Susi Pudjiastuti, Mungkinkah Kembali Menjadi Menteri?

Logisnya, pengganti Edhy Prabowo memang berasal dari partai Gerindra juga. Mungkin bisa juga diisi oleh kader partai selain partai Gerindra tapi partai Gerindra tetap mendapatkan jatah menteri. Artinya ada rolling jabatan menteri antar kader partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedangkan Susi Pudjiastuti yang non partai akan kesulitan mendapatkan rekomendasi dari salah partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. PDI-P yang dulu memberikan rekomendasi agar Susi Pudjiastuti menjadi menteri, sekarang mungkin tidak bisa lagi. Sebab kalau PDI-P kembali merekomendasikan Susi Pudjiastuti, salah satu kader PDI-P dari posisi menteri mungkin harus ditarik terlebih dahulu.

Hal itu cukup berat bagi PDI-P. Lagi pula hubungan Susi Pudjiastuti dengan Megawati dan PDI-P saat ini mungkin  tidak sedekat dulu.   

Kedua, Susi Pudjiastuti sangat anti ekspor benur. Diduga, faktor ini pula yang menjadi salah satu faktor penyebab Susi Pudjiastuti tidak dipilih kembali untuk kedua kalinya oleh Presiden Jokowi menjadi menteri KKP.

Kebijakan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benur di awal jabatannya sebagai menteri KKP tidak mungkin jika tanpa sepengetahuan dan seizin Presiden Jokowi. Artinya kebijakan ekspor benur adalah kebijakan Presiden Jokowi juga. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan Presiden Jokowi sendiri yang berkali-kali menyebutkan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden.

Ketiga, Susi Pudjiastuti memiliki banyak musuh. Kebijakan Susi Pudjiastuti sewaktu menjadi menteri KKP terkenal sangat tegas bahkan cenderung keras. Hal itu menyebabkan beberapa pihak, terutama para pengusaha merasa terganggu dan tidak nyaman.

Mereka kemudian menggalang kekuatan dengan membentuk "Koalisi Anti Susi". Mereka lah yang berupaya agar Susi Pudjiastuti tidak diangkat kembali menjadi menteri KKP.

Tesis di atas senada dengan hasil riset yang dilakukan oleh Fabio Scarpello. Scarpello adalah seorang dosen Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Auckland.  

Menurut Scarpello (dikutip dari https://theconversation.com/), meskipun kebijakan Susi Pudjiastuti sewaktu menjadi menteri KKP berhasil menurunkan angka penangkapan ikan ilegal hingga 90%, gayanya yang keras mengancam banyak pihak. Mereka kemudian membentuk sebuah koalisi untuk melawan kebijakan Susi Pudjiastuti.

"Koalisi Anti Susi" menurut Scrapello terdiri dari perusahaan perikanan yang ada di dalam dan luar negeri, anggota dewan legislatif, politikus senior, akademisi, hingga kelompok sipil. Mereka menganggap Susi Pudjiastuti sebagai musuh bersama.  

 "Koalisi Anti Susi" berupaya menjalankan strategi agar Susi Pudjiastuti tidak menjabat lagi menteri KKP untuk kedua kalinya. Usaha mereka berhasil, karena Susi Pudjiastuti memang tidak lagi diangkat menjadi menteri KKP oleh Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.