Rumor Anies Baswedan akan diusung PDIP memang berhembus cukup kencang. Baik sebelum atau sesudah keluarnya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Anies Baswedan dan PDIP dalam hal ini memiliki nasib yang sama, yakni "dijegal" dan "dikucilkan" oleh partai-partai politik yang tergabung dalam KIM Plus.
Anies Baswedan memang bukan kader PDIP. Sehingga beberapa pihak di internal PDIP memberi syarat kepada Anies Baswedan harus jadi kader PDIP jika mau diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta.
Namun beberapa pihak lain seperti sekjen PDIP Hasto Kristiyanto misalnya menyebut Anies tidak perlu jadi kader PDIP kendati maju sebagai cagub di Pilkada Jakarta melalui PDIP.
Hasto menegaskan syarat yang harus dipenuhi Anies jika ingin diusung PDIP adalah memilki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP seperti berpihak kepada rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak kepada golongan tertentu.
Akan tetapi sesungguhnya bukan hanya Anies Baswedan yang butuh dukungan PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. PDIP pun sesungguhnya membutuhkan seorang Anies Baswedan.
PDIP memang memiliki banyak kader untuk dimajukan sebagai cagub di Pilkada Jakarta. Sebut saja misalnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian ada juga nama Jarot Saepul Hidayat, Rano Karno, Hendrar Prihadi, dan lain-lain.
Namun dalam hal ini nama-nama di atas tidak memiliki elektabilitas sebesar atau setinggi Anies Baswedan. Sejauh ini Anies Baswdan merupakan tokoh yang memiliki elektabilitas sebagai cagub, bahkan dibanding dengan Ridwan Kamil sekali pun yang diusung oleh KIM Plus.
Nilai plus Anies Baswedan lainnya adalah kesan sebagai "tokoh yang teraniaya". Hal itu membuat simpati publik kepada Anies Baswedan sangat besar. Ini jelas akan sangat menguntungkan bagi pencalonan Anies sebagai cagub di Pilkada Jakarta.
Jadi PDIP dan Anies Baswedan memang saling membutuhkan. Keduanya memiliki "simbiosis mutualisma".
