Meski Tak Puas, Rakyat Tetap Cinta Jokowi, Ini Rahasianya

[caption caption="beritasatu.com"][/caption]

Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan, secara umum sebesar 56 persen masyarakat merasa kurang atau tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara 40,6 persen sisanya merasa puas. Meskipun mayoritas rakyat tak puas dengan kinerja pemerintah, namun sebanyak 68% warga menilai Jokowi tidak perlu diturunkan sebelum Pemilu 2019. Sedang yang menganggap Jokowi harus segera diturunkan mencapai 13,2% warga.

Menarik untuk dicermati, mengapa ketidakpuasan rakyat tidak berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi diturunkan.

Salah satu faktor yang diduga kuat membuat rakyat tetap mencintai Presiden Jokowi adalah kebiasaan unik beliau. Pada banyak kesempatan kunjungan ke berbagai daerah, Jokowi tak lupa membagi-bagikan uang maupun sembako kepada warga. Hal itu beliau lakukan tidak hanya pada saat blusukan atau kunjungan kerja, tapi juga pada saat berpergian bersama keluarga di luar urusan negara. Bahkan di beberapa daerah, Jokowi dibantu keluarganya membagikan amplop berisi uang. Nominal uang yang diberikan Jokowi pun bervariasi, yakni antara Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu.

Momen terbaru Presiden Jokowi bagi-bagi uang maupun sembako adalah pada saat bersama Ibu Negara Iriana pulang ke kampung halamanya di Kota Solo untuk berlebaran. Usai bersilaturahmi dengan keluarga, Jokowi kemudian membagikan sendiri 2000 paket sembako kepada penerima di Pasar Klitikan Notoharjo Semangi, Solo, Sabtu (18/7/2015). Kesempatan tersebut juga dipergunakan warga untuk berjabat tangan dan berfoto selfie dengan Presiden RI tersebut menggunakan handphone masing-masing.

Sebelumnya, menjelang Lebaran tahun ini, Jokowi juga membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga, di Pasar Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2015).
Pembagian uang dilakukan secara spontan oleh Presiden, yang tadinya keluar dari Istana Bogor melewati Jalan Oto Iskandar Dinata. Saat melintasi jembatan Otista, mobil Presiden tiba-tiba berhenti. Lalu dari dalam pintu presiden memanggil warga yang sedang beraktivitas di sekitar pasar. Warga pun berebutan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang senilai Rp 100 ribu. Tiga bundel uang senilai Rp 100 ribu pun ludes dibagi-bagikan Presiden dalam waktu kurang dari 30 menit.

Pada saat berlebaran di Aceh, Presiden berkunjung ke dua wilayah yaitu ke Kota Meulaboh, Aceh Barat, dan Kota Banda Aceh. Di dua kota itu, presiden dan ibu negara juga membagi-bagikan 2000 paket sembako kepada warga.

Kebiasaan yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut boleh dibilang sudah berlangsung lama. Pada saat menghadiri peringatan Hari Ibu ke-86 tahun 2014 yang digelar di ‎GOR Ciracas, Jakarta Timur, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana juga membagi-bagikan sembako dan uang. Kepada ibu-ibu yang hadir berjejer rapi dan tidak kelihatan miskin tersebut, Presiden membagikan uang masing-masing sebesar Rp. 100 ribu.

Ketika menghabiskan liburan tahun baru 2014 di kampung halamannya, Solo, Kamis (1/1). Bersama putra bungsunya, Kaisang Pangarep, mantan wali kota Solo itu jalan-jalan. Saat berkeliling ke jalan-jalan di Solo. Dengan kawalan Paspampres, suami Iriana ini berkeliling hampir ke seluruh sudut Kota Bengawan. Di sepanjang jalan dia berkali-kali berhenti untuk menjumpai warga. Kepada mereka mantan Gubernur DKI ini membagikan kaos dan amplop berisi uang.

Libur panjang akhir pekan bertepatan dengan Hari Raya Paskah, Presiden Jokowi lagi-lagi pulang ke kampung halaman di Solo, Jumat (3/5). Setibanya di kediaman pribadi Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, mantan Wali Kota Solo itu pun bagi-bagi uang kepada warga. Selain Iriana, Jokowi juga didampingi kedua buah hatinya, Kahyang Ayu dan Kaesang Pangarep yang juga ikut membagi-bagikan amplop kepada warga.

Begitu pun pada perayaan Nyepi di pelataran komplek candi Prambanan, usai acara Presiden Jokowi menghampiri ribuan umat Hindu yang hadir dalam perayaan tersebut, Jumat (20/3). Jokowi pun menyalami satu per satu umat Hindu dan mengucapkan selamat, sembari memberikan amplop berisi uang Rp 100 ribu kepada mereka.

Dalam kunjungan kerjanya ke Subang, Jokowi di tengah perjalanannya menuju sodetan Tarum Timur, Desa Kiara Sari, Compreng, sempat meminta pengawalnya untuk membagi-bagikan amplop putih berisi uang. Jokowi membagi-bagikan amplop kepada para pak tani dan bu tani yang sedang berada di sawah mereka. Iring-iringan rombongan presiden sempat berhenti beberapa kali untuk memberikan amplop kepada warga setempat. Hal serupa beliau lakukan pula saat berkunjung ke lokasi lainnya, yakni lokasi pembangunan Jalan Tol Cikampek Palimanan di Kampung Cilameri, Desa Cisaga, Cibogo, Subang.

Tentu tidak ada yang salah dengan "kedermawanan" seorang Presiden, khususnya jika dana tersebut berasal dari kantong pribadi. Namun jika sumber dana tersebut dari kas negara, tentu akan muncul beberapa permasalahan.

Pertama, Kementerian Dalam Negeri sedang getol-getolnya melakukan pengawasan terhadap dana bantuan sosial (bansos) dalam APBD daerah. Karena dana tersebut diduga sering dijadikan Kepala Daerah sebagai amunisi untuk merawat konstituen agar terpilih kembali pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) berikutnya.
Kebiasaan Presiden tersebut kurang lebih serupa dengan tabiat kepala daerah “nakal” tersebut. Beliau bisa pula dituding tengah menebar investasi agar bisa terpilih kembali pada pilpres berikutnya. Walhasil akan kontradiktif dengan semangat Kemendagri dalam menertibkan penggunaan uang Negara di daerah, karena pucuk pimpinan negara memberi contoh sebaliknya.

Kedua, bisa timbul kecemburuan sosial karena pembagian uang dan sembako oleh Presiden tidak merata ke seluruh rakyat yang membutuhkan. Bahkan sangat mungkin salah sasaran, berhubung pelaksanaannya dilakukan secara spontan tanpa pendataan yang cermat.

Ketiga, terjadi dobel anggaran. Di sisi lain pemerintah sudah menerbitkan empat kartu perlindungan sosial untuk rakyat miskin yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Semestinya semua bantuan cukup disalurkan melalui sistim tersebut sehingga relatif lebih tepat sasaran.

Keempat, seorang Presiden tidak selayaknya memberlakukan rakyatnya ibarat peminta-minta. Mentalitas rakyat harus dibangun untuk mau bekerja keras mendapatkan kebutuhannya, kecuali mereka yang memang ada uzur. Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih fokus memberikan lapangan kerja. Memberi kail, bukan ikannya, semestinya menjadi bagian dari revolusi mental.

Kelima, sebagaimana diungkap Djayadi (SMRC), pemerintahan Jokowi harus sadar bahwa masyarakat cenderung tidak puas dengan kinerja pemerintahannya. Di bidang ekonomi, sekitar 31,5 persen warga menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih buruk daripada tahun lalu, sementara yang menyatakan lebih baik hanya 24 persen. Untuk bidang politik, Djayadi menyebutkan, hasil survei menunjukkan 37,5 persen warga menganggap kondisi politik Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 21,6 persen. Sedangkan dalam hal hukum lebih buruk lagi, 38 persen warga menyatakan kondisi hukum Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 32 persen. Maka, tidak ada pilihan lain bagi Jokowi kecuali segera menggenjot kinerja pemerintahannya, terutama di bidang ekonomi. Mengingat beberapa indikator ekonomi sudah mengkhawatirkan, menurut pengamat politik Muhammad Huda, Jokowi harus mengubah gaya kepemimpinannya dan merombak tim ekonomi untuk mengantisipasi krisis yang bisa melanda Indonesia.

“Model blusukan bagi-bagi Kartu Sakti itu tidak perlu lagi. Jokowi harus fokus menangani krisis,” papar Huda.