Kisruh Koreksi Data Paspor BMI dan Kunjungan Diplomasi Dua Menteri di Hong Kong

Kemudian tentang rencana membuka layanan telpon khusus, bukannya pesimis atau sinis jika saya menganggapnya bukan solusi. Sebab saya menilainya dengan menilik kembali pelayanan hotline KJRI HK selama ini yang jauh dari kata memadai. Jika untuk pelayanan pengaduan yang bersifat urgent saja tidak nyata, apalagi untuk urusan paspor?  Atau mungkinkah hal penting dan tidak penting sudah bukan menjadi kebutuhan dan hanya menjadi sebentuk pencitraan? Maksudnya bisa jadi pelayanan telpon khusus urusan paspor di KJRI HK akan maksimal karena berhubungan dengan kepentingan pencitraan terhadap pemerintah pusat bukan benar-benar untuk kepentingan BMI seperti pelayanan pengaduan kasus yang dialami BMI.

Dan point pentingnya lagi, sebelum ada kepastian tentang kesepakatan dengan Pemerintah HK menyoal para korban koreksi data yang berada di penjara ataupun yang masih menjadi tahanan kota, SIMKIM masih merupakan ancaman besar bagi BMI HK yang memiliki paspor dengan data berbeda, kesalahan data atau data yang sengaja dipalsukan.

Solusi meminta atau memberi kesempatan  BMI yang memiliki data paspor yang perlu dibenahi menyelesaikan kontrak kerjanya dan  pulang ke tanah air ketika berakhir kontrak kerjanya untuk  membenahi data paspornya di Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM adalah sama saja dengan menunggu waktu deportasi atau pemaksaan BMI agar keluar dari HK dengan resiko tidak bisa kembali bekerja di HK meski yang bersangkutan masih menginginkannya. Pemaksaan berkedok bantuan. 

Terlepas dari semua langkah yang mesti ditelaah lagi, sepertinya ada point yang perlu digarisbawahi bersama yakni sistem dan kinerja pemerintah, untuk di Hong Kong tentunya fokus pada kinerja KJRI HK. Selain faktor teknis, faktor SDM yang mencakup kharakter (rasa empati) dan pelayanan kerja (optimalisasi disiplin jam kerja dan profesionslitas) dari staf KJRI juga perlu diperbaiki. Terutama bagaimana cara melayani dengan hati dan hati-hati sehingga segala permasalahan (bukan hanya masalah koreksi data paspor) yang semestinya diselesaikan bersama baik oleh KJRI juga BMI tidak menimbulkan atau menambah masalah baru. 

Hong Kong, Juni 2016