Revolusi Pertanian: Teknologi Blockchain dan Political Will
Untuk memperbaiki sektor pertanian kita maka dibutuhkan perubahan struktural agar generasi muda tertarik untuk masuk mengelola pertanian. Salah satunya adalah dengan teknologi blockchain.Â
Apabila petani bisa berkonsolidasi dengan membentuk koperasi maka teknologi blockchain dapat membantu petani mengetahui harga komoditas di pasaran dan menjalin kerjasama langsung dengan eksportir dan konsumen.Â
Sehingga memutus mata rantai tengkulak dan petani mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka. Dengan platform blockchain, para petani mempunyai posisi tawar yang kuat karena koperasi petani akan menjadi pihak ketiga dalam kontrak kerjasama dan mengawasi setiap transaksi.Â
Kerjasama langsung petani dengan eksportir ataupun konsumen mencakup menetapkan harga pembelian utama, volume perdagangan, metode transportasi dan aturan kerjasama lainnya.Â
Harga komoditas akan didasarkan pada harga pasar, dan biaya transportasi akan ditanggung oleh pembeli. Catatan perdagangan hasil panen petani termasuk pembayaran, laba, uang keluar dan masuk akan tersimpan. Pembayaran kepada petani akan dilakukan melalui rekening bank sehingga tercatat dan dapat dilacak.
Kedua yang tak kalah penting, pemerintah harus memiliki political will untuk mencegah penyusutan lahan produktif semakin masif. Artinya, pemerintah tidak cukup hanya menentukan rencana tata ruang semata.Â
Namun perlu kebijakan dan perundang-undangan yang mengikat tentang perlindungan lahan produktif, yang dapat menjadi dasar penetapan zonasi lahan pertanian abadi. Sehingga revolusi pertanian menjadi gerak yang holistik, bak gayung bersambut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H