https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/buku/museum-koruptor
Pilkada membuka peluang masuknya para petualang politik, koruptor, untuk bermain peran lebih besar, karena berada dalam lingkar kekuasaan utama, di pemerintahan dan parlemen. Lemahnya tindak penanganan hukum membuat para koruptor tidak pernah jera, bahkan barisan hakim juga masuk dalam daftar panjang para pesakitan kasus koruptor.
Perilaku permisif dan apatis masyarakat karena faktor kekecewaan yang akut terhadap para pelaku tindak koruptor (termasuk yang mencalonkan diri sebagai incumbent) meski dengan berbagai daftar catatan hukum, membuat mereka semakin "bermuka badak".
Catatan Data KPK antara 2004-2019, setidaknya terdapat 359 kasus korupsi di pemerintahan pusat. Di dalamnya termasuk Anggota legislatif (DPRD dan DPR): 257 orang, Eselon I, II, III, dan IV: 225 orang, Wali Kota/Bupati dan wakil: 119 orang, Kepala Lembaga/Kementerian: 28 orang, Hakim: 22 orang dan Gubernur: 21 orang.
Meskipun didukung legalitas, lolosnya para koruptor ke gedung legislatif adalah sebuah preseden buruk bagi perpolitikan dan pembelajaran demokrasi kita. Jika kondisi ini menjadi keuntungan bagi lawan politik tentulah ini buntut dari konsekuensi yang mesti ditanggung oleh pelaku korupsi. Karena tindak korupsi adalah wujud dari kejahatan kelas atas, kelompok cerdas yang sering dijuluki penjahat kerah putih atau White collar crime. Pelakunya adalah mereka yang cerdas mengakali setiap sudut peluang undang-undang, kebijakan.
Meskipun Nurchalis Madjid pernah berargumentasi, " jangan percayakan nasib bangsa pada niat baik satu-dua orang pemimpin. Percayakan nasib bangsa pada sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, namun realitas masuknya 2.300 terpidana korupsi kedalam DCT di tahun 2019 adalah sebuah pukulan telak bagi pemerintahan bersih kita.
Komitmen partai pengusung wacana anti korupsi, pakta integritas ditantang dan digoda oleh rayuan politik mahar, koalisi politik, politik dagang sapi yang membagi kuasa pada kekuasaan dan uang. Ini bukan rahasia umum karena bagian dari skenario politik kelas tinggi.
Kita belajar dari banyak kekecewaan, ketika militansi kita memilih tokoh populis alternatif tanpa melihat latar belakang afiliasi politik akibat kebuntuan personifikasi tokoh sebagai solusi, ternyata ekspektasi itu dengan mudah dimentahkan oleh kasus korupsi.
Berpijak dari realitas terebut, kita memimpikan sosok yang bisa dipercaya, meskipun menemukannya seperti mencari jarum dalam jerami. Ketika personifiksinya telah ditemukanpun kita masih merasa membeli kucing dalam karung.
Namun ikhtiar adalah sebuah keharusan. Lantas bagaimana sebagai rakyat konstituen, koalisi harus bersikap ketika partai besutan ternyata melangkahi komitmen, anti rasuah?.
Tanpa keberpihakan dan partisipasi aktifpun, politik tidak akan memberi jalan keluar yang baik. Jika tidak disisi orang baik, maka orang jahat petualang politik penganut Machiavelian akan mengisi ruang kosong tersebut. Maka dalam ketiadaan pilihan, ikhtiar menjadikan Negara menjadi lebih baik akan pupus. Ibarat makan buah simalakama, dimakan mati ibu tak dimakan mati bapak. Maka memilih adalah sebuah pilihan politik.
