Setahun bukanlah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja presiden . Benar ! Tetapi setidaknya dalam setahun ini, rakyat bisa mengetahui bagaimana arah kebijakan dan kerja presiden kita. Apakah beliaunya akan mampu membawa pada kesejahteraan rakyat atau sebaliknya. Untuk itu kita bisa mengevaluasi kepribadian/karakter presiden yang sudah ditunjukkan dan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan secara netral.
KARAKTER/KEPRIBADIAN PRESIDEN YANG TERLIHAT
Karakter atau kepribadian presiden sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya menyejahterakan rakyatnya. Namun kita hanya bisa melihat dari yang kasat mata saja. Berikut yang terlihat dari tindakan Pak Jokowi:
1. Positif
Karakter positif Pak Jokowi yang sudah ditunjukkan, yaitu: cukup cerdas, sederhana, giat bekerja, mau turun ke bawah, tidak seremonial. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa yang sudah terpuruk sekian lama. Ibu Iriana sebagai pendamping, beliaunya setipe: sederhana dan tidak terlihat bermewah-mewah. Mudah-mudahan ini bukan hanya sementara saja, karena watak orang setiap saat bisa berubah.
2. Negatif
Karakter negatif yang sudah ditunjukkan, yaitu: wawasannya masih kurang sehingga bisa salah dalam mengambil kebijakan, beberapa kali menyalahkan pemerintahan yang lalu, meremehkan/ menyakiti pengkritiknya dengan “minta selfi”, masih mendikotomi rakyat kaya dengan rakyat miskin , sering lempar wacana yang membuat gaduh masyarakat. Padahal yang seharusnya dilakukan justru bagaimana segera mempersatukan berbagai komponen bangsa ini sehingga bisa kompak.
Untuk itu karakter yang positif harus dipertahankan. Jangan setelah berkuasa menjadi jauh dari rakyat dan jadi sewenang-wenang. Sebaliknya, karakter yang negatif ini harus dikoreksi, karena tidak ada bangsa yang sejahtera kalau masyarakatnya tidak bersatu.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG SUDAH DIJALANKAN
Kebijakan Yang Patut Didukung/Positif
1. Istana negara dekat dengan rakyat
2. Debirokrasi: hemat anggaran birokrasi, laporan harta kekayaan PNS, moratorium PNS
3. Deregulasi : memperpendek perizinan, mengevaluasi perpajakan
4. Pembubaran Petral, bangun kilang minyak baru, alih kelola Blok Mahakam
5. Mencetak sawah baru, swasembada pangan, asuransi pertanian, mengendalikan impor pangan
6. Penyelesaian korban sinabung dan lapindo
7. Hukum mati bandar narkoba
8. Pembekuan PSSI untuk reformasi sepakbola
9. Pembangunan infrastruktur yang lebih merata: pelabuhan, listrik, KA, bendungan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dll.
10. Pencabutan izin usaha bagi perusahaan pembakar hutan dan stop izin membuka lahan baru untuk kelapa sawit
11. Pembangunan sejuta rumah
12. Membangun infrastruktur di daerah perbatasan
13. Memberantas “illegal fishing”, dan menata kembali dunia perikanan dan kelautan
14. Mendorong berkembangnya industri kreatif dan industri ekspor
15. Menurunkan suku bunga KUR
16. Moratorium TKW ke Arab Saudi
17. Perbaikan pelayanan transportasi: angkuta udara, tol laut, KA
18. Bebas visa untuk pariwisata
19. Pembatasan penjualan miras
20. Menaikkan cukai rokok (bukan untuk meningkatkan pendapatan negara)
21. Evaluasi kurikulum 2013 dan ospek
22. Pembekuan Perguruan Tinggi “bodong” dan ijazah palsu
23. Renegosiasi Freeport
24. Re-evaluasi aset perusahaan
Kebijakan-kebijakan tersebut memang baik, namun dampaknya tidak bisa segera dirasakan masyarakat secara luas, karena bersifat sektoral atau manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang.
Kebijakan Yang Tidak Tepat dan Yang Harus Dikoreksi
1. Pilih kasih penetapan pejabat: ada yang ditelusuri KPK dan ada yang tidak
2. Pengangkatan Jaksa Agung dan Menkumham yang berbau partai
3. Kenaikan BBM yang membuat inflasi dan daya beli rakyat merosot
4. Kesejahteraan yang bersifat sektoral: kenaikan gaji PNS, kenaikan gaji pegawai pajak, bantuan sosial untuk kelompok tertentu, dll yang justru hanya memicu terjadinya inflasi
5. Obral investasi asing yang berdampak pada rendahnya kedaulatan bangsa dan tidak solidnya perkembangan perekonomian Indonesia (perkembangannya maju mundur)
6. Mempermudah/mengizinkan masuknya tenaga kerja kasar asing yang datang bersama investasi asing
7. Membiarkan investasi asing merambah bidang strategis: listrik, migas, perbankan
8. Menyetujui dana aspirasi DPR, penambahan gaji DPR, dan dana pembangunan gedung DPR
9. Menenggelamkan kapal nelayan asing yang tertangkap yang bisa memicu rasa sakit hati
10. Penyertaan modal BUMN yang dikhawatirkan hanya menambah beban hutang negara atau bahkan dibuat membayar cicilan hutang
11. “Menggadaikan“ 3 bank BUMN untuk mendapatkan hutang guna membangun KA cepat Jakarta – Bandung (padahal katanya batal)
12. Program mobnas yang bekerjasama dengan Malaysia
13. Menyetujui kebiri pelaku pedofilia yang bisa membuat terhukum menjadi semakin jahat (seharusnya hukum mati)
14. Naiknya tarif KA ekonomi, tarip tol, dan tarip listrik tanpa peduli adanya inefesiensi di dalamnya
15. Pemberantasan mafia Pelindo II yang “masuk angin”
16. Meneruskan program sertifikasi guru yang asal-asalan sehingga banyak yang sia-sia
17. Mengangkat pegawai honorer menjadi PNS tanpa seleksi profesional: guru dan pegawai
18. Memperbolehkan kepemilikan asing terhadap “real estate “ mewah
19. Membiarkan KPK dibungkam oleh para musuhnya
20. Seringnya BI melakukan intervensi untuk mengendalikan penurunan nilai tukar rupiah sampai pemerintah harus berhutang lagi.
21. Membiarkan BI menurunkan uang muka untuk kredit mobil
22. “Membiarkan” BI menetapkan bunga bank yang tinggi sebagai dampak besarnya investasi asing porto folio
23. Melaksanakan program Bela Negara yang belum jelas
24. Jaminan pendidikan dan kesehatan yang hanya berlaku pada kelompok tertentu sementara yang lain disuruh menanggung sendiri.
25. Untuk kebijakan pengampunan bagi pembayar pajak yang bermasalah, penulis masih sulit menilai baik dan buruknya.
Dampak dari kebijakan-kebijakan yang tidak tepat ini, yaitu: harga kebutuhan naik, nilai tukar rupiah merosot, cadangan devisa berkurang, daya saing kalah, PHK dimana-mana, demo buruh terus berlangsung, seringnya terjadi kegaduhan politik, dan memicu kecemburuan sosial. Yang menyedihkan: hutang negara seharusnya semakin menurun jadi semakin membengkak. Pada Oktober 2014 hutang Indonesia sekitar US$ 295,3 milyar dengan kurs saat itu sekitar Rp 12.200 = 3602 T, namun Agustus 2015 menjadi sekitar US$ 303,2 milyar (bisnis.tempo.co) dengan kurs Rp 13.400 = 4062 T. Artinya belum satu tahun hutang Indonesia bertambah sekitar 460 T.
Hutang pemerintah sendiri bulan Agustus 2015 sekitar US$ 134 milyar = 1795 T, sedangkan hutang swasta sekitar US$ 169,3 milyar = 2268T. Tambahan hutang yang cukup besar ini terjadi karena adanya hutang yang baru, juga sebagai dampak merosotnya nilai tukar rupiah. Tentunya, bayar cicilan hutang pemerintah dan swasta juga akan bertambah. Nanti kalau tidak bisa bayar cicilan hutang karena cadangan devisa negara kita tinggal sedikit, maka solusi pemerintah akan mencari hutang baru atau menjual SUN lagi. Padahal hutang yang baru berarti kedaulatan bangsa Indonesia semakin berkurang, karena harus ada kompensasi lain yang diberikan.
Kalaupun kemarin ada peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar, bukan karena sudah ada perbaikan fundamental ekonomi Indonesia, tetapi karena masuknya investasi asing lagi yang sebelumnya keluar akibat The Fed berencana menaikkan suku bunga dan ternyata batal.
Sementara dikeluarkannya Paket Kebijakan I – V tidak mampu mengatasi permasalahan yang sudah terjadi di depan mata, yaitu: terus naiknya harga kebutuhan hidup, rendahnya daya beli masyarakat, PHK di berbagai tempat, serta demo buruh yang terus menuntut kenaikan upah.
Disamping itu sifat kebijakan tersebut berbelit-belit, misalnya berencana menurunkan harga gas industri, listrik murah pada jam malam untuk industri, solar turun Rp 100. Dimana upaya ini bersifat sektoral karena hanya untuk kepentingan industri tertentu saja. Padahal sumber masalah sejatinya adalah naiknya harga BBM sehingga semua harga kebutuhan hidup naik dan daya beli masyarakat merosot tajam karena mereka terkena dampak ganda yaitu kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan.
Ibaratnya pemerintah ini mau menangkap tikus (para pelaku pemboros BBM), tetapi yang dibakar lumbungnya. Sehingga rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan/kurang jadi sekarat, sementara kenyataannya yang uangnya banyak masih boros BBM. Berapa orang, atau adakah mereka yang dulunya kalau berangkat kerja naik mobil kemudian sekarang ganti sepeda motor ?
Kalau mau menggerakkan perekonomian negara yang benar seharusnya tidak dilakukan dengan memberi insentif sedikit-sedikit, misalnya: tarif listrik industri diturunkan sedikit (untuk jam malam), harga gas industri diturunkan sedikit, harga solar diturunkan sedikit, pajak kelompok usaha tertentu dibebaskan, petani diberi subsidi pupuk, nelayan diberi subsidi nelayan, dll. Karena itu akan menambah belanja negara atau mengurangi pendapatan negara yang cukup besar, sementara daya beli masyarakatnya masih tetap bermasalah.
Yang benar, pemerintah harus mencari kebijakan yang memiliki efek “multiplier” kemana-mana, yaitu turunkan harga BBM seperti semula. Dampak yang diharapkan, sekali dayung kemudian banyak permasalahan yang akan teratasi. Dari sisi pengusaha/perusahaan dapat penurunan biaya produksi, dari sisi masyarakat bisa menaikkan daya beli.
Juga mobilitas masyarakat menjadi lebih bergairah karena biaya transportasinya lebih murah. Untuk pemerintah, bila tidak terjadi korupsi maka akan ada tambahan sisa belanja negara. Jadi kalau mau menurunkan harga BBM jangan hanya turun sedikit, ini efeknya tidak akan terasa. Bagaimana dunia industri akan bisa berkembang maju, kalau mobilitas masyarakatnya saja dipersulit dengan naiknya harga BBM ?
Pada sisi lain, pemerintah (BI) harus mengeluarkan kebijakan yang tidak membiarkan jumlah mobil di dalam negeri bertambah dengan cepat. Kalau rakyat belum mampu membeli mobil, jangan dipermudah secara kredit. Lebih baik mobilnya diekspor dengan harga yang bersaing dan alihkan sistem kredit mobil ini untuk memperbesar kredit UMKM. Juga pemerintah harus bisa membuat para pemilik mobil ini tidak boros BBM atau memakai mobil kalau bepergian dengan banyak orang saja sehingga impor BBM bisa berkurang dan devisa negara bisa dihemat, serta kemacetan akan berkurang.
Jangan mereka tetap dibiarkan beli BBM sesuka-suka dia sehingga terus terjadi defisit perdagangan yang dampaknya membuat rupiah menjadi melemah. Kalau rupiah melemah, maka turunnya harga BBM menjadi tidak bermakna karena hutang-hutang perusahaan itu bisa bertambah secara tiba-tiba, harga bahan baku industri akan naik sehingga ongkos produksi dunia industri tetap tinggi dan mereka jelas tidak mungkin untuk menurunkan harga.
Jadi proses penurunan harga kebutuhan ini memang sangat rumit, tidak segampang kalau kita ingin menaikkan harga barang-barang, yaitu tinggal naikkan saja harga BBM ! Sedangkan kalau pemerintah menghendaki harga-harga barang kebutuhan bisa turun kembali, prosesnya bukan sekedar hanya menurunkan harga BBM saja tetapi juga harus menurunkan nilai tukar rupiah seperti ketika harga BBM belum naik. Kalau keduanya sudah dilakukan, pemerintah juga harus menurunkan harga listrik dan gas yang biasanya ikut naik. Baru kemudian industri itu akan menurunkan harga produk-produknya.
Permasalahan yang Belum Tersentuh
1. Pemerintahan yang mandiri dan berkeadilan
2. Kesejahteraan yang berkeadilan
3. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana
4. Promosi produk-produk Indonesia dalam kunjungan ke luar negeri
5. Mengoptimalkan peranan duta besar untuk promosi produk-produk Indonesia
6. Migas yang habis kontrak selain Blok Mahakam (2017 dan 2018 jumlahnya ada 11)
7. Kemerosotan moral dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa
8. Merebaknya pornografi di berbagai media
9. Maraknya makanan yang mengandung racun
10. Tindak kejahatan secara umum ( di angkutan umum, perumahan, di jalanan)
11. Kekompakan anak bangsa yang masih terkoyak
12. Membangun semangat nasionalisme tidak dengan cara militer
13. Mengevaluasi acara televisi dan biaya iklan di media massa terutama TV
14. Melakukan persiapan menghadapi MEA
15. Mengembangkan industri hilir
16. Mengurangi beasiswa pendidikan ke luar begeri
17. Menggalakkan investasi dalam negeri
Catatan:
Mungkin masih ada kebijakan yang terlewatkan sehingga belum teranalisis, untuk itu mohon dimaklumi. Namun secara garis besar , data-data yang ada sudah bisa dijadikan bahan evaluasi.
Dengan memperbandingkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat , tidak tepat, dan belum tersentuh, serta mempertimbangkan kelebihan karakter Pak Jokowi dan sulitnya mencari sosok pemimpin bangsa yang sejati di negara ini, maka Pak Jokowi masih diperlukan untuk memimpin bangsa Indonesia. Namun juga harus ada “teguran keras” agar Pak Jokowi mau mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah tersebut.
Karena beberapa kebijakan yang salah itu sifatnya sangat mendasar, misalnya: BBM, kesejahteraan, dan investasi asing. Ibarat bangunan, kesalahannya terjadi pada pondasinya. Sehingga sewaktu-waktu hal-hal yang sudah baik ini bisa rusak kembali.
Seharusnya yang berwenang memberikan “teguran keras” itu adalah DPR, tetapi DPR-nya dari terpilih hingga sekarang hanya sibuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Apa boleh buat, jadinya para intelektual dan para mahasiswalah yang harus berperan. Tetapi kalau para intelektual dan para mahasiswanya juga sibuk memperjuangkan nasibnya sendiri-sendiri, berarti kita semualah yang sedang menghancurkan negeri ini. Jangan menuduh pihak lain !
Artikel lain:
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
