Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Stagnan, Akibat Pandemi?

Tanggal 20 Oktober 2019 tepat setahun yang lalu, pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin dilantik sekaligus diambil sumpah sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 

Keduanya dilantik sekaligus diambil sumpah sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2019 yang cukup panas dan menegangkan. Keduanya unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan margin lebih dari 10 persen. 

Saat ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap satu tahun memegang kendali pemerintahan negeri ini. Seharusnya setelah satu tahun keduanya memerintah sudah banyak kemajuan yang telah dicapai. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian.

Setelah satu tahun Presiden Jokowi dan Wakkil Presiden Ma'ruf Amin menjalankan roda pemerintahan, tidak banyak yang dihasilkan keduanya. Semua bidang seolah stagnan. 

Bahkan dalam sektor ekonomi yang selalu digembar-gemborkan oleh keduanya, bukannya mengalami pertumbuhan positif tapi malah mengalami kontraksi.

Bukan tanpa sebab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seperti itu. Sebagaimana negara-negara lain di dunia, Indonesia juga morat-marit terkena pandemi Covid-19. Badai pandemi ini memaksa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berkonsentrasi menangani pandemi.

Konsekuensinya banyak anggaran kemudian tersedot untuk menangani pandemi Covid-19. Banyak program kerja dan kebijakan pemerintahan tidak dijalankan, dipending sementara waktu.

"Kegagalan" pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun pertama ini memang bisa dimaklumi. Masyarakat juga tentu memahami hal itu. Pandemi Covid-19 telah memporakporandakan banyak program kerja dan kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Akan tetapi pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya bisa dijadikan "kambing hitam", sebab ada hal lain yang tidak terkait pandemi. Artinya walau pun ada pandemi, ada banyak program atau kebijakan seharusnya bisa dijalankan dengan baik.  

Beberapa program atau kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang banyak disorot oleh sejumlah pihak sejauh ini adalah antara lain masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi, dan HAM (Hak Azasi Manusia).  

Politikus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Mardani Ali Sera misalnya. Ia menyebut masalah penegakan hukum seperti dalam kasus Joko Tjandra masih jauh dari harapan.