Akankah Sandiaga Menerima "Pinangan" PPP?

Sandiaga Salahudin Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekarang ini sedang ramai dikaitkan dengan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. Sebagian kader PPP dikabarkan menginginkan Sandiaga sebagi calon ketua umum PPP. 

Kabar itu tentunya cukup mengagetkan dan mengherankan. Sebab Sandiaga jelas-jelas bukan kader PPP. Apakah PPP tidak  memiliki kader yang mumpuni ?

Tentu saja PPP bukan tidak memiliki kader yang mumpuni. PPP pasti memiliki beberapa kader yang cukup punya nama dan berpengalaman secara politik. Sebut saja nama Suharso Monoarfa, Ahmad Muqowam, Taj Yasin Maimoen, Arwani Thomafi, atau Arsul Sani.

Kalau sekedar memimpin PPP, nama-nama di atas pasti mampu. Masalahnya bukan itu. Saat ini PPP membutuhkan seorang pemimpin partai yang bisa mendongkrak suara pemilih dan menyelamatkan PPP dari jurang degradasi pada Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Pemilu 2019 lalu PPP hampir tidak lolos electoral treshold sebesar 4%. Beruntung PPP memiliki suara lebih sedikit dari 4%, sehingga PPP bisa selamat. Waktu itu PPP memperoleh suara sebesar 4,52%.

Sebagian kader PPP mungkin menilai bahwa diantara kader PPP saat ini tidak ada figur yang dipandang mampu atau memiliki kapasitas mendongkrak suara pemilih dan menyelamatkan PPP dari jurang degradasi pada Pemilu 2024. Kapasitas itu mereka lihat ada dalam diri Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno saat ini memang merupakan figur atau tokoh yang memiliki elektabilitas cukup tinggi. Ia tokoh muda yang dekat dengan kaum milenial dan umat Islam. Selain itu, ia juga termasuk tokoh yang cukup tajir.

Tiga hal itu jarang ada terkumpul dalam diri satu orang. Tidak juga ada dalam diri para tokoh PPP. Oleh karena itu sangat wajar jika mereka mencoba mendapatkan Sandiaga   dari Partai Gerindra.

Bagi PPP, sekarang ini Sandiaga mungkin pilihan tepat untuk menjadi ketua umum. Masalahnya apakah ia akan bersedia menerima "pinangan" PPP ?

Sebenarnya sebelum dikaitkan dengan PPP,  Sandiaga pernah dikaitkan dengan partai lain yakni PAN (Partai Amanat Nasional). Pasca Pilpres 2019 Sandiaga diisukan akan ditarik PAN.

Padahal waktu itu Sandiaga sedang tidak berpartai setelah "diharuskan" keluar dari partai Gerindra karena maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Alih-alih bergabung dengan PAN, ternyata Sandiaga lebih memilih back to basic. Ia kembali bergabung dengan Partai Gerindra.

Sewaktu tidak berpartai pun Sandiaga tidak mau bergabung dengan PAN, apalagi sekarang ini dalam status Wakil Ketua Dewan Pembina partai terbesar kedua saat ini, Partai Gerindra. Sedangkan PPP jangankan dibandingkan dengan partai Gerindra, dengan PAN sekalipun masih jauh lebih kecil PPP.

Akan tetapi bisa saja Sandiaga memiliki pertimbangan lain. Pertimbangan itu misalnya masalah kemungkinan dirinya maju sebagai capres (calon presiden) atau cawapres (calon wakil presiden).

Maksudnya, bahwa untuk maju sebagai capres atau cawapres membutuhkan partai pengusung. Sedangkan saat ini, ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai banyak pihak masih mungkin maju sebagai capres. Hal yang tidak mungkin jika partai Gerindra kembali mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti pada Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 lalu.

Bahkan rumor yang sudah lama berkembang, Prabowo Subianto nanti akan diduetkan dengan Puan Maharani dari PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya kalau hal itu terjadi peluang Sandiaga dicalonkan partai Gerindra praktis tertutup.

Dalam hal ini Sandiaga membutuhkan partai pengusung lain sebagai kendaraan untuk maju sebagai capres atau cawapres. Bisa jadi PPP menjadi alternatif bagi Sandiaga Uno.

Memang saat ini PPP merupakan partai kecil. Jangankan mengusung capres atau cawapres, untuk menyelamatkan diri dari jurang degradasi di Pemilu 2024 saja cukup sulit. Akan tetapi siapa tahu setelah dinahkodai oleh Sandiaga, PPP menjadi  partai dengan jumlah suara cukup besar sehingga bisa bergabung dengan partai lain mengusung dirinya menjadi capres atau cawapres.  

Tentu tidak semua kader PPP akan welcome menerima Sandiaga. Bisa jadi sebagian kader PPP yang tidak setuju akan "mengganjal" Sandiaga dengan berpegang pada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai yang mensyaratkan ketua umum harus sudah pernah menjabat di tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) setidaknya selama satu periode.

Akan tetapi jika mayoritas kader PPP betul-betul menginginkan Sandiaga sebagai ketua umum, AD/ART itu tentu bisa mereka ubah. Sehingga Sandiaga bisa mulus maju sebagai ketua umum PPP.

Semua kembali kepada Sandiaga. Sekuat apapun keinginan kader PPP untuk menarik Sandiaga dari partai Gerindra, kalau Sandiaga sendiri tidak berkenan tentu akan sia-sia.