Lebih mengejutkan lagi sebagaimana pernyataan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, bahwa gayung  bersambut, karena Presiden Jokowi diklaim menyetujuinya. "Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu, beliau mengatakan tuntutan itu masuk akal ya, memang dinamika di desa berbeda dengan di perkotaan," kata Budiman kepada media pada 17 Januari 2023.
Dengan mudah dapat ditebak jika desakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dikabulkan menjadi 9 tahun, Apdesi pun akan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Konstelasi Politik Baru
Namun dalam perkembangannya yang termutakhir, untuk Pilpres 2024, PDIP memiliki dua kader yang akan diusung sebagai capres, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Jika rencana besar mendorong perpanjangan tiga periode melalui tangan para kades ini berhasil, maka kedua kader PDIP bisa dipastikan bisa batal melenggang.
Situasi inilah yang menggelisahkan PDIP, yang ternyata kemudian menolak keras perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Terlebih sempat terjadi "gesekan" dalam hubungan PDIP-Jokowi pasca puncak HUT ke 50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu.
Meskipun tak secara inplisit ditunjukkan dalam upayanya menjaga hubungan baik dengan PDIP sebagai partai pengusungnya, Jokowi juga masih dapat memainkan posisi king makernya, di satu sisi bisa mendorong capres pilihannya, atau mungkin dirinya, dan disisi lain juga mempertimbangkan agar legacynya bisa dijaga oleh penerus yang sehaluan atau satu hati dengannya.
Tapi dalam posisinya sebagai Presiden aktif, ia harus ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan polemik baru, setidaknya agar tidak mengganggu tahun terakhir pemerintahannya.
Nabok Nyilih Tangan
Namun menariknya, apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP adalah justru "membalasnya" dengan menggunakan tangan para kades sendiri untuk "menyelesaikan" masalahnya. Dalam pepetah jawa di kenal istilah "Nabok nyilih tangan." (Menggambarkan orang yang tidak berani menghadapi musuhnya dan meminta bantuan orang lain diam-diam.)
Kades, oleh PDIP, digoda untuk berunjuk rasa di Jakarta dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Bahkan muncul juga gagasan dapat menjabat sampai 3 periode atau 27 tahun.
Tentu saja peristiwa ini langsung menjadi bancakan media yang paling hot, apalagi media sosial meresponnya dengan habis-habisan. Apa yang kemudian terjadi adalah back fire, ketika sejumlah elemen masyarakat menentang keras wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun.
Bahkan efek burukpun mulai menjalar kepada para kades di berbagai daerah yang mendapat "serangan" dari publik, karena dianggap hanya mencari kekuasaan dan uang (tampuk dan tumpuk). Tuntutan para kades dipukul rata dan dipersepsikan buruk oleh masyarakat, bahwa semua kades diasumsikan sebagai pendukung tuntutan tersebut, dan dituduh diboncengi motif politis tertentu.
Kini isu itu tak lagi ekslusif, sudah menjadi rahasia publik. Siapapun menyuarakan pendapatnya soal ketidaksetujuan atas tuntutan yang dianggap mengada-ada, dan anti-demokrasi.
Jika sudah demikian, kemungkinan yang terbesar akan banyak disorot adalah dalang dibalik tuntutan dan Presiden Petahana juga akan terimbas. Apalagi jika terjadi sesuatu diluar prediksi, presiden menjabat untuk ketiga kalinya.
