Tiga Srikandi di Pilkada Jawa Timur, Simbol Emansipasi atau Strategi Populisme?

Meski demikian, keterwakilan perempuan di ranah politik formal masih terbilang rendah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun meningkat dari waktu ke waktu, masih belum mencapai target 30% yang ditetapkan dalam kebijakan affirmative action. 

Maka dari itu, keterlibatan tiga tokoh perempuan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur dianggap sebagai pencapaian penting dalam perjuangan kesetaraan gender, memperlihatkan bahwa perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkompetisi di tingkat tinggi.

Di tingkat lokal, keterlibatan perempuan dalam politik sering kali terbatas oleh hambatan sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa tokoh perempuan menghadapi tantangan berat, mulai dari stigma hingga kurangnya dukungan dari partai politik. 

Oleh karena itu, munculnya tiga perempuan dalam Pilkada Jawa Timur menjadi simbol kemajuan, baik dari perspektif representasi gender maupun sebagai bagian dari sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia.

2. Kepemimpinan Perempuan dan Stereotip Gender

Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh budaya patriarki, perempuan yang tampil sebagai pemimpin sering kali dihadapkan pada ekspektasi ganda. Mereka tidak hanya diharapkan untuk menunjukkan kemampuan politik dan manajerial, tetapi juga harus sesuai dengan stereotip feminin yang ada, seperti lembut, peduli, dan emosional. Jika mereka dianggap terlalu tegas atau keras, mereka bisa dituding "tidak sesuai" dengan kodrat perempuan.

Namun, feminisme justru berusaha merombak stereotip gender ini. Feminisme menekankan bahwa kualitas kepemimpinan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, dan bahwa perempuan berhak untuk menjadi pemimpin dengan gaya dan pendekatan mereka sendiri. Keterlibatan tiga perempuan dalam Pilkada Jawa Timur adalah bukti nyata bahwa perempuan dapat memainkan peran strategis dalam dunia politik yang sering kali dianggap keras dan kompetitif.

Lebih lanjut, kepemimpinan perempuan sering kali dikaitkan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan empatik. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih memperhatikan isu-isu sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Pilkada, kandidat perempuan ini juga sering kali dikaitkan dengan harapan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

3. Politik Identitas dan Populisme Gender

Namun, di balik optimisme ini, ada juga argumen kritis yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bisa saja dimanfaatkan oleh partai politik sebagai strategi populisme gender. Politik identitas, dalam hal ini berbasis gender, dapat menjadi alat bagi partai untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk pemilih perempuan, kaum muda, dan kelompok masyarakat yang peduli dengan isu kesetaraan gender.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pencalonan perempuan ini murni didasarkan pada kapasitas dan komitmen mereka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, atau apakah ini hanya strategi politik untuk mengakomodasi tren yang sedang berkembang? Beberapa pihak berpendapat bahwa partai politik mungkin melihat keuntungan elektoral dalam mencalonkan perempuan karena meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya kesetaraan gender.