Pembangunan Infrastruktur Tidak “Memiskinkan Rakyat”, Kalau 1$ = Rp 1

Bisa terbayang konsep pemikiran saya ? Gampangnya begini: kalau Pak Jokowi berhasil membuat 1 $= Rp 1, maka kita akan berdiri sama tegak dengan negara-negara maju. Utang negara kita lebih sedikit dibandingkan mereka, sehingga dana yang dimiliki bisa dioptimalkan untuk kepentingan yang lain.  Rakyat akan sejahtera secara ekonomi. Otomatis tindak kejahatan akan berkurang semaksimal mungkin. Kita tak lagi mengirim TKW, karena mereka juga tidak mau, sebab gajinya sangat sedikit atau sama dengan di Indonesia. Kalau membutuhkan anggaran kunjungan ke luar negeri juga tidak mahal atau sama. Kalau mau membangun infrastruktur yang bahannya masih impor, juga tidak akan mahal. Dan, yang  akan menggembirakan kita semua, yaitu  harga produk-produk industri dan jasa bisa menjadi lebih murah, karena bahan baku yang masih impor lebih murah, harga BBM lebih murah, harga listrik lebih murah, dll. Tapi ingat, kita tetap tidak boleh boros dalam penggunaan BBM !

Apakah  itu mungkin ? SANGAT MUNGKIN, karena negara kita merupakan negara besar  dengan kekayaan berlimpah, penduduknya cukup banyak, utang negara tergolong  sedikit. Tinggal kita mengandalkan kecerdasan akal pikiran  yang  belum !  Tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Modal utamanya cuma data. Tetapi, syaratnya kita harus mampu berpikir komprehensif, sehingga upaya peningkatan nilai tukar rupiah ini bisa berjalan secara bertahap tetapi pasti, dan tidak jadi ajang spekulasi,  ataupun kemudian digagalkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia sejahtera dan berjaya.

Kalau kita berhasil “menaklukkan dolar” terlebih dahulu, maka hidup di Indonesia ini akan lebih mudah. Pembangunan infrastruktur yang megah, tak lagi sulit untuk kita lakukan, dan tidak membutuhkan dana yang  ratusan trilyun. Dengan demikian rakyat kecil tidak TERLALU LAMA menderita karena harus dikorbankan terus dengan dalih mau membangun infrastruktur dahulu. Sebab, sejatinya proses pembangunan infrastruktur  itu tidak akan membuat rakyat  menjadi miskin, kalau itu dilakukan dengan benar.  Artinya, walaupun ada pembangunan infrastruktur,  kita semua  seharusnya tetap juga bisa menikmati adanya  harga barang-barang dan jasa yang murah.  Dan, inilah yang ditunggu-tunggu semua orang Indonesia.

Untuk itulah, saya berharap pada  Pak Jokowi,  dalam menata perekonomian Indonesia tidak hanya, atau jangan lagi  mengandalkan  mereka yang lulusan luar negeri saja. Karena untuk menata perekonomian negara kita, sepertinya “ ilmu asal luar negeri”  itu tidak cocok diterapkan di negara kita. Apalagi untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia ini ternyata harus lintas bidang. Tidak bisa ditangani oleh orang-orang ahli ekonomi semata.

Maksudnya, sebelum melakukan langkah perbaikan perekonomian ini, konsepnya harus dirancang terlebih dahulu,  yaitu perekonomian yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Bukan menyejahterakan bangsa lain. Dan ini, harus dibuat oleh seorang “arsitek” yang memahami tentang Indonesia, atau  wawasannya luas (lintas bidang), dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Prinsipnya  kita sendiri yang harus menemukan resepnya. Tidak bisa resep milik bangsa lain kemudian  kita terapkan di negara sendiri, sebab mereka tidak pernah mendapatkan masalah seperti yang kita alami. Di samping itu, mereka  pasti  memiliki konflik kepentingan, sebagaimana orang-orang IMF  yang lalu.

Caranya kita harus menggali sendiri berbagai hal yang  ada, yaitu : menemukan permasalahan-permasalahan yang ada,  memetakan permasalahannya , merumuskan akar permasalahannya, melihat potensi bangsa, melihat tantangannya, melihat jangkauan ke depannya seperti apa, dll. Kemudian,  baru menemukan solusinya yang sesuai dengan kondisi bangsa kita.

Kalau rancangannya sudah jadi, baru dipercayakan pada masing-masing bidang untuk bisa mengimplementasikan apa yang sudah dalam perencanaan tersebut. Bukan masing-masing bidang disuruh mikir sendiri-sendiri untuk mencari masalah dan solusinya. Ibarat mau membangun sebuah rumah, mereka tidak bisa disuruh membangun ruangannya sendiri-sendiri, kemudian baru disatukan. Tetapi , kita harus membuat pondasi dan kerangkanya secara utuh terlebih dahulu. Kalau sudah jadi, baru masing-masing bidang membangun sendiri-sendiri bagian yang menjadi tanggung-jawabnya.

Semoga dengan adanya wacana ini,  bisa mencerahkan kita semua, dan ada yang mau menyampaikan pemikiran ini kepada Pak Jokowi. Karena saya sudah berusaha dengan berbagai macam cara, untuk bisa berkomunikasi dengan beliaunya,  tetapi  sampai saat ini masih gagal. Kalah dengan kasusnya  tukang sate dan  Bu Isnaeni yang begitu mudahnya untuk menjadi perhatian presiden. Padahal yang ingin saya lakukan, saya ingin membantu beliaunya dengan sungguh-sungguh,  yaitu memajukan dan menyejahterakan Indonesia, tanpa harus terlalu lama mengorbankan rakyat kecil. Pemikiran “out of the box” itulah yang dibutuhkan saat ini. Mudah-mudahan saja, “penderitaan mereka” masih mampu menjadi penyemangat saya untuk terus memperjuangkan hal ini. Terimakasih.

“Pembangunan  Infrastruktur yang Benar, sejatinya  tidak akan Membuat Rakyat Menjadi Miskin”