Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja meninjau kembali Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Menteri Tenaga Kerja harus merevisi pasal yang merugikan para pekerja.
Jangan sampai ada kesan, negara aji mumpung menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyak. Kesan tidak baik tersebut tentu bisa hilang dengan sendirinya jika pasal dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang merugikan para pekerja direvisi. Â Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!