Megawati, Puan, dan Ganjar, Preseden Elitabilitas Partai Banteng

Dalam perjalanan politiknya PDI-P dibawah kendali Megawati telah mengalami banyak penurunan kharisma politiknya. Pilihan-pilihan politiknya dan strategi politiknya sangat "Megawati sentris". Termasuk soal Hak Prerogratif yang selalu digunakannya seperti sebuah "Hak Veto" para penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak itu adalah bentuk pengelabuan demokrasi, sekaligus ancaman demokrasi dalam arti sesungguhnya ketika memainkan sebuah partai politik.

Pro wong cilik, kini hanya menjadi sebuah simbol atau kamuflase politik. Kita ingat bagaimana Presiden Jokowi naik, yang didukung publik yang memimpikan sebuah perubahan, sosok pemimpin yang sederhana dan beda yang pro rakyat. Dalam perjalanannya kemudian stir itu berganti haluan, karena pengaruh "bisikan politik" dan politik kompromi yang memberi ruang bagi koalisi untuk bisa masuk, daripada menjadi penimbul friksi.

Pilihan politik itu menggeser kepentingan substansial berpihak pada rakyat, menjadi keberpihakan pada kepentingan kompromi politik. Ini dominan terjadi didalam politik Indonesia saat ini dan di tubuh PDI-P,sebagai kekuatan partai politik yang berkuasa saat ini berkuasa.

Memaksakan Kehendak Politik

Blusukan Puan sebagai bentuk formalitas agar survey elektabilitasnya terdongkrak, dilihat oleh banyak pengamat politik sebagai bentuk "kepanikan" Megawati menyiapkan calon yang secara elektabilitas rendah, namun dibebani harapan yang terlalu besar.

Sehingga di luar kontrol Megawati,kejadian blunder Puan yang membagi-bagikan kaos kepada pendukungnya dengan muka cemberut, langsung mendapat kritik yang luas. Sekalipun berusaha dipadamkan, kejadian itu mewakili watak dan karakteristik Puan yang tak dapat disembunyikan, sebagai seorang calon capres, pemimpin Indonesia di masa depan.

Sehingga berbagai saran politik, agar Puan mengalah saja menjadi cawapres dengan memilih capres yang kuat adalah sebuah alternatif yang paling masuk akal. Dengan pengalaman tersebut selain mengasah kemampuannya dan mematangkannya menjadi calon presiden di masa depan. Puan juga berpeluang terus mengasalah kredibilitasnya sebagai calon pemimpin atau calon negarawan.

Jika dalam periode itu ia bisa membuktikan kapasitasnya, bukan tidak mungkin di waktu mendatang orang dengan sukarela akan memilihnya. tanpa perlu menggunakan elitabilitas Megawati apalagi menggunakan "hak veto"--hak prerogatif Megawati untuk mengusungnya menjadi capres.

Atau jika tetap ngotot menjagokan Puan, pilihan yang sedikit lebih riskan adalah PDI-P memasang Ganjar-Puan tanpa koalisi. Ini sebenarnya yang harus dipikirkan Megawati, bukan memaksa Puan Capres dan membuang Ganjar, tapi sekali lagi ini juga pilihan yang berbahaya. Akan lebih aman jika Megawati mengalah dengan menggandeng partai lain sebagai teman koalisinya.

Kekalahan dalam setiap pilihan yang penuh risiko--mendorong Puan, atau memasangkan dengan Ganjar tanpa koalisi, maka besar kemungkinan pamor PDI-P akan hancur lebur ditelan ambisiusnya Megawati. Kehilangan kader, dan menurunnya militansi pendukungnya.