Kisruh pembahasan RAPBD DKI tahun 2015 mengungkap kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang menimbulkan kerugian negara puluhan miliar. Proyek UPS ini pula yang menjadi "episentrum" perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.alias Ahok dengan DPRD. Ahok menuduh proyek UPS merupakan salah satu mata anggaran siluman yang diselundupkan DPRD, tidak hanya di APBD tahun 2015 tapi juga di tahun 2014. Salah seorang anggota DPRD yang paling vokal dan berseberangan dengan Ahok adalah Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Puncaknya adalah perdebatan mereka ketika sama-sama hadir di forum mediasi yang diselenggarakan Kemendagri. Walhasil sebagian besar publik yang percaya dengan tudingan Ahok, mencurigai dan menuduh Haji Lulung adalah pihak yang mendapatkan keuntungan dari APBD DKI, khususnya dalam pengadaan UPS. Polemik ini kemudian mencuatkan nama kedua tokoh lokal ini ke kancah nasional, bahkan dunia. Namun Lulung kurang beruntung karena distigmakan sebagai tokoh antagonis.
Haji Lulung pun menjadi olok-olok kalangan media sosial. Klimaksnya adalah ketika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini secara berulang kali salah dalam menyebut istilah “UPS”, yakni menyebutnya sebagai “USB”. Olok-olok tentang Haji Lulung semakin riuh. Di media sosial, khususnya Twitter dengan hashtag #SaveHajiLulung, sempat menjadi trending topics dunia. Pria berambut lurus dengan sisiran belah di tengah ini dengan polos mengakui dirinya memang benar-benar tidak tahu bentuk fisik uninterruptible power supply (UPS). Lulung sadar, setiap manusia memiliki keterbatasan. Dia jujur mengira jika UPS itu bentuknya sama seperti universal serial bus (USB) yang berupa kabel atau flashdisk.
"Kemampuan orang secara fisiologi kan berbeda. Saya memang tidak tahu UPS, barangnya. Saya pikir UPS itu USB. Belum ngerti, ternyata (barangnya) sebesar itu," papar politisi PPP tersebut.
Kepolosan Haji Lulung tersebut mengindikasikan bahwa dia memang tidak mengerti soal UPS apalagi terlibat dalam korupsinya. Hal itu bersesuaian pula dengan fakta yang ada.
Anggaran untuk pengadaan UPS muncul bukan pada pembahasan APBD DKI Jakarta 2014, akan tetapi masuk saat penyusunan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 dengan nilai sekitar Rp 330 miliar. Pada saat itu adalah masa transisi dimana anggota DPRD periode 2009-2014 masa tugasnya akan berakhir. Tentu sulit bagi mereka untuk mengawal proyek UPS itu pada periode berikutnya jika tidak terpilih lagi. Kalaupun terpilih, tidak ada jaminan oknum DPRD tersebut akan tetap di komisi E yang menangani bidang Pendidikan untuk bisa terus berhubungan dengan Suku Dinas terkait. Sangat naif pula jika pengusaha yang ingin "mengijon" proyek tersebut bergantung kepada anggota DPRD yang sudah akan berakhir masa jabatannya. Tentu lebih terjamin jika mereka “memesan” proyek melalui pihak eksekutif saja. Apalagi Haji Lulung, sekalipun beliau memang anggota DPRD pada periode tersebut, namun dia tidak di komisi E, tentu tidak terlibat dalam pembahasannya. Maka Haji Lulung boleh dibilang "clean" dalam kasus UPS ini.
Tudingan Ahok yang menyebut DPRD sebagai biang kerok kasus UPS, ditanggapi Haji Lulung dengan santai. Tokoh kharismatik asli Betawi ini malah menyebut tuduhan Ahok dan upayanya melaporkan kasus itu ke penegak hukum, bisa berbalik kepada Ahok sendiri.
“Surat pendatanganan dana (SPD) pengadaan UPS tahun 2014 di tandatangani oleh Ahok sendiri, jadi sama saja orang panik lapor kasusnya sendiri,” ujar Lulung.
Ucapan Lulung itu mulai menampakkan tuahnya. Ibarat ayunan pendulum, bola "UPS" secara perlahan tapi pasti berbalik arah ke pihak eksekutif. Polisi sudah menyita uang Rp. 1,5 milyar untuk menjadi bukti dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan PNS di jajaran Ahok. Sejauh ini belum satupun anggota DPRD yang diperiksa polisi, apalagi menjadi tersangka.
Di sisi lain, polemik ini membuka mata publik bahwa "mulut besar" Ahok tidaklah seefektif kepemimpinannya. Terjadi berkali-kali korupsi di bawah kepemimpinan Ahok dan berlangsung sejak lama. Bukan hanya UPS, Ahok bahkan "dikadalin" anak buahnya pula dalam pengadaan buku-buku. Dalam APBD-P DKI tahun 2014 lalu, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana pendidikan cukup besar, salah satunya untuk pembelian buku-buku yang diklaim hasil karya Rina Aditya. Terdapat enam buku Rina yang juga masuk pada saat APBD Perubahan, masing-masing berjudul Kampoeng hingga Metropolitan, Batavia Era Kolonial hingga Jokowi, Jakarta dulu Rawa sekarang Pencakar Langit, Dari Delman menuju MRT, Perempuan Betawi menyusui hingga tokoh dan Urban Batavia Urban Jakarta. Buku-buku tersebut isinya bernuansa kampanye dan disinyalir dalam rangka kampanye politisi rekan se-partai Ahok di Gerindra ini, untuk merebut kursi DPRD.
Rina merupakan anak Alex Usman yang pernah dipercaya Ahok sebagai kepala bagian sarana dan prasarana di suku dinas pendidikan menengah Pemko Jakarta Barat Awal tahun 2015, lagi-lagi Ahok meloloskan bapak Rina melalui lelang jabatan dan menempatkannya di Jakarta Selatan.
Melambungnya nama Haji Lulung ternyata membuat beberapa kalangan menaruh harapan besar bagi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, ekspektasi besar itu adalah untuk membuktikan siapa yang bersalah dalam kisruh terkait adanya anggaran siluman seperti UPS dalam APBD.
"Bahkan jika Lulung berhasil membuktikan kesalahan Ahok maka Lulung bisa menjadi tokoh yang potensial jadi pemimpin DKI Jakarta, minimal jadi Wagub DKI," ujar Agung.
Menurut Agung, bila Lulung melakukan tindakan yang benar dan menunjukkan dirinya sebagai seorang pendekar antikorupsi, hal itu akan membalik persepsi publik.
"Sekarang Lulung harus membuktikan dirinya sebagai pendekar antikorupsi. Agar saat ini ia sifatnya antagonis yang simpatik, berubah menjadi protagonis," jelasnya.
Kini publik bisa menilai sosok Haji Lulung dengan melihat ujung dari kasus UPS ini. Beliau juga telah menampakkan sisi lain dari karakternya. Haji Lulung secara elegan mendo'akan seterunya Ahok yang ketika itu diberitakan sakit. Haji Lulung juga telah mema'afkan banyak orang yang mengolok-olok dirinya, termasuk pemusik Kaka Slank yang meghinanya dalam bentuk kaos bertulisan "Lulung= Lulusan Pemulung".