Seperti halnya juga para wartawan yang biasa menulis atau memberikan liputan tentang penyelewengan kekuasaan atau keuangan yang dilakukan sebuah lembaga pemerintah misalnya. Apakah para wartawan itu para pembenci pemerintah? Tentu tidak. Para wartawan melakukannya justru sebagai kontrol sosial demi kebaikan semua
Begitu pula dengan para tokoh KAMI. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang cukup kompeten dan bermoral. Kalau kita lihat, tak ada satu pun diantara mereka mantan pencuri uang rakyat atau penghianat negara. Justru banyak dari mereka mantan orang-orang yang pernah berjasa terhadap negeri ini dalam bidang mereka masing-masing.
Para tokoh KAMI menilai dan mengkritik sesuai kompetensi yang mereka miliki, walau pun mungkin saja bersifat subjektif. Tidak masalah selama kritik itu berdasar, bukan fitnah.
Objek yang dinilai dan dikritik oleh para tokoh KAMI bukanlah pribadi. Kalau lah mereka mengkritik presiden, para menteri atau pejabat tinggi negara lain bukanlah sebagai pribadi, tapi sebagai pengelola negara.
Stigma BSH kepada para tokoh KAMI bagi saya sebuah labelling yang kurang bertanggung jawab. Bagaimana cara mengukur atau menentukan para tokoh KAMI sebagai BSH? Tentu bukan hal yang mudah untuk menentukannya.
Berdasarkan klaim dari para tokoh KAMI sendiri bahwa KAMI merupakan gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang demi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah tujuan KAMI merupakan sesuatu yang baik?
Bagaimana mereka melakukannya padahal mereka tidak memiliki kekuasaan karena mereka hanya rakyat biasa bukan eksekutif yang memegang kendali pemerintahan? Ahmad Yani sebagai Ketua Komite KAMI menjelaskan hal tersebut.
Berdasarkan penjelasan dari Ahmad Yani, bahwa KAMI (akan) berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. KAMI (akan) berjuang dengan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif.
Niat dan tujuan yang baik dari siapa pun, dari setiap elemen bangsa tentu harus diapresiasi. Termasuk dari para tokoh KAMI, tentunya.
Akan tetapi siapa pun jangan berharap atau menuntut KAMI untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Sekali lagi, mereka bukanlah eksekutif yang memegang kendali pemerintahan. KAMI hanya sebuah gerakan moral yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti ICW, IPW, Kontras, atau yang lainnya termasuk para wartawan dan media massa..
Jadi dengan demikian kemampuan KAMI hanya "bicara" bukan "bertindak". "Bertindak" adalah ranah pemerintah, bukan ranah KAMI. Harap maklum.