Ada Koruptor Di Balik Pilkada

Bahkan golputpun sebenarnya juga sebuah pilihan politik dalam sikon politik, terlepas dari apapun alasannya, ketika kita mengarusutamakan pada buah simalakama. Kita tak memiliki argumentasi ketika kondisi Negara memburuk karena kesalahan memilih , namun tidak bijaksana juga lepas tangan karena kita warga sebuah negara.

Mengawal Demokrasi

Bagi konstituen dibutuhkan kecerdasan berpolitik, tidak hanya cerdas menerima isi dompet dan membuang amplopnya. Berpikir moderat tidak pragmatis karena mendasarkan pilihan pada pola nepotisme, koalisi apalagi praktek politik amplop.

Negara kita bahkan mendapat julukan 'negeri amplop' karena sebagian warganya tak bisa berpikir realistis dan salah kaprah.

Tantangan bagi parpol, kontestasi, koalisi politik, parpol pendukung adalah visi misi dan kampanye pragmatik yang realistis. Tidak memaksakan janji politik untuk sekedar rayuan. Habis manis sepah dibuang. Tentulah parpol akan berpikir pragmatis, siapa mendukung akan diprioritaskan. Namun inilah wujud pembelajaran demokrasi politik salah yang harus dipraktekkan.

Lahirnya keputusan Bawaslu yang meloloskan para koruptor, tidak serta merta melunturkan peluang para koruptor untuk terus maju. Sikap permisif dan koruptif yang telah menjangkiti dan menjadi budaya terselubung adalah penyakit yang endemik di semua strata, bahkan dalam urusan mengurus KTP sekalipun berbayar. Maka uang rokok adalah kamuflase wujud tindak koruptif.

Tidak terdeteksi dan para koruptor dalam daftar calon tetap yang dipilih adalah sebuah 'keberuntungan' bagi para mantan koruptor untuk berpeluang melenggang ke gedung legislatif plus budaya permisif membuat partai pendukung dan calon lebih percaya diri. Kadangkala justru naik elektabilitasnya meningkat seiring publisitas yang makin meluas.

Sikap apatisme atau sosialiasi yang kurang tentang kehadiran tokoh-tokoh mantan koruptor dapat menjadi bumerang bagi masa depan demokrasi kita, ketika kita tak pernah mau belajar dari kesalahan akibat dari salah kaprah dalam memainkan peran kita berpolitik praktis. Pilihan kebijakan kita meloloskan para koruptor dapat menjadi preseden buruk yang mungkin butuh waktu untuk mengembalikannya menjadi normal. Padahal semestinya kesempatan memainkan legislasi untuk demokrasi yang bersih harus dimulai dari sekarang sebelum terlambat sama sekali.

Apakah pilkada serentak kemarin akan menambah barisan daftar koruptor di negeri kita?. Mungkin waktu dan KPK yang akan membuktikannya.