Menurut Neta S. Pane, sejak semula Pemerintahan Presiden Jokowi sudah mengincar pergerakan dan manuver KAMI yang dianggap menjengkelkan pemerintah. Penangkapan terhadap para petinggi KAMI pada aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja itu merupakan momentum yang tepat bagi Pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab jika Pemerintahan Presiden Jokowi ujug-ujug menangkap mereka (tanpa ada momentum yang tepat) pasti akan ramai-ramai dikecam publik.
Pernyataan Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch) Neta S. Pane yang menyebut penangkapan para tokoh KAMI hanya sekedar terapi kejut bisa jadi benar. Kritikan-kritikan yang disampaikan para tokoh KAMI selama ini memang membuat Pemerintahan Presiden Jokowi terganggu dan kurang nyaman. Selain itu kritikan-kritikan yang disampaikan para tokoh KAMI juga bisa membuat citra pemerintah memburuk.
Agar pergerakan para tokoh KAMI tidak semakin menjadi-jadi, maka pemerintahan Presiden Jokowi berupaya membuat terapi kejut dengan cara menangkap sebagian tokoh KAMI yang disangka melakukan pelanggaran hukum. Padahal orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para tokoh KAMI yang ditangkap itu juga banyak, tetapi terhadap mereka tidak diambil tindakan hukum.
Artinya penangkapan terhadap delapan orang tokoh KAMI itu bisa dibaca lebih bernuansa politis daripada hukum. Tujuannya tiada lain agar pergerakan tokoh-tokoh KAMI bisa sedikit direm, tidak terlalu kencang.
Seandainya delapan tokoh KAMI yang ditangkap itu secara nyata melanggar hukum, tentu mereka harus diproses sebagaimana mestinya. Akan tetapi jika penangkapan mereka lebih bersifat politis, tentu kurang fair. Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H