Batam hanya mengandalkan letaknya yang strategis di Selat Malaka. Jaraknya yang hanya sepelemparan batu dengan Singapura menjadi daya tarik. Hanya itu saja. Tanahnya tidak subur sehingga tidak cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Luasnya pun tidak seberapa jika harus mandiri menghasilkan sembako sendiri. Keputusan pembatasan impor beras sangat terasa ketika diterapkan pada tahun 2015 lalu, padahal untuk Batam ada UU lex spesialis yang menerapkan FTZ.
Mau apapun namanya, FTZ Batam, KEK, Provinsi Khusus Batam, Kota Otonomi Khusus Ekonomi Batam, BP Batam dikuatkan, ataupun dilebur jika peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan spirit pembentukan Batam akan percuma.
Batam jika dijadikan provinsi khusus harus dipikirkan juga dampaknya terhadap Provinsi Kepri, di mana dari data di atas terlihat sumbangsih Batam kepada Kepri tidak sedikit.
Untuk melebur BP Batam dengan Pemko Batam pun perlu pertimbangan matang terkait politik. Ditakutkan akan muncul raja atau dinasti kecil di daerah, mengingat potensi Batam kedepannya. Dan memunculkan kecemburuan bagi daerah lain, karena dengan begitu Batam menjadi milik daerah. Padahal untuk membangun Batam, porsi terbesar dana yang dikeluarkan berasal dari APBN. Sehingga Batam, yang diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan secara nasional akan menjadi kurang efektif, karena sudah menjadi milik daerah.
 Apalagi jika terjadi perubahan status menjadi KEK, harus dicermati betul fasilitas pajak yang akan ditiadakan dan diberikan. Karena ini menyangkut janji dan goodwill pemerintah dalam peraturan FTZ Batam. Sebagai contoh kejadian tahun 2000 lalu.
Akhir kata, mempelajari cita-cita awal dibangunnya Batam dapat menjadi kata kunci nasib Batam kedepannya. Semoga apa yang ingin dicapai dalam rentang waktu 44 tahun sejak Batam mulai di rintis oleh Pertamina dapat segera terwujud. Amien.
Â