Mohon tunggu...
A. Dahri
A. Dahri Mohon Tunggu... Penulis - Neras Suara Institute

Ngopi, Jagong dan Silaturrahmi

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Pendidikan di Simpang Jalan; Antara SDM dan Kesiapan Sistemnya

30 November 2024   08:07 Diperbarui: 30 November 2024   08:07 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kurikulum Merdeka (Sumber: Kompas)

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan pelatihan literasi teknologi yang komprehensif bagi semua pemangku kepentingan pendidikan. Guru, siswa, dan orang tua perlu memahami cara memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Program distribusi perangkat teknologi ke daerah terpencil juga harus diintegrasikan dengan pelatihan penggunaannya.

Penguatan Kompetensi Guru

Guru adalah kunci keberhasilan transformasi pendidikan. Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan berbasis kebutuhan lokal, pendampingan intensif, dan insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri. Selain itu, guru harus diberi kebebasan dalam mengimplementasikan kurikulum secara kontekstual agar pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Integrasi Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Kurikulum nasional perlu memberikan ruang lebih besar untuk nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Hal ini penting untuk menjaga identitas budaya di tengah derasnya arus globalisasi. Misalnya, pesantren dapat menjadi model pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat.

Pemanfaatan Pendidikan untuk Mengatasi Perubahan Sosial

Pendidikan harus mampu membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, literasi lingkungan, dan kecakapan hidup lainnya yang relevan dengan tantangan sosial saat ini. Isu-isu seperti perubahan iklim, inklusi sosial, dan kesetaraan gender perlu diintegrasikan dalam kurikulum sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan ekstrakurikuler.

Desentralisasi Pendidikan

Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem pendidikan akan mendorong fleksibilitas dan inovasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.

Pada intinya, Pergeseran nilai masyarakat akibat globalisasi dan digitalisasi menuntut pendidikan untuk memainkan peran strategis dalam membentuk karakter dan identitas generasi muda. Selain membangun keterampilan teknis, pendidikan juga harus menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial di tengah tantangan pluralisme dan individualisme. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman harus menjadi landasan utama pendidikan di semua jenjang.

Pendidikan juga memiliki potensi besar untuk merespons isu-isu sosial seperti radikalisme, intoleransi, dan disinformasi yang semakin marak di era digital. Dengan membekali siswa dengan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, sistem pendidikan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berpikiran terbuka.

Artinya, pendidikan Indonesia saat ini memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan perubahan sosial jika mampu mengatasi tantangan yang ada. Integrasi teknologi, penguatan budaya lokal, dan fleksibilitas dalam kebijakan pendidikan dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, keberhasilan upaya ini membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan.[]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun