Bagi pemerintah, demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lain pada tanggal 6-8 Oktober lalu bukanlah murni menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 menjadi UU Cipta Kerja. Menurut pemerintah, para demonstran itu ada yang menggerakkan dan membayar untuk kepentingan politik 2024 nanti.
Persepsi pemerintah tersebut paling tidak, terlihat dari pendapat dua orang Menko (Menteri Koordinator) kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dilansir kompas.tv (10/10), mengatakan bahwa demo besar-besaran beberapa hari yang lalu ada tokoh yang menggerakkan dan membiayainya.Â
Menurutnya pemerintah sudah tahu siapa yang menggerakkan dan sponsor (yang membiayai) demo itu. Kalau demo itu murni karena menolak UU Cipta Kerja, maka menurut Airlangga, tidak akan ada aksi vandalisme.
Sebagaimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun memiliki pandangan yang hampir sama. Luhut menyebut ada pihak yang memiliki hasrat berkuasa di belakang demo penolakan UU Cipta Kerja.
Menurut Luhut, ada saatnya jika ingin berkuasa menjadi pejabat negara ataupun menjadi presiden, yakni nanti pada 2024 mendatang. Oleh karena itu dalam situasi pandemi Covid-19 ini Luhut meminta pihak-pihak yang disebutnya memiliki hasrat berkuasa untuk menahan birahi-birahi kekuasaannya.
Apa yang disampaikan oleh kedua Menko itu tentu bukan ungkapan  main-main, tapi merupakan hal yang serius. Sebagai pejabat tinggi neagara, kedua Menko itu tidak mungkin bicara ngasal.
Apakah masuk akal jika demo-demo yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lain pada tanggal 6-8 Oktober itu tidak murni menolak RUU Cipta Kerja, tetapi ada aktor intelektualnya ? Sebagian kecil jawaban hal itu mungkin  benar. Akan tetapi sebagian besar jawaban hal itu pasti keliru.
Para buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi karena ada faktor pemicu, yakni UU Cipta Kerja. Itu adalah alasan objektif mengapa mereka melakukan demonstrasi.
Adapun jika ada penunggang gelap dalam setiap kegiatan demonstrasi, mungkin merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Akan tetapi hal itu mungkin bukan faktor utama atau faktor dominan.
Merupakan hal yang kurang logis jika menyebut semua pelaku demonstrasi beberapa waktu yang lalu karena ada pihak yang menggerakkan dan membiayainya.Â
Para buruh memiliki kepentingan objektif terkait pekerjaannya. Begitu pula para mahasiswa, karena jiwa mereka sangat sensitif merespon hal-hal yang berbau ketidakadilan.
Lantas siapa yang disebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang ada di belakang demo itu ? Secara eksplisit kedua Menko itu memang tidak menyebut nama atau kelompok.
Akan tetapi secara implisit, pernyataan kedua Menko itu mengarah kepada pihak-pihak yang kontra dengan pemerintah. Bisa jadi para politisi atau pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah.
Seandainya tudingan kedua Menko itu mengarah kepada kelompok para politisi, sudah tentu PKS dan partai Demokrat lah yang dimaksud. Hal itu karena secara jelas dan kasat mata, kedua partai itu terang-terangan menolak disahkannya UU Cipta Kerja.
Sedangkan jika tudingan kedua Menko itu mengarah kepada kelompok non-politisi, bisa jadi kelompok KAMI lah yang mereka maksud. Hal itu karena di dalam KAMI ada nama Gatot Nurmantyo.
Selama ini Gatot Nurmantyo yang sangat vokal dan kritis terhadap pemerintah disebut-sebut banyak pihak sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024.Â
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pihak yang ada di belakang demo adalah mereka yang ingin berkuasa pada 2024. Jadi jika tudingan kedua Menko itu mengarah kepada KAMI merupakan hal yang masuk akal tentunya.
