Meneropong Geopolitik Global Lewat BRICS Games 2024

MASIH ingatkah Anda dengan satu topik dalam pelajaran sejarah soal Orde Lama saat Presiden Sukarno masih memimpin republik ini? Ada satu event olahraga bernama GANEFO yang diinisiasi oleh negara kita.

Dilansir dari laman Wikipedia, GANEFO, atau Games of the New Emerging Forces, didirikan oleh Indonesia sebagai tanggapan terhadap teguran dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) setelah Asian Games keempat pada tahun 1962 di Jakarta. 

Pada event tersebut, Taiwan dan Israel tidak diberikan kartu masuk, yang bertentangan dengan doktrin IOC yang berusaha memisahkan politik dari olahraga. Sebagai reaksi, IOC menggantung keanggotaan Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan.

Menolak Olahraga Sebagai Alat Imperialisme

Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, menanggapi dengan menyatakan bahwa IOC sendiri bersifat politis karena tidak memasukkan Republik Rakyat Tiongkok atau Vietnam Utara sebagai anggotanya. Menurutnya, IOC hanyalah "alat imperialisme dan kolonialisme."

Sukarno berpendapat bahwa Olimpiade Internasional telah terbukti sebagai alat imperialisme dan mengusulkan untuk menggabungkan olahraga dengan politik melalui pembentukan GANEFO sebagai kekuatan baru yang menentang Orde Lama. 

Konstitusi GANEFO sendiri menjelaskan bahwa politik dan olahraga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Acara ini terinspirasi oleh gerakan anti-Barat, anti-kolonial, dan ide-ide dari Konferensi Bandung tahun 1955. 

Indonesia akhirnya diterima kembali oleh IOC tepat waktu untuk Olimpiade Musim Panas 1964 di Tokyo.

'Terjebak' di Tengah 

Saat ini, Indonesia di bawah Presiden Jokowi mengubah arah kebijakannya dengan lebih netral dan di saat yang sama masih membina hubungan dengan Barat (G7: Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman) dan Timur (BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan).

Dikutip dari laman theconversation, pada 24 Agustus 2023, Presiden Indonesia Joko Widodo berangkat ke Johannesburg untuk menghadiri KTT BRICS ke-15. Meskipun ada desakan dari beberapa pihak agar Indonesia bergabung dengan BRICS, Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia belum siap untuk bergabung. Keputusan ini didasarkan pada kebijakan luar negeri Indonesia yang netral dan bebas aktif, serta pertimbangan mendalam tentang dinamika geopolitik global.

BRICS bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antar negara berkembang. Namun, organisasi ini juga terlibat dalam isu politik dan keamanan global. Misalnya, selama KTT BRICS, para pemimpin tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, yang menunjukkan sikap netral mereka terhadap konflik tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang memprakarsai Gerakan Non-Blok dan menekankan perdamaian global, harus berhati-hati dalam memilih aliansi internasional. Bergabung dengan BRICS bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya dan menempatkan Indonesia dalam situasi geopolitik yang rumit.

Meskipun demikian, BRICS tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia, terutama dalam hal ekonomi. Dengan total nilai ekonomi yang signifikan dan populasi besar, BRICS menawarkan peluang kerjasama ekonomi yang menguntungkan bagi ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya.

Namun, BRICS juga berpotensi menjadi arena pertarungan kekuasaan antar negara besar. Oleh karena itu, Indonesia telah mengambil keputusan bijak dengan tidak terburu-buru bergabung dengan BRICS. 

Perang Dingin Jilid 2?

Semua berawal sejak Rusia dilarang tampil di Olimpiade 2024 yang akan digelar di Paris, Prancis karena skorsing yang dijatuhkan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) akibat invasi militer Rusia ke Ukraina.

Di sini geliat perseteruan Perang Dingin Jilid 2 makin kentara di dunia olahraga setelah IOC menjatuhkan sanksi kepada Rusia segera setelah invasi ke Ukraina pada Februari 2022 dengan melarang atlet dan ofisial Rusia mengikuti kejuaraan olahraga internasional di bawah bendera Rusia.

Awalnya, IOC mengizinkan atlet Rusia untuk bertanding sebagai atlet netral. Namun, pada Maret 2023, IOC memperketat sanksi dengan melarang seluruh kontingan Rusia setelah invasi terus berlanjut. Keputusan ini mencakup larangan total bagi atlet, ofisial, dan perwakilan Rusia untuk hadir di Olimpiade 2024 di Paris dalam kapasitas apa pun. IOC berprinsip bahwa sanksi ini akan tetap berlaku selama situasi kekerasan di Ukraina belum terselesaikan secara menyeluruh.

Keputusan ini menuai kontroversi, namun IOC memandangnya sebagai langkah tegas untuk melindungi integritas olahraga dari pengaruh politik dan konflik bersenjata. 

Namun, apakah benar politik bisa dipisahkan dari olahraga? Meski belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa IOC secara khusus pro-Barat atau berpihak pada negara-negara Barat, diakui ada tekanan pada pihak IOC oleh Barat. Sebagai organisasi independen yang berupaya menjaga netralitas dan tidak memihak dalam konflik politik atau militer antar negara, IOC berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia lebih didasari pada prinsip dasar Olimpiade yakni menjunjung perdamaian dan menentang kekerasan serta agresi militer, bukan didasari keberpihakan geo-politik.

Dari catatan sejarah, sebelumnya IOC juga pernah memberi sanksi serupa kepada Afrika Selatan pada masa Apartheid dan Yugoslavia pada Perang Balkan 1990-an yang melibatkan negara-negara non-Barat. Dalam sejarahnya, tuan rumah Olimpiade juga pernah diberikan kepada negara-negara non-Barat seperti Meksiko, Korea Selatan, Brazil, Cina, dan akan diadakan di Indonesia pada 2036.

Kritik atas sikap IOC tidak hanya datang dari Rusia, tapi juga negara-negara seperti India dan Afrika Selatan yang pernah terkena sanksi serupa di masa lalu. Jadi meskipun keputusan IOC terkait Rusia memang searah dengan sikap negara-negara Barat, namun tidak berarti IOC bersikap memihak atau pro-Barat secara khusus. Sanksi tersebut lebih didasari pada prinsip anti-kekerasan dan agresi militer sesuai nilai-nilai Olimpiade.

Paduan Olahraga dan Politik 

Sebanyak 97 negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di Pesta Olahraga BRICS 2024 yang akan berlangsung pada bulan Juni ini. Acara tersebut akan diselenggarakan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, di wilayah Kazan dari tanggal 12 hingga 24 Juni. Demikian dikutip dari laman dspkazan.com.

Perdana Menteri Rusia, Dmitry Chernyshenko, menyatakan bahwa 97 negara telah memastikan partisipasi mereka. Menurutnya, Pesta Olahraga BRICS 2024 merupakan bagian penting dari pembangunan negara tersebut. 

"Pesta Olahraga BRICS 2024, yang diinstruksikan untuk diselenggarakan berdasarkan dekrit Presiden Rusia Vladimir Putin, adalah bagian penting dari kepemimpinan negara kami dalam organisasi ini," ujarnya.

"Turnamen mendatang harus diselenggarakan pada level tertinggi yang mungkin," katanya. Acara olahraga ini akan menampilkan 20 cabang olahraga dengan partisipasi dari 97 negara di Rusia.

Menurut kantor berita Rusia TASS, selain 97 negara yang berpartisipasi dalam Pesta Olahraga BRICS 2024, lebih dari 40 negara lainnya juga berkeinginan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Pada tahun 2024 saja, tujuh negara baru telah menyatakan minat mereka dan mengajukan aplikasi resmi untuk masuk ke dalam blok tersebut.

Pesta Olahraga BRICS 2024 di Kazan, Rusia, akan menampilkan berbagai cabang olahraga yang mencakup atletik, badminton, basket, gulat, renang, voli pantai, tinju, breakdance, catur, dayung, diving, berkuda, anggar, sepakbola, senam artistik, senam ritmik, judo, karate, gulat koresh, sambo, tenis meja, tenis, angkat beban, wushu.

Selain itu, akan ada kompetisi dalam dua cabang olahraga "phygital" --- sepak bola dan basket --- yang menggabungkan pertandingan fisik dengan permainan di layar video. Disiplin yang disebut "acrobatic rock 'n' roll" juga termasuk, serta gulat koresh. Ini menunjukkan keragaman dan inklusivitas Pesta Olahraga BRICS, yang menggabungkan olahraga tradisional dan modern dari berbagai negara anggota. (*/)