Rupiah melemah lagi, 1 dolar saat ini sekitar Rp 13.300 ! Apa artinya ini ? Artinya inflasi terus bergerak naik, sehingga rakyat kecil semakin tercekik ! Dunia industri semakin terbebani karena biaya produksinya semakin besar, padahal daya beli rakyat jelas berkurang. Cicilan hutang luar negeri semakin besar sehingga hutang negara dan swasta semakin bertambah banyak. Dampak berikutnya ancaman PHK di depan mata, tagihan BPJS membengkak, impor BBM tetap banyak, sementara penerimaan pajak terancam tidak mencapai targetnya, dan belanja APBN nilainya menjadi susut sehingga pelaksanaan program pemerintah menjadi tidak sesuai dengan rencana awal. Pada sisi lain, jumlah cadangan devisa negara menjadi berkurang karena kebutuhan intervensi oleh BI, bayar impor dan hutang yang semakin besar sehingga jaminan eksistensi negara ini juga terus berkurang. Terbukti cadangan devisa akhir bulan Maret sejumlah USD 116 miliar diperkirakan untuk 6,7 bulan impor, pada bulan April tinggal USD 110 miliyar. Dampak yang paling menyedihkan, yaitu pasti dimana-mana tindak kejahatan semakin meningkat. Yang merasa kaya berusaha terus mempertahankan posisinya bahkan kalau perlu bisa meningkatkannya dengan berbagai macam cara agar nantinya tidak jatuh miskin lagi, sedangkan yang dalam kondisi miskin berusaha terbebas dari kemiskinannya dengan berbagai macam cara pula agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka tidak peduli , apa yang dilakukan itu akan menyusahkan orang lain !
Sayangnya menghadapi kondisi itu, pejabat kita bukannya segera berupaya secara sinergi untuk menemukan akar permasalahannya kemudian memperbaiki keadaan tersebut , tetapi justru membuat pernyataan-pernyataan yang membuat keadaan semakin parah. Padahal OJK sudah memberi peringatan, bila kurs rupiah terhadap dolar sampai Rp 15.000 maka akan ada beberapa bank yang mengalami permasalahan modal.
Apa sesungguhnya yang menyebabkan rupiah terus melemah ?
Penyebab nilai tukar rupiah terus melemah, sampai-sampai membuat pemerintah tidak berdaya, sebenarnya sangatlah sederhana. Permintaan terhadap dolar USA yang terus meningkat, sementara hal ini tidak diimbangi dengan masuknya dolar ke dalam negeri dengan cara yang tepat, sehingga cadangan devisa negara untuk persediaan impor dan bayar hutang luar negeri menjadi terkuras. Karena jumlah dolar yang dimiliki Indonesia sangat minim, sementara permintaannya semakin banyak, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi melemah terus.
Mengapa permintaan dolar terus meningkat ?
Menurut pengakuan pemerintah sendiri yang terucap dari Gubernur BI, meningkatnya kebutuhan dolar karena untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah atau dikenal dengan istilah intervensi BI agar rupiah tidak terus melemah. Juga untuk bayar cicilan hutang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo. Sedangkan menurut Menkeu, nilai tukar rupiah terus melemah akibat ekspektasi spekulan terhadap rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga bank, turunnya harga minyak dunia yang membuat investor mengalihkan investasi, belum adanya sentimen positif bagi investor dalam negeri, inflasi yang tinggi akibat kenaikan BBM, defisit transaksi berjalan, dan Rusia yang menaikkan suku bunganya menjadi 17%. Ada juga yang tidak terekspos, yaitu : hutang negara yang terus bertambah, impor BBM yang tetap tinggi, jalan-jalan ke luar negeri, beasiswa keluar negeri, dan simpanan dolar para pejabat, dll.
Namun yang diekspos besar-besaran sebagai kambing hitam rupiah melemah, yaitu perkembangan ekonomi USA yang membaik sehingga dolarnya pulang kampung serta “ancaman” The Fed (bank central USA) yang akan menaikkan suku bunganya. Jadi Indonesia terpuruk gara-gara USA membaik, gara-gara bunga bank acuan The Fed akan dinaikkan. Cerdas kan ???
Apa kebijakan yang dilakukan pemerintah dan BI untuk mengatasi hal ini ?
Untuk mengatasi kondisi terus melemahnya rupiah, BI melakukan Intervensi. Karena cadangan devisanya minim, maka BI/pemerintah menjual SUN dalam bentuk dolar. Dari informasi yang ada pemerintah telah menjual SUN beberapa kali. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan pengenaan bea masuk anti dumping untuk mengedalikan serangan barang-barang impor, insentif pajak bagi perusahaan yang minimal 30% produknya untuk ekspor, bebas visa untuk meningkatkan masuknya wisatawan mancanegara, penggunaan biodesel ditingkatkan untuk mengurangi impor BBM , mendorong terbentuknya BUMN reasuransi, kewajiban menggunakan Letter of Credit untuk transaksi 4 komoditas utama, transaksi tunai dan nontunai di Indonesia wajib menggunakan rupiah.
Mengapa kebijakan-kebijakan tersebut tidak mampu membendung pelemahan rupiah ?
Kebijakan-kebijakan tersebut sampai saat ini ternyata tidak membawa perubahan yang berarti. Intervensi BI sudah dilakukan berkali-kali tetapi manfaatnya tidak jelas. Terbukti intervensi BI tak mampu membendung laju pelemahan nilai tukar rupiah karena kenyataannya rupiah sekarang di titik terendah sejak krisis 1998 dan masih terancam terus melemah. Dampak yang nyata justru hanya menambah hutang negara saja, karena sebagian dana untuk intervensi itu berasal dari hutang . Informasinya bulan Maret lalu BI telah intervens USD 3,97 miliar, dan bulan April USD 700 juta.
Pada sisi lain pemerintah dan BI juga membuat kebijakan yang sulit untuk dilaksanakan, kontradiktif, bahkan hanya menambah inflasi saja. Gencarnya hutang luar negeri baik untuk intervensi maupun pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi perbaikan ekonomi Indonesia, jelas berpotensi membuat nilai tukar rupiah di masa mendatang akan melemah lagi. Investasi asing yang digalakkan dalam pasar saham, hanya akan membuat BI mempertahankan posisi BI rate yang tinggi, dan hal ini akan menguntungkan investor asing, tetapi merugikan industri nasional. Belum lagi kebijakan pemerintah lainnya yang justru “menghantam” para pelaku usaha yaitu membuat premium diserahkan pada mekanisme pasar, kewajiban transaksi rupiah, tingginya suku bunga acuan, ekspansi pajak, dll. Jelas ini akan membuat para pengusaha semakin terjepit. Padahal mereka harus mengamankan modal dan keuntungannya agar tidak menyusut sehingga tetap bisa membayar pekerjanya sesuai dengan peraturan dan bisa terus mengembangkan usahanya.
Kemudian kenaikan gaji pekerja negara (beberapa instansi) yang tidak mempertimbangkan kondisi pertumbuhan dunia industri kita, jelas hanya akan memicu inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah banyak, dan hanya menambah beban negara saja. Belum lagi adanya rencana BI yang akan mengurangi DP kendaraan bermotor, demi tetap maraknya penjualan kendaraan bermotor dan menggairahkan kembali kredit perbankan. Jelas akan memperbesar impor BBM dan menambah kemacetan. Ujung-ujungnya semua itu hanya akan membuat rupiah melemah lagi dan membuat ekonomi semakin terpuruk . Padahal para pengusaha itu adalah mitra pemerintah dalam memperluas tersediannya lapangan kerja atau mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan “sapi perah” !
Akibat dari semua ini kebijakan yang baikpun, misalnya: anti dumping, bebas visa, insentif fiskal tidak mampu mengimbangi dampak buruk kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan kata lain, menjadi sia-sia. Sebenarnya Pak Jokowi dan para pejabat negara ini benar-benar tidak paham akan hal ini atau pura-pura tidak mengerti ya ?
Kalau kebijakan yang diambil pemerintah dan BI terus-menerus seperti itu, maka pemasukan pajak akan menurun, tetapi belanja negaranya membengkak. Kemudian bila tidak ada perubahan alokasi anggaran, maka nilai belanja APBN akan susut. Dampaknya, akan banyak program kerja yang mengalami pengurangan anggaran atau dibatalkan. Karena itu kalau Menkeu mengatakan pelemahan rupiah menguntungkan APBN, itu menunjukkan bahwa kapasitas beliaunya perlu dipertanyakan.
Jadi yang membuat rupiah terus melemah, yaitu adanya kegiatan yang dibiayai dengan hutang luar negeri, termasuk pembangunan infrastruktur. Penjualan SUN untuk intervensi BI, jumlah mobil yang membengkak karena adanya pembelian secara kredit, simpanan dolar para pejabat, naiknya harga BBM yang berpengaruh pada menurunnya daya saing industri sehingga industri kita kalah walaupun hanya di pasar sendiri, investasi asing portofolio yang berlebihan, dll. Karena itu kalau Pak Jokowi benar-benar mau memperbaiki nilai tukar rupiah, paradigma berpikirnya harus diubah terlebih dahulu. Bukan hanya marah-marah kepada para menteri karena adanya kasus bongkar muat di pelabuhan yang prosesnya begitu lama. Perubahan paradigma berpikir tersebut, sbb.:
1. Memperbaiki ekonomi Indonesia harus diawali dari meningkatkan nilai tukar rupiah, bukan hanya menjaga kestabilan nilai tukarnya saja. Karena itu fokus kerja pemeritah saat ini adalah meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar USA agar nantinya akan terjadi efek mulitplier penurunan harga, meningkatkan daya beli rakyat, memperluas lapangan kerja bagi rakyat, meningkatkan penerimaan negara, dll. Jadi jangan mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan peningkatan nilai tukar rupiah kalau tidak membangun infrastruktur baru, sebab itu hanya menunjukkan kualitas pejabat yang malas berpikir, padahal yang cara lain yang bisa dilakukan masih banyak dan ini harus dipelopori dari para pejabat yang mengeluarkan simpanan dolarnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lagi dilakukan dengan meningkatkan gaji pekerja negara tetapi dilakukan dengan cara menurunkan harga sehingga beban negara tidak bertambah dan semua rakyat akan merasakan peningkatan kesejahteraan tersebut.
3. Membangun infrastruktur tidak lagi dilakukan dengan hutang luar negeri, tetapi dengan menggalakkan potensi dalam negeri agar ke depannya tidak membuat rupiah semakin melemah. Kalau belum mampu membangun yang “megah”, perbaiki saja yang sudah ada. Pasti ini sudah bisa sedikit memperbaiki perekonomian kita.
4. Kalau rakyat belum mampu membeli mobil karena memang belum sejahtera, jangan didorong dengan hutang karena dampaknya negara harus menambah BBM impor dan membuat kemacetan. Hal ini juga akan menyusahkan dunia industri lainnya, karena meningkatnya impor BBM berarti akan menambah pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau pemerintah ingin melindungi industri otomotif, berarti daya saing industrinya yang harus mampu menembus pasar ekspor. Bila perlu pemerintah tidak memungut pajak dari usaha ini, yang penting tidak terjadi PHK terhadap pekerjanya dan negara dapat devisanya.
5. Kalau terjadi kelesuan kredit perbankan karena mahalnya DP kredit mobil/kendaraan bermotor maka kreditnya harus dialihkan ke kredit usaha lainnya bukan justru mengurangi DP kredit kendaraan bermotor agar rakyat ramai-ramai kredit mobil lagi. Bukankah para UMKM lebih membutuhkan kredit ini ? Atau bisa juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ?
6. Rakyat jangan “dibodohi “ dengan istilah alih subsidi untuk pembangunan infrastruktur, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah alih hutang untuk pembangunan infrastruktur. Karena subsidi BBM yang 300 T trilyun itu terjadi ketika minyak harganya USD 105 per barel. Sedang sekarang hanya sekitar USD 60-an per barel. Perubahan pemahaman ini akan membuat rakyat lebih paham akan posisi negaranya dan tidak salah dalam mendukung sebuah kebijakan.
Kesimpulan
Pemerintah tidak boleh sekedar menenangkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang baik-baik saja, sebab rakyat sekarang sudah banyak yang pintar dan tidak bisa “dibodohi” lagi. Mereka bisa mencari dan membaca data sendiri. Kalau rupiahnya dibiarkan melemah terus, maka seluruh sendi kehidupan bangsa ini akan terancam, yaitu: rakyat susah karena semua harga barang dan jasa mahal, industri melambat bahkan macet sehingga bisa terjadi PHK, perbankkan susah karena penyaluran kredit berkurang dan bisa bermasalah, hutang negara bertambah banyak, cadangan devisa negara terkuras oleh kebutuhan intervensi oleh BI, sementara penerimaan negara dari pajak berkurang dan belanja negara membengkak. Para eksportir yang selama ini dikatakan akan mendapat keuntungan besar itu pun realitanya tidak semuanya untung, karena bahan baku industrinya ternyata banyak yang berasal dari impor. Karena itu yang pasti untung hanyalah pihak asing, yang nantinya akan “dikejar-kejar” pemerintah agar mau memberi hutang lagi demi menutupi kesulitan yang terjadi.
Sebagai anak bangsa yang yang peduli pada nasib negeri ini, rasanya tak rela melihat semua ini terjadi. Karena saat inilah momentum perubahan itu seharusnya sudah terjadi. Namun karena kebijakan-kebijakan fundamental yang dipilih presiden tidak tepat, akibatnya membuat harapan indah itu menjadi berantakan kembali. Hal ini sebenarnya juga bukanlah kesalahan para menteri, tetapi salahnya tim pemikir kepresidenan yang tidak bisa memberi masukan yang tepat. Sehingga kalau tergesa-gesa dilakukan perombakan kabinet maka dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan persoalan, justru akan membuat presiden semakin “terpojok”.
Upaya untuk bisa mengingatkan Pak Jokowi-pun sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai macam cara: melalui media sosial, kirim surat ke anggota DPR, kirim surat ke presiden, kirim sms ke presiden, kirim ke media massa. Tetapi kenyataannya, tetap tak ada perubahan kebijakan fundamental yang dilakukan. Lalu, bagaimana lagi cara rakyat mengingatkan Pak Jokowi ??? Atau biarkan saja rupiah terus melaju sampai Rp 15.000 agar situasinya semakin “ramai”, dan bangsa kita tidak bisa bayar hutang seperti Yunani ? Kalau bisa, jangan kan !!??
Referensi:
http://katadata.co.id/berita/2015/05/08/intervensi-rupiah-cadangan-devisa-april-turun-us-700-juta
http://finansial.bisnis.com/read/20150310/9/410391/menkeu-klaim-rupiah-melemah-untungkan-apbn
