![Bahagia itu [Sangat] Sederhana](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/09/09/family-1599826-1920-66de5118ed641575dd0092a3.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
(1)Â Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
(2)Â Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 273
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Menurut pendapat penulis, Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 ini, seharusnya sanksi pidana pada pasal tersebut harus diperberat atau ditambah nilai dan denda uang kepada penyelenggara jalan, yaitu pemerintah atau swasta pengelola jalan tol diperberat. Hal ini diperlukan agar Pemerintah serius memelihara, mengawasi, menjaga stabilitas kemulusan jalan untuk lalu-lintas transportasi rakyatnya sebagaimana amanat rakyat dalam UU untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Semoga Pemerintahan pusat dan daerah cepat tanggap untuk memperbaikinya, sehingga kecelakaan lalu-lintas disebabkan teknis permukaan jalan yang buruk serta lubang-lubang di jalan tol bisa diperkecil seminimum mungkin serta selalu diawasi dengan cermat dan jika ada kerusakan badan jalan sesegera mungkin diperbaiki. (Ashwin Pulungan)