Keenam; Aceh Troe, paradigma pembangunan  Aceh harus beranjak dari ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Semua dimungkinkan jika produktifitas pertanian ditingkatkan dan kemudahan akses terhadap bahan pangan dapat dijangkau oleh semua lapisan. Imbas dari Aceh Meugo dan Aceh Melaot berdampak pada sisi ini. Perhatian terhadap pertanian rakyat ditingkat basis harus difokuskan pada persoalan laten; ketersediaan bibit, distribusi yang merata, pupuk dan obat pembasmi hama. Kemandirian pangan dan swasembada pangan dapat menurunkan ketergantungan impor kita dari pihak luar. Kebijakan pemerintah dibutuhkan unutk menjembatani kesenjangan yang ada.
Ketujuh; Aceh kreatif, mendorong potensi masing-masing wilayah berbasis sumber daya lokal dan memproteksinya. Sejalan dengan gagasan One Village One Produk atau gagasan kearifan lokal Pageu gampong. Gagasannya merupakan stimulant yang menjadi tradisi sekaligus kemandirian dengan mendorong komoditi dan potensi setiap gampong. Konektifitas antar gampong melalui basis pendataan yang baik dapat menjadi ledakan potensi ekonomi di masa depan. Terpetakannya  potensi memungkinkan pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan para pihak dan dapat memastikan kapasitas dan produksi yang ada.
Melakukan perlindungan atas produk-produk yang ada dan optimalisasi secara marketing, packaging dan branding, sehingga produk kita dapat bersaing. Sertifikasi produk dan pemberian HAKI atas kekayaan intelektual yang kita miliki menjadi jaminan dapat mendorong tumbunya industri kreatif baru yang potensial.
Kedelapan; Aceh Kaya, saudagar aceh sebagai branding atau merek yang pernah berjaya harus dihidupkan kembali dengan melahirkan rintisan bisnis atau start up yang dikembangkan oleh para entrepreneur muda Aceh. Â Bahkan pemerintah harus mendorong kelahiran petani muda Aceh. Bagaimana para entrepreneur muda Aceh tidak hanya pandai meracik dan mengolah kopi di 1000 kafe di seantero Aceh, namun juga harus didorong menjadi petani kopi professional. Dukungan kemudahan akses permodalan, ketrampilan dan pasar adalah langkah mula yang harus difasilitasi oleh pemerintah, dengan mendorong pihak ketiga, lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi para enterpreneur muda Aceh.Â
Kesembilan; Aceh pemulia, layanan publik yang mencerminkan kesyariatan dalam aplikasinya dengan mendorong layanan cepat, berkualitas dan amanah serta bebas pungli. Melalui sistem pengawasan dan penilaian kinerja atau sistem meritokrasi dan penguatan sumber daya yang berkompeten, merujuk pada Manajemen By Objektif, orang yang tepat pada tempat yang tepat.
Kesepuluh; Aceh Damai menjadi intisari dari paradigma bahwa iklim politik yang sehat adalah prasyarat pemerintah dapat melaksanakan UUPA sesuai prinsip Mou Helsinki secara konsisten dan komprhensif, yang mengarusutamakan damai sebagai basis berjalanya seluruh program pembangunan yang ada. Dan menguatkan akarnya dari ruang sekolah sebagai bagian pendidkan dini tentang perdamaian.
Kesebelas; Aceh Meuadab, mendorong khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah, melalui implementasi nilai-nilai keislaman, menguatkan pendidikan berbasis moral, penguatan budaya masyarakat adat, dan penguatan eksisitensi kelembagan institusi keislaman. Keteladan para elite adalah panutan utamanya.
Keduabelas; Aceh Teuga, kaderesasi dan penguatan intensitas dan kualiatas pembinaan olah raga melalui berbagai event yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, seperti Pekan Olahraga Aceh (PORA) menjadi tolok ukur meningkatnya prestasi.
Ketigabelas; pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka ideal pembangunan yang seimbang dengan kelestarian alam. Gagasan Aceh green, moratorium logging adalah implementasi kongkrit yang dilakukan pemerintah Aceh.
Keempatbelas; ketersediaan rumah layak huni yang gencar dilakukan telah dibuktikan dengan membangun ribuan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan secara bertahap untuk pemerataan dan keadilan.
Kelimabelas; Aceh, Seumeugot, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala dalam pembanguan secara nasional dan regional. Infrastruktur yang memadai menjadi daya ungkit bagi pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalur kereta api, jalan layang untuk mengurai kemacetan adalah salah satu dari kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah hingga 2019 sekarang ini.
