Ketika Nasib Pegawai Honorer Berubah Menjadi "Horor-er"

CNNIndonesia

Konteksnya menjadi semacam pengangguran struktural. Pekerjaan yang semestinya hanya cukup dikerjakan dua orang, namun dilakukan secara berjamaah, karena overload tenaga honorer. 

Dan di sisi lain pemerintah daerah sendiri tak punya keberanian untuk menjalankan kebijakan memutuskan hubungan kerja sepihak dengan para honorer, salah satunya karena terdapat "urusan internal" antara tenaga honorer dengan pembina yang telah menunjuk atau mempekerjakannya yang tidak lain adalah bagian dari "lingkaran politiknya".

Apakah persoalan-persoalan mekanisme telah dijalankan dengan benar sesuai tupoksi, atau hanya mengacu pada kebijakan di tingkat lokal yang sangat rawan di manipulasi dan menjadi ruang yang rentan timbulnya kasus korupsi. 

Selama ini fenomena formalitas dalam sistem rekrutmen bukan rahasia lagi, publik mengetahui dengan jelas, apa yang terjadi dalam "dapur" pemerintah di daerah dalam soal rekrutmen tenaga honorer. 

Tanpa mengurangi rasa hormat, kepada tenaga honorer dengan dedikasi dan komitmen yang sangat luar biasa dan kompetitif value-nya.

Tentu saja kita berusaha untuk objektif dalam memberikan penilaian dan analisa terhadap fenomena ini. Karena kebijakan baru, terlepas dari soal politis, apalagi jika dikait-kaitkan dengan soal BRIN, sebenarnya sebuah pilihan politik yang riskan namun juga telah lama menjadi pekerjaan rumah kita. Terutama dalam kerangka  "meluruskan" birokrasi yang salah jalan dan dalam kerangka Pemerintah yang bersih (Clean Governance).

Kita sepakat jika tujuan substansialnya adalah perbaikan dan penilaian kinerja birokrasi agar lebih transparan, lebih terkontrol dan terpusat dalam satu pengawasan atau pengawasan satu atap. Sehingga menutup peluang munculnya birokrasi perkawanan, dinasti politik, dan KKN yang terang-terangan.

Pertimbangan manusiawi

Dalam perkembangannya ke depan yang harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah adalah bagaimana mekanisme lanjutan dari ekses pemberlakuan kebijakan penghapusan tenaga honorer. 

Apakah ada kebijakan prioritas, dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga di lapangan, seperti masa bakti atau masa kerja, kinerja, kapasitas, integritas.