Tapi tidak juga menafikan, masih banyak PNS lain yang memiliki komitmen untuk berbakti pada negeri. Termasuk alasan yang insidental, sedikit dari PNS yang mengundurkan diri. Fenomena mundurnya ratusan PNS menjadi pertanyaan besar bagi kita.Â
Apakah PNS tak lagi menjadi profesi impian banyak orang?. Ataukah karena berbagai persoalan ekonomi- sosial yang berubah drastis selama pandemi, melatarbelakangi kondisi ekonomi kita, menyebabkan hitung-hitungan secara matematika- ekonomi, tidak lagi sampai pada ukuran sekedar cukup- belum lagi bicara ukuran sejahtera?.
Apakah fenomena itu pertanda bahwa, banyak orang semakin berpikir mandiri, tidak menggantungkan nasibnya pada profesi PNS yang selam ini menjadi rebutan?.
PNS di Negeri Orang
Ada banyak kebijakan pemerintah dalam sistem rekruitmen PNS di masing-masing negara. Banyak negara memiliki gaji PNS yang jumlahnya sangat memadai, karena pekerjaan mereka juga tidak di dominasi sekedar melayani  publik dengan bekerja di kantor.
Di Inggris, para PNS juga berkewajiban membantu layanan sekedar menyeberangkan orang di jalanan, apalagi seorang difabel.Â
Apalagi mereka berseragam, sehingga mudah dikenali jika mereka tidak menolak melakukan tindak sosial ini. Apalagi jika aduannya disertai bukti CCTV. Apakah di Indonesia berminat melakukan kebijakan yang sama-termasuk di pantau CCTV biar disiplin?.
Bahkan pelanggaran atas penolakan pada kewajiban ini dapat berimplikasi pada pemotongan gaji, tunjangan atau hilangnya penghargaan dan turunnya penilaian kinerja.
Di Perancis, PNS di pilih oleh pemerintah dengan memilih orang-orang yang memiliki potensi akademik yang baik semasa kuliah.Â
Jadi para mahasiswa berprestasi,  berpeluang di rekrut pemerintah  sebagai PNS. Prestasi dan kredibilitas mereka menjadi standar ukuran meraka layak untuk dipekerjakan dengan gaji yang memadai sebagai abdi negara.
Di Jepang atau China seleksinya lebih dahsyat lagi. Bahkan dalam sebuah laman media sosial diceritakan temuan para pengawas ujian atas kecurangan yang dilakukan para peserta ujian.Â
Dari  kacamata canggih yang terhubung ke internet atau pihak lain sebagai  joki yang dapat memberi jawaban tanpa perlu berkomunikasi. Cukup dengan mengarahkan kacamata pada soal ujian.
Demikian juga temuan bolpoint super canggih, eraser atau penghapus super canggih, sapu tangan dan lainnya. Sehingga dalam banyak ujian, panitia melarang membawa lat kecuali balpoint, itupun setelah melewati sensor yang mengindikasikan alatnya aman, tidak memiliki sinyal atau jaringan internet.
Di indonesia, ukuran PNS sebenarnya masih jauh dari kata cukup. Seorang PNS di Indonesia saat ini setidaknya melayani  2 orang. Sedangkan standarnya untuk sebuah pulau kecil saja, satu PNS melayani satu orang penduduk. Sehingga efektifitas pekerjaan pemerintah menjadi cepat dan efektif, tidak ada pengangguran terselubung disana.
Pemerintah berusaha menjaga cadangan anggaran belanja pegawai kementerian/ lembaga negara alias gaji PNS di tahun 2022 sebesar Rp 266,41 triliun. Dana tersebut  untuk menutupi  gaji jumlah PNS aktif yang jumlahnya hingga Desember 2022 mencapai 4.168.118 orang dengan 1.418.266 orang di antaranya adalah para guru.
Tapi jumlah itu masih kurang. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, kita masih butuh ASN tahun ini sebanyak 1.275.384. Jumlah tersebut terbagi dua untuk Pemerintah Pusat 83.669 orang dan Pemerintah Daerah 1.191.718 orang.
Ternyata rasio jumlah PNS dibanding jumlah penduduk masih 1,9 persen, artinya setiap 100 orang Indonesia akan dilayani 1-2 PNS. Rasionya bervariasi antar negara-negara tetangga ASEAN, seperti Thailand 1,9 persen, Malaysia 3,7 persen, Singapura 2,5 persen serta Filipina 2,9 persen, dan Brunei tertinggi dengan 11,4 persen. Idealnya sebuah negara dengan satu pulau, jumlah 1,9 persen mencukupi, dan itu artinya bagi Indonesia masih jauh dari kebutuhan.
