nilainya Triliunan Rupiah.
Suatu pengakuan yang disampaikan pengacara Sukotjo S. Bambang, Erick S Paat. Sukotjo adalah pelaksana subkontraktor proyek pengadaan simulator anggaran 2011. Proyek itu sebenarnya dimenangkan Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMAA). Karena perusahaan Budi bukan ahli membuat simulator, proyek lalu disubkontrakkan pada Sukotjo. Erick S Paat mengatakan, sebenarnya ada kasus manipulasi besar lainnya selain Simulator SIM yang nilainya Triliunan rupiah.
Lalu proyek apa bernilai triliunan yang dibrokeri Budi Susanto (PT.CMAA) selain simulator ? Erick enggan buka mulut. "Baiknya tanya saja KPK. Mereka sudah pegang data-datanya", ucapnya singkat. Sementara KPK hingga kini pun enggan membeberkan apa kasus yang lebih besar. Mereka tengah konsentrasi mengungkap kasus simulator. "Kita cooling downdulu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Adanya kasus yang lebih besar di balik kasus simulator sebenarnya sudah menjadi kecurigaan banyak kalangan. Masalah UU vs MoU, masalah etika, masalah ingin membalikkan idiom mana mungkin 'jeruk makan jeruk', soal ketersinggungan karena diobok-obok KPK yang dijadikan alasan Polri dinilai tidak mendasar.
"Saya kira sikap Polri yang saat ini terkonsolidasi dalam citra yang buruk adalah sebagai upaya untuk melindungi para perwira mereka. Itu juga sebagai strategi supaya KPK tidak masuk lebih jauh," urai Neta.