Mohon tunggu...
Wiwin Zein
Wiwin Zein Mohon Tunggu... Freelancer - Wisdom Lover

Tinggal di Cianjur

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Inkonsistensi PSI Berbuntut Walk Out

15 Desember 2020   10:07 Diperbarui: 15 Desember 2020   18:56 395
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Aksi walk out seluruh anggota DPRD DKI Jakarta terjadi saat Fraksi PSI hendak menyampaikan pandangannya (jakarta.tribunnews.com)

Bahkan sesama anggota legislatif DPRD DKI Jakarta pun dalam hal ini seringkali balik mengkritisi sikap "nyeleneh" Fraksi PSI tersebut. Tak sedikit pula diantara anggota legislatif DPRD DKI Jakarta itu menyebut Fraksi PSI sedang cari simpati rakyat untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Fraksi PSI DKI Jakarta, dengan demikian tak ubahnya seperti fraksi oposisi, baik terhadap eksekutif, dalam hal ini gubernur dan pemprov DKI Jakarta, maupun terhadap sesama legislatif sendiri, yakni fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Oleh karenanya tidak aneh jika Fraksi PSI menjadi semacam "public enemy" bagi fraksi lain di DPRD DKI Jakarta.

Hal itu terlihat jelas seperti ketika Rapat Paripurna terkait Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan rancangan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) DPRD DKI, Senin (14/12). Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out kala Fraksi PSI akan menyampaikan pandangan umumnya terkait masalah tersebut.

Kasus tersebut cukup unik. Biasanya anggota legislatif yang melakukan aksi walk out itu sebagian kecil atau paling tidak setengahnya.  Dalam kasus itu malah sebaliknya.

Penyebab fraksi-fraksi selain Fraksi PSI melakukan aksi walk out karena merasa kecewa terhadap sikap Fraksi PSI yang mereka nilai inkonsisten. Sebelumnya Fraksi PSI disebut telah menyetujui rancangan anggaran untuk masalah yang dibahas. Namun DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PSI DKI Jakarta membantahnya.  

Salah satu yang dipermasalahkan oleh PSI adalah, karena dalam anggaran tersebut ada komponen kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. PSI tidak menyetujui hal tersebut karena hal itu tidak pantas dilakukan saat pandemi.

Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Golkar, Judistira menyebut PSI telah melakukan kebohongan publik. Sebab menurutnya dalam postur APBD 2021 tidak ada kenaikan tunjangan dan gaji.

Sikap Fraksi PSI selama ini mungkin sebagai bentuk sikap kritis dan pro rakyat. Akan tetapi bisa juga dibaca sebagai  bentuk upaya untuk menarik simpati rakyat demi kepentingan politik ke depan. 

Dalam politik memang tidak akan terlepas dari trik dan intrik. Apa yang dilakukan oleh para politisi belum tentu murni untuk kepentingan rakyat. Tak jarang rakyat hanya jadi objek manipulasi "atas nama", padahal hakikatnya demi kepentingan para politisi itu sendiri.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun