Mohon tunggu...
Wiwin Zein
Wiwin Zein Mohon Tunggu... Freelancer - Wisdom Lover

Tinggal di Cianjur

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Stagnan, Akibat Pandemi?

21 Oktober 2020   19:50 Diperbarui: 21 Oktober 2020   20:07 203
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tanggal 20 Oktober 2019 tepat setahun yang lalu, pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin dilantik sekaligus diambil sumpah sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 

Keduanya dilantik sekaligus diambil sumpah sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2019 yang cukup panas dan menegangkan. Keduanya unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan margin lebih dari 10 persen. 

Saat ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap satu tahun memegang kendali pemerintahan negeri ini. Seharusnya setelah satu tahun keduanya memerintah sudah banyak kemajuan yang telah dicapai. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian.

Setelah satu tahun Presiden Jokowi dan Wakkil Presiden Ma'ruf Amin menjalankan roda pemerintahan, tidak banyak yang dihasilkan keduanya. Semua bidang seolah stagnan. 

Bahkan dalam sektor ekonomi yang selalu digembar-gemborkan oleh keduanya, bukannya mengalami pertumbuhan positif tapi malah mengalami kontraksi.

Bukan tanpa sebab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seperti itu. Sebagaimana negara-negara lain di dunia, Indonesia juga morat-marit terkena pandemi Covid-19. Badai pandemi ini memaksa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berkonsentrasi menangani pandemi.

Konsekuensinya banyak anggaran kemudian tersedot untuk menangani pandemi Covid-19. Banyak program kerja dan kebijakan pemerintahan tidak dijalankan, dipending sementara waktu.

"Kegagalan" pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun pertama ini memang bisa dimaklumi. Masyarakat juga tentu memahami hal itu. Pandemi Covid-19 telah memporakporandakan banyak program kerja dan kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Akan tetapi pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya bisa dijadikan "kambing hitam", sebab ada hal lain yang tidak terkait pandemi. Artinya walau pun ada pandemi, ada banyak program atau kebijakan seharusnya bisa dijalankan dengan baik.  

Beberapa program atau kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang banyak disorot oleh sejumlah pihak sejauh ini adalah antara lain masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi, dan HAM (Hak Azasi Manusia).  

Politikus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Mardani Ali Sera misalnya. Ia menyebut masalah penegakan hukum seperti dalam kasus Joko Tjandra masih jauh dari harapan. 

Selain itu masalah kebebasan berekspresi juga dianggap buruk seperti adanya penangkapan sejumlah aktivis atas tuduhan melanggar UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Masalah HAM  pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga mendapat "rapor merah". Amnesty Internasional Indonesia mencatat ada sebelas butir pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mulai dari intimidasi, penanngkapan, sampai kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat bahwa dalam momen satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ada ancaman resesi demokrasi. 

Hal itu karena dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ada penyusutan ruang sipil, budaya kekerasan, pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, pelibatan aparat keamanan pada urusan sipil, dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, tentu masih ada beberapa catatan lain dari kinerja atau kebijakan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Seperti bertambahnya angka kemiskinan dan semakin besarnya utang luar negeri. Akan tetapi dua hal itu bisa "dimaafkan", karena terkait erat dengan masalah pandemi  Covid-19.

Setelah satu tahun berlalu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa belajar dari tahun pertama pemerintahannya. Program kerja, kebijakan, atau hal lain yang sudah baik lebih  ditingkatkan lagi kualitasnya.Sebaliknya program kerja, kebijakan, atau hal lain yang dinilai sejumlah pihak masih buruk atau merah bisa diperbaiki agar benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat dan kepatutan.  

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun