2 Alasan Harus Dukung Calon Perempuan di Pilkada Serentak 2024

KPU menetapkan tahun lalu bahwa Pemilihan Kepala Daerah harus mengakomodasi lebih banyak perempuan. Batas minimal keterwakilan perempuan di Pilkada Serentak 2024 ialah 30% di setiap dapil, demikian ungkap PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 1 huruf (c) sebagaimana dikutip dari laman kpu.go.id. Jadi simpelnya adalah tiap 3 calon bakal ada 1 orang perempuan. Konsekuensi aturan baru ini adalah KPU dan partai-partai politik mesti bekerja keras dalam upaya kaderisasi, edukasi politik, serta rekrutmen perempuan di seluruh daerah di Indonesia.

Kita sendiri seharusnya lebih optimis dengan dibukanya pintu kesempatan bagi kaum Hawa yang lebih lebar ini untuk terlibat dalam politik dan kepemimpinan. Pemberdayaan perempuan dalam politik ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebuah negara yang maju harus bisa menunjukkan tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih baik di segala bidang.

Dapat Tekan Korupsi

Tapi di samping itu, ada 2 alasan utama mengapa kita harus mendukung para calon perempuan dalam arena kontestasi Pilkada Serentak 2024. Alasan ini perlu diketahui lebih banyak orang karena bisa membawa negara ini menuju kondisi yang lebih baik. 

Alasan pertama ialah karena menurut sebuah studi ilmiah tahun 2018, tingkat korupsi di sebuah negara bisa ditekan saat lebih banyak perempuan yang menjadi bagian aktif di dalam jajaran pemerintahan. Temuan penelitian yang dimaksud ini dipublikasikan dalam Journal of Economic Behavior & Organization oleh peneliti bernama Chandan Jha dari Le Moyne College dan Sudipta Sarangi dari Virginia Tech. Studi tersebut meneliti lebih dari 125 negara dan menemukan bahwa korupsi lebih rendah di negara-negara dengan jumlah anggota parlemen perempuan yang lebih banyak. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik lokal penting - kemungkinan harus menyuap lebih rendah di daerah-daerah dengan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam politik tingkat lokal di Eropa.

Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan kehadiran mereka dalam peran kepemimpinan dan pemerintahan. Di Amerika Serikat, kurang dari seperempat anggota Senat adalah perempuan, dan hanya 19% anggota DPR yang perempuan. AS juga belum pernah memiliki presiden perempuan. Para peneliti menduga bahwa pembuat kebijakan perempuan dapat mempengaruhi korupsi karena mereka memilih kebijakan yang berbeda dari pria. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa politisi perempuan cenderung memilih kebijakan yang lebih terkait dengan kesejahteraan perempuan, anak-anak, dan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara keterwakilan wanita di parlemen dan korupsi lebih kuat di negara-negara di mana wanita menikmati kesetaraan status yang lebih besar. Namun, peneliti memperingatkan bahwa hasil ini tidak berarti wanita secara inheren kurang korup.

Lebih Efisien dalam Kepemimpinan

Alasan kedua ialah perempuan bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif daripada kaum pria, menurut sebuah studi tahun 2014 oleh BI Norwegian Business School. Para dosen dari BI Norwegian Business School menetapkan 5 lima sifat paling penting yang memberikan gambaran baik tentang kepribadian seseorang yaitu stabilitas emosional, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman baru, keramahan, dan kesadaran.

Temuan studi lintas negara yang mereka laksanakan menunjukkan bahwa pemimpin paling terampil memiliki skor tinggi untuk kelima sifat tersebut. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan menahan tekanan kerja, berinisiatif, berinovasi, mendukung karyawan, dan menetapkan tujuan.

Yang mengejutkan adalah analisis terhadap lebih dari 2900 manajer Norwegia mengungkapkan bahwa pemimpin wanita mendapat skor lebih tinggi daripada pria dalam empat dari lima sifat kepribadian yang diukur. Ini menunjukkan bahwa wanita mungkin lebih cocok untuk kepemimpinan dalam hal kejelasan, inovasi, dukungan, dan ketelitian. Namun, sisi buruknya adalah pemimpin wanita juga cenderung lebih sering khawatir. Temuan-temuan in menunjukkan potensi keunggulan wanita dalam kepemimpinan baik di pemerintahan maupun bisnis.

Hindari Perempuan dari Dinasti Politik

Namun, bukan berarti makin banyak calon pemimpin perempuan juga makin  baik bagi sebuah negara. Karena semua itu kembali ke kualitas individu yang ditunjuk. 

Calon pemimpin perempuan yang berasal dari dinasti politik bisa menjadi kasus pengecualian karena mereka bisa muncul dalam arena kontestasi dengan proses yang tidak adil dan transparan. Proses pencalonan mereka tersebut bisa berupa lobi-lobi politik licik yang tersembunyi dari publik. Dan kehadiran mereka dalam kontestasi sangat mungkin karena ada tujuan untuk melestarikan kekuasaan yang sudah ditancapkan pihak penguasa sebelumnya (incumbent). 

Contoh yang gamblang dan sangat mudah ditemukan ialah pencalonan Airin Rachmi Diany di Pilkada Gubernur Banten 2024. Airin adalah adik ipar Ratu Atut Chosiyah, mantan gubernur Banten yang tahun 2013 pernah dijebloskan ke penjara akibat kasus korupsi besar alat kesehatan di Banten yang merugikan negara secara masif: Rp79,7 miliar. Ia dan suami Airin juga terbukti melakukan penyuapan pada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar. Kasus ini begitu hingar bingar di tahun 2013 sebab Ratu Atut memang perempuan dengan gaya hidup yang sangat mewah sejak lama. Ratu Atut sendiri sudah menghirup udara bebas setelah dinyatakan selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2022 lalu. 

Jadi, memang disarankan  memilih calon pemimpin perempuan di Pilkada 2024 nanti tetapi jangan pilih yang berkaitan erat dengan dinasti politik yang sudah bercokol di daerah Anda. Karena itu sama saja bohong apalagi jika Anda ingin daerah Anda lebih maju dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (*/)