Dan di tahun politik, kebijak itu sangat tidak populer dan "berbahaya" untuk dijalankan dengan tegas layaknya sebuah Punishment atas kelalaian pemerintah daerah yang mempertahankan para tenaga honorer tanpa melewati mekanisme dan menyalah aturan Kemendagri soal larangan adanya tenaga honorer di pemerintahan daerah.
Jadi salah siapa sebenarnya dan bagaiamana sebaiknya memastikan tak akan timbul gejolak nantinya. Kita masih akan menunggu bagaimana tawaran solusi seperti marketplace guru dan P3K paruh waktu dijalankan untuk meredam masalah yang berlarut dan menjadi sengkarut saat ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
