Susi Pudjiastuti, Mungkinkah Kembali Menjadi Menteri?

Rabu (25/11) pagi publik dikejutkan dengan tersiarnya kabar salah seorang menteri pemerintahan Presiden Jokowi dan rombongan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kena OTT KPK (Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu dini hari, sepulang dari Hawaii, Amerika Serikat. Lebih mengejutkan lagi, ternyata menteri yang ditangkap KPK itu adalah salah seorang orang kepercayaan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo  Subianto, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo.

Menteri KKP Edhy Prabowo sendiri menyebut kejadian itu sebagai "kecelakaan". Oleh karena itu Edhy Prabowo meminta maaf kepada publik dan menyatakan ia akan mempertanggungjawabkannya. Edhy Prabowo juga kemudian menyatakan mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Pasca ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK, nama Menteri KKP sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti kembali ramai menjadi bahan perbincangan. Banyak orang mengharap dan menginginkan Susi Pudjiastuti akan kembali dipanggil Presiden Jokowi untuk mengisi posisi menteri KKP yang sementara ini dijabat oleh Menko Kemaritiman LBP.    

Banyak orang menilai bahwa Susi Pudjiastuti merupakan orang yang tepat untuk menempati kembali kursi menteri KKP yang sempat diisi oleh Edhy Prabowo. Selain Susi Pudjiastuti, muncul pula nama lain yang juga ramai dibicarakan dan disebut-sebut layak menggantikan posisi Edhy Prabowo. Mereka antara lain Sandiaga Uno dan Fadli Zon.

Apakah Susi Pudjiastuti layak dan pantas jika kembali menjadi menteri KKP ? Bicara layak dan pantas, tentu saja Susi Pudjiastuti sangat layak dan pantas jika ia kembali menjadi menteri KKP.

Hal itu terbukti ketika Susi Pudjiastuti menjadi menteri KKP pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu Susi Pudjiastuti menjadi salah seorang menteri terbaik pemerintahan Presiden Jokowi.

Masalahnya, apakah Presiden Jokowi memiliki rencana menjadikan Susi Pudjiastuti Menteri KKP lagi atau tidak ? Sebesar apa pun harapan, keinginan, atau desakan publik agar Susi Pudjiastuti dipanggil dan diangkat kembali menjadi menteri KKP, jika presiden tidak berkeinginan tentu tidak akan bisa.

Seorang menteri adalah pembantu presiden. Pengangkatannya juga merupakan hak prerogatif presiden. Semua kembali kepada kebijakan presiden.

Apakah Susi Pudjiastuti akan kembali dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan menteri KKP ? Walaupun Susi Pudjiastuti seorang yang kompeten, layak, dan pantas mengisi kursi menteri KKP, nampaknya kecil kemungkinan Susi Pudjiastuti akan dipanggil kembali menjadi menteri KKP.

Paling tidak ada tiga hal yang mendasari kecilnya peluang Susi Pudjiastuti dipanggil kembali oleh Presiden Jokowi untuk mengisi kursi menteri KKP yang kosong. Kecuali jika Presiden Jokowi memiliki pertimbangan lain.

Pertama, Susi Pudjiastuti bukan kader partai Gerindra atau partai apa pun. Padahal Edhy Prabowo, Menteri KKP yang mendapat "kecelakaan" tertangkap tangan oleh KPK adalah kader partai Gerindra. Artinya posisi menteri KKP adalah jatah partai Gerindra.

Logisnya, pengganti Edhy Prabowo memang berasal dari partai Gerindra juga. Mungkin bisa juga diisi oleh kader partai selain partai Gerindra tapi partai Gerindra tetap mendapatkan jatah menteri. Artinya ada rolling jabatan menteri antar kader partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedangkan Susi Pudjiastuti yang non partai akan kesulitan mendapatkan rekomendasi dari salah partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. PDI-P yang dulu memberikan rekomendasi agar Susi Pudjiastuti menjadi menteri, sekarang mungkin tidak bisa lagi. Sebab kalau PDI-P kembali merekomendasikan Susi Pudjiastuti, salah satu kader PDI-P dari posisi menteri mungkin harus ditarik terlebih dahulu.

Hal itu cukup berat bagi PDI-P. Lagi pula hubungan Susi Pudjiastuti dengan Megawati dan PDI-P saat ini mungkin  tidak sedekat dulu.   

Kedua, Susi Pudjiastuti sangat anti ekspor benur. Diduga, faktor ini pula yang menjadi salah satu faktor penyebab Susi Pudjiastuti tidak dipilih kembali untuk kedua kalinya oleh Presiden Jokowi menjadi menteri KKP.

Kebijakan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benur di awal jabatannya sebagai menteri KKP tidak mungkin jika tanpa sepengetahuan dan seizin Presiden Jokowi. Artinya kebijakan ekspor benur adalah kebijakan Presiden Jokowi juga. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan Presiden Jokowi sendiri yang berkali-kali menyebutkan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden.

Ketiga, Susi Pudjiastuti memiliki banyak musuh. Kebijakan Susi Pudjiastuti sewaktu menjadi menteri KKP terkenal sangat tegas bahkan cenderung keras. Hal itu menyebabkan beberapa pihak, terutama para pengusaha merasa terganggu dan tidak nyaman.

Mereka kemudian menggalang kekuatan dengan membentuk "Koalisi Anti Susi". Mereka lah yang berupaya agar Susi Pudjiastuti tidak diangkat kembali menjadi menteri KKP.

Tesis di atas senada dengan hasil riset yang dilakukan oleh Fabio Scarpello. Scarpello adalah seorang dosen Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Auckland.  

Menurut Scarpello (dikutip dari https://theconversation.com/), meskipun kebijakan Susi Pudjiastuti sewaktu menjadi menteri KKP berhasil menurunkan angka penangkapan ikan ilegal hingga 90%, gayanya yang keras mengancam banyak pihak. Mereka kemudian membentuk sebuah koalisi untuk melawan kebijakan Susi Pudjiastuti.

"Koalisi Anti Susi" menurut Scrapello terdiri dari perusahaan perikanan yang ada di dalam dan luar negeri, anggota dewan legislatif, politikus senior, akademisi, hingga kelompok sipil. Mereka menganggap Susi Pudjiastuti sebagai musuh bersama.  

 "Koalisi Anti Susi" berupaya menjalankan strategi agar Susi Pudjiastuti tidak menjabat lagi menteri KKP untuk kedua kalinya. Usaha mereka berhasil, karena Susi Pudjiastuti memang tidak lagi diangkat menjadi menteri KKP oleh Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.

Dengan demikian, walaup pun Susi Pudjiastuti adalah orang yang kompeten, layak, dan pantas mengisi kursi menteri KKP yang kosong, nampaknya kecil kemungkinan Susi Pudjiastuti akan dipanggil dan diangkat kembali oleh Presiden Jokowi menjadi menteri KKP. Beberapa faktor penyebab yang telah disampaikan di atas menjadi argumentasi yang cukup masuk akal.