Bagaimana Seharusnya Respon Pemerintah Melihat Masih Besarnya Kesetiaan Rakyat pada NKRI?

Beberapa bulan terakhir ini negara kita menghadapi ujian yang luar biasa. Eksistensi NKRI terusik. Namun kita masih beruntung, ternyata masih banyak rakyat yang tak menghendaki NKRI ini terpecah-pecah. Suatu kesadaran yang patut  mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Tetapi apresiasinya jangan hanya ucapan terima kasih saja, karena mereka telah melakukan aksi unjuk rasanya dengan aman dan tertib. Apresiasi pemerintah  harus diwujudkan dengan mewujudkan janji pemerintah,  yaitu benar-benar bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya omong saja !

Apa indikasi kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik  itu ?

Indikasi kesejahteraan rakyat itu bukan angka jumlah kemiskinan dan jumlah pengangguran yang nilainya bisa ditarik ulur sesuai  kepentingan penguasa. Indikasi kesejahteraan rakyat yang mudah diketahui  dan tidak bisa ditarik ulur adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kalau kemarin di akhir pemerintahan Pak SBY nilai tukar rupiah sebesar Rp 12.100, maka di pemerintahan Pak Jokowi harus bisa meningkatkan nilai tukar rupiah itu menembus Rp 12.100, misalnya Rp 11.500. Itu baru dikatakan bahwa pemerintah mulai berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat  Indonesia secara keseluruhan. Sebab dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang lebih murah, maka harga BBM, harga listrik, harga bahan baku impor, harga barang modal, transportasi, cicilan utang perusahaan bisa lebih murah sehingga ongkos produksi barang-barang  juga bisa lebih murah. Jadi jangan pernah mengklaim sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kalau belum berhasil meningkatkan nilai tukar rupiah menembus nilai tukar tertinggi pada pemerintahan yang lalu.

Pemerintah tak perlu berkelit, seharusnya kurs mata uang yang diperhitungkan jangan hanya dolar saja, tetapi lihat juga yang lain, yaitu euro, yen, yuan. Demikian respon kritikan saya yang saya sampaikan kepada beliaunya ?!  Karena menurut beliaunya,  tidak semua transaksi perdagangan itu menggunakan dolar. Tetapi kita juga harus tahu, nilai tukar terhadap euro lebih mahal lagi, saat ini sekitar Rp 14.000-an. Kalau yen dan yuan memang jauh lebih murah, yaitu: yen sekitar Rp 115-an dan yuan sekitar Rp 1930-an. Namun ekspor-impor Indonesia ke Jepang dan Cina itu transaksinya pakai dolar atau yen atau yuan ? Ini yang harus dilihat lebih detail ! Karena sebagian besar transaksi perdagangan itu akan menggunakan dolar kalau tidak ingin mengalami kerugian yang lebih besar. Apakah kurs rupiah terhadap yen dan yuan itu signifikan mempengaruhi harga-harga produk industri di Indonesia ? Realitanya, yang banyak mempengaruhi harga produk industri kita itu kurs  rupiah terhadap dolar, bukan kurs mata uang lainnya.

Karena itu berupaya untuk meningkatkan nilai kurs rupiah terhadap dolar merupakan bagian dari upaya pemerintah yang harus menjadi prioritas utama. Bukan justru meng-counter kritikan yang ada. Ini akan merugikan rakyat Indonesia dan pemerintah sendiri.

Bagaimana caranya meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar  ?

 Untuk bisa mengerek nilai tukar rupiah agar terus meningkat, itu memang bukanlah hal mudah namun juga tidak terlalu sulit. Yang jelas,  negara tidak boleh menggantungkan  terjadinya peningkatan nilai tukar rupiah  pada kondisi  negara lain yang sedang tidak baik. Juga tidak boleh meningkatkan nilai tukar rupiah dengan cara diintervensi oleh BI terus, karena  cara tersebut justru akan lebih merugikan lagi.

Solusinya adalah pemikiran yang cerdas, komprehensif, dan cermat dari seorang pemimpin bangsa dalam merencanakan semuanya.  Sebab pada dasarnya  “hancurnya”  nilai tukar mata uang rupiah ( nomor  5  dari bawah) itu bukan dipengaruhi  oleh   perekonomian global, tetapi merupakan  akibat  berkelanjutan dari salah kebijakan pemerintah  di masa lalu sampai sekarang, dan  akibat dari perilaku warganya yang tidak paham dengan makna kebesaran negara  Indonesia.

Seharusnya untuk bisa membalas jasa rakyat  yang luar biasa ini, pemerintah harus segera  memperbaiki pola manajemen pemerintahan  yang selama ini arahnya masih tidak jelas. Kebijakan yang diambil masih reaksioner dan lebih banyak  berupa harapan untuk masa yang akan datang,  dan terkesan sering  membuat kegaduhan  untuk menuai simpati rakyat. Padahal  kita sudah bosan dengan kegaduhan-kegaduhan  dan butuh ada kebijakan baru  yang  dampaknya bisa segera dirasakan rakyat dalam waktu dekat ini, bukan dirasakan nanti  setelah beberapa tahun ke depan.

Manajemen pemerintahan seperti apa  yang  bisa membawa kesejahteraan rakyat  Indonesia?

Lebih 70 tahun Indonesia merdeka, pemerintahannya sudah berganti 7 kali. Sayangnya cara memerintah pemimpin bangsa Indonesia itu “penuh misteri”. Rakyat tidak pernah dicerdaskan sehingga mereka tidak pernah memahami apa yang terjadi di negaranya, tahu-tahu setiap tahun utang negara terus bertambah, padahal kehidupan rakyat kebanyakan masih banyak yang susah.

Agar kondisi tersebut tidak terus berkelanjutan, maka pemerintahan sekarang ini harus segera mengubah manajemen pemerintahannya, dimana menajemen pemerintahan itu harus  tepat. Kalau manajemennya tetap salah, maka harapan perbaikan bangsa ini cuma di angan-angan saja, dan tidak pernah akan tercapai.

Manajemen pemerintahan yang benar itu, sbb.:

1. Diawali dengan kejujuran

Tanpa ada kejujuran permasalahan bangsa ini mustahil bisa diperbaiki. Karena itu pemerintah jangan lagi  menutupi hal sebenarnya kepada rakyatnya. Jelaskan permasalahan bangsa yang sesungguhnya. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini sampai-sampai Indonesia sulit bangkit dari keterpurukannya. Kalau semua sudah paham, pasti rakyat ini akan rela kalau diminta untuk membantu negara atau menyelamatkan kepentingan bersama, misalnya antara subsidi BBM, utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur sekarang. Itu harus dijelaskan posisi yang sebenarnya seperti apa ? Rakyat jangan “dibodohi” dengan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu merupakan hasil alih subsidi BBM, padahal sebenarnya  alih utang saja. Karena perbedaan penjelasan ini akan memberikan dampak yang berbeda kepada  cara berpikir rakyat.

2. Kebijakannya selalu berorientasi pada keadilan

Kebijakan yang adil itu adalah kunci untuk menggerakkan kekompakan anak bangsa. Karena itu kebijakan-kebijakan yang sudah ada, dan tidak mencerminkan keadilan serta hanya memicu kecemburuan itu harus dikoreksi, a.l.:

• Kebiasaan meningkatkan gaji pada kalangan tertentu harus dihentikan, karena ini hanya akan mendorong inflasi saja dan semakin memicu kecemburuan dan ketidak-kompakan anak bangsa. Kalau mau menyejahterakan  rakyat caranya hanya  dengan menurunkan harga. Bukan bagi-bagi uang pada kelompok tertentu.
• Ujung tombak yang menggerakkan perekonomian negara itu adalah mereka yang di lapangan: para pedagang, tukang dan kuli bangunan, nelayan, buruh tani, dll. Juga para pekerja swasta yang selama ini masa tuanya tidak pernah diurusi oleh pemerintah.  Karena itu, kedepannya pemerintah harus memperhatikan masa tua semua pekerja Indonesia. Bukan hanya masa tua para pekerja negara saja. Kalau kondisi keuangan negara terbatas, berarti jatahnya yang dikurangi. Tidak boleh kemudian pemerintah hanya memperhatikan pensiunan pekerja negara saja. Itu tidak adil.
• Tarikan iuran BPJS berlaku untuk semua, kecuali yang tidak mampu membayar akan dibayari pemerintah untuk kelas III. Bukan kalau pekerja negara dan keluarganya dibantu pemerintah, sementara yang lain disuruh membayar sendiri.

Selanjutnya agar kebijakan tersebut tidak berubah-ubah, maka pemerintah harus berupaya mendorong  lahirnya  UU Kesejahteraan Rakyat Indonesia yang berkeadilan untuk semua komponen bangsa.

3. Mengurangi kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial inilah yang telah menghancurkan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi akibat salah manajemen pemerintahan di masa lalu sampai sekarang. Dampak dari terjadinya kesenjangan sosial ini  kemudian terbentuklah gab di masyarakat, yaitu:

a. Kelompok kaya

Kelompok kaya bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan melanggengkan eksistensinya: mempertahankan kekuasaan yang dimiliki saat ini, menyuap aparat hukum apabila keluarganya melanggar  hukum, bergaya hidup mewah yang membuat iri kelompok masyarakat lainnya, menghalalkan segara cara untuk kepentingan keluarganya, merendahkan orang lain dengan kekayaannya, memarakkan tindak asusila, dll.

b. Kelompok yang belum kaya atau miskin

Dalam kondisi yang mengalami kesulitan hidup memicu mereka untuk melakukan tindak kejahatan dengan berbagai macam cara dan membuat mereka mudah diperalat oleh orang lain, mudah jadi korban kejahatan, dll.

Kalau keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, maka upaya menyejahterakan bangsa Indonesia akan selalu terhambat. Karena pihak yang sudah kaya tentu tidak ingin kesejahteraannya berkurang, sementara yang dalam kondisi kekurangan akan selalu berusaha menemukan peluang apapun caranya untuk bisa kaya. Kedua belah pihak ini akan  berkontribusi membuat kehidupan bernegara ini terus bermasalah. Lalu, berapa lama lagi rakyat ini masih bisa bersabar ?

Untuk itu, agar realita yang buruk  tersebut tidak semakin parah, maka pemerintah harus mencari upaya, agar mereka yang saat ini sudah dalam kondisi kaya itu  mau  membantu pemerintah dalam mengatasi  terjadinya kesenjangan sosial yang semakin melebar itu.  Sekarang ini, mereka  harus disadarkan agar mau membantu negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Jangan rakyat kecil terus yang dikorbankan, sementara yang kaya enak-enakan saja. Ini akan memicu semakin maraknya tindak kejahatan.

4. Tidak menambah utang luar negeri

Utang luar negeri hanya akan memperlemah nilai tukar rupiah, menguras kekayaan alam Indonesia dan membuat  pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang  mandiri, sebab setiap ada tambahan utang luar negeri yang baru, pasti disertai kompensasi yang menguntungkan pada pihak pemberi utang. Sebaliknya ini akan mengurangi kreativitas yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Makanya, negara maju “berlomba-lomba” memberi utang Indonesia dengan berbagai macam cara. Sementara pemerintah Indonesia yang lugu, menerima dengan suka cita, bahkan bayar cicilan utang dengan utang baru. Tidak bayar utang dengan memperbaiki alokasi anggaran yang salah.

Kita bisa mempelajari apa yang terjadi pada  negara-negara maju yang terlanjur menumpuk utang menggunung itu. Mereka saat ini mulai merasakan dampaknya, ada yang harus bayar utang dengan gali utang baru juga. Bahkan, ada yang sudah bangkrut.

Untuk itu Indonesia harus melakukan perbaikan  sistem alokasi anggarannya, jangan sampai belanja pegawai bersaing dengan belanja infrastruktur. Ini jelas alokasi anggaran yang konyol !

5. Tidak obral investasi asing

Investasi asing  dibedakan investasi langsung dan tak langsung. Investasi asing  langsung tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang strategis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kualitas garapannya  tidak baik sehingga menimbulkan permasalahan baru, penyelesaiannya tertunda-tunda terus dari target  waktu yang ditentukan, disusupi peralatan mata-mata asing, dll. Sedangkan dalam investasi tak langsung, kepemilikan saham asing harus dibatasi. Sehingga  ketika tiba-tiba investornya keluar,  maka  tidak terlalu menggangu pada perkembangan ekonomi Indonesia. Untuk itu, rakyat Indonesia harus terus didorong untuk menjadi investor, bukan terus “diiming-imingi” dengan kemudahan kredit, agar sisi investasinya tidak direbut bangsa lain.

Kalau selama ini pemerintah justru mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sifat konsumtif rakyat, maka ini harus dikoreksi. Karena saat ini, rakyat belum waktunya untuk menikmati kehidupan yang serba mudah dan praktis.Semua pihak masih harus bergotong royong dan bahu-membahu memajukan perekonomian Indonesia. Bukan memajukan perekonomian bangsa lain.

6. Mau mencerdaskan rakyat

Seberapa cepat kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada tingkat kecerdasan rakyatnya dalam memahami konsep bernegara ( bukan kecerdasan keahliannya). Terbukti semakin banyak rakyat Indonesia yang memiliki gelar sarjana, bahkan lulusan luar negeri, ternyata negara Indonesia justru terpuruk berkepanjangan. Sementara negara tetangga, justru panen kesejahteraan dari Indonesia. Mengapa ?  Karena pemerintah tidak pernah mencerdaskan rakyatnya, selain untuk menarik pajak saja. Padahal maju atau terpuruknya bangsa itu sangat bergantung pada sikap warganya. Kalau warganya tidak perduli, bagaimana negaranya bisa bangkit ?

7. Bekerja secara sinergi

Bekerja secara sinergi itu harus melibatkan semua bidang, tidak bisa hanya beberapa bidang saja, misalnya: memberantas korupsi dan pungli hanya melibatkan kerja sinergi aparat hukum saja. Sebab permasalahan bangsa ini saling terkait dan melibatkan kontribusi semua bidang yang ada,  melibatkan semua komponen bangsa dari pejabat, birokrasi, pengusaha,  sampai rakyat. Hanya  saja porsinya yang berbeda-beda. Kalau pemerintah telah/bisa bersikap adil, maka kerja sinergi akan mudah diwujudkan, misalnya: mau menurunkan harga, mau meningkatkan nilai tukar rupiah. Itu semua membutuhkan kerja sinergi semua komponen bangsa.  Bukan hanya urusannya bidang ekonomi saja atau hanya urusan pemerintah saja.

Karena itu pemerintah seharusnya stop memuji-muji profesi tertentudan mengabaikan profesi yang lainnya. Juga berhenti mengungkit-ungkit kegagalanpemerintahan yang lalu dan sebaiknya fokus pada hal yang ingin dikerjakan saat ini agar tidak ada pihak yang merasa disakiti dan kemudian timbul respon yang negatif. Sebab pemerintahan baru itu terpilih karena  adanya kegagalan pemerintahan yang sebelumnya, dan kewajiban pemerintahan barulah untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi.

8. Bekerja secara sistematis bukan simbolis

Permasalahan bangsa ini ibarat bangunan rumah, kerusakan  sudah sampai pada pondasi rumahnya, bukan hanya rusak atapnya atau dinding-dindingnya saja. Karena itu perbaikan yang sifatnya simbolis, misalnya mengekspos  besar-besaran “saber pungli” dengan menangkap pegawai terdepan  di perhubungan atau beberapa polisi di lapangan itu hanya membuat malu yang sedang ditangkap saja, tetapi aman pada pihak yang lainnya. Artinya cara tersebut tidak bisa membuat jera pihak yang lainnya. Tetapi, mereka akan bekerja lebih hati-hati lagi kalau mau melakukan pungli. Sebagai contoh, kalau pas lagi ketat pengawasan pungli, maka mereka akan istirahat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah longgar, akan marak lagi.

Karena itu melahirkan UU Pembuktian Terbalik (yang pernah saya usulkan) merupakan upaya sistematisyang bisa diterapkan pada semua bidang dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, termasuk bila harus ganti pemerintahan baru.

Demikian beberapa pemikiran yang perlu segera diterapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, agar rakyat Indonesia yang kemarin masih menunjukkan kesetiaannya  kepada NKRI ini  bisa segera merasakan kesejahteraan hidup yang sebenarnya, bukan hanya janji manis belaka.  Sebab kalau tidak segera ada perbaikan, bukan tidak mungkin demo-demo itu akan marak lagi sehingga kerja pemerintah tak bisa fokus lagi. Selanjutnya, segala hal yang sedang dan sudah dilakukan itu juga perlu ada transparansinya, sehingga kalau ada hal yang belum tepat bisa segera dikorekasi oleh pemerintah.