Korupsi di Tanah Bertuah Negeri Beradat Menambah Panjangnya Daftar Korupsi di Sumut

Betapa tidak menurut laporan Joko Suriadi dalam membongkar kasus dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Sergai itu, tidak saja diberikan kepada para penegak hukum, sebagai upaya untuk mengamankan korupsi dana Bansos tersebut.

Uang Bansos itu juga diberikan kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Sergai, sebagai uang ketok palu. Walaupun Joko Suriadi tidak menjelaskan ketokan palu dalam kaitan apa dana Bansos itu diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Sergai.

Bahkan dana Bansos tersebut juga mengalir kepada  intansi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP),  dana Bansos tersebut juga mengalir kekantong kantong para pejabat teras Kabupaten Sergai, sampai kepada para Camat se Kabupaten Sergai, juga kecipratan dana Bansos yang diduga dikorupsi itu.

Ironisnya lagi, dana Bansos itu juga digunakan untuk dana Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sergai. Jika menelisik penggunaan dana Bansos untuk dana Kampanye Pilkada di Kabupaten Sergai, tentu arah,  siapa yang menggunakan dana Bansos tersebut sudah jelas. Setidaknya oknum yang menggunakan dana Bansos itu sebagai dana Kampanye Pilkada adalah, oknum oknum yang memiliki kekuasaan di Kabupaten Sergai yang turut kontestasi Pilkada di Kabupaten Sergai. Walau kita tidak menuduh adanya keterlibatan Kepala Daerah Kabupaten sergai yang turut dalam kontestasi Pilkada.

Persoalannya kini bukan lagi terhadap besarnya dana bansos itu dikorupsi atau diselewengkan dari penggunaannya, tapi melainkan siapa oknum oknum pejabat teras dilingkungan Pemkab Sergai yang turut menikmati dana Bansos yang diperuntukkan dalam bidang social itu.

            Menanti Tindakan KPK :

Walaupun kasus dugaan terjadinya penyelewengan dana Bansos yang terjadi di Kabupaten Sergai telah dilaporkan kepada KPK oleh Joko Suriadi selaku kaburator korupsi. Namun sembari menanti tindakan yang akan dilakukan oleh KPK, pihak penegak hukum yang disebut sebut oleh Joko Suriadi yang menerima dana Bansos yang dibelikan kepada satu unit sepeda motor merek Herlydevidson, membuktikan bahwa dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Sergai telah menguap terlebih dahulu.

Agar bau busuk korupsi dana Bansos di Kabupaten Sergai itu tidak menguap kemana mana maka bau busuk itu perlu untuk diredam. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, aparat hukum yang mana, yang menerima pemberian dana Bansos itu?. Karena ada dua intansi hukum yang menangani kasus korupsi diluar KPK, yakni pihak Kepolisian dan Pihak Kejaksaan. 

Tentu dalam kaitan ini, pihak penegak hukum juga diharapkan untuk melakukan penyelidikan terhadap aparatnya dimasing masing lembaga penegak hukum, yang turut bermain dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos. Karena korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam kelanjutan berbangsa dan bernegara.

Manisnya rasa dana Bansos, membuat dana Bansos itu menjadi menu bancakan oleh para pejabat didaerah. Penyelewengan terhadap dana Bansos bukan saja terjadi di daerah Kabupaten dan kota, tapi juga terjadi di tingkat Provinsi dan Pusat. Dan untuk Sumut terungkapnya dugaan penyelewengan dana Bansos ini bukan baru terjadi di Kabupaten Sergai, tapi juga pernah terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang melibatkan Gubernur Sumut waktu itu Ir.H. Gatot Pujo Nugroho.

Kini bau busuk penyelewengan dana Bansos di Kabupaten Sergai, tidak dapat lagi untuk ditutup tutupi, persoalan penyelewengan dana Bansos itu kini sudah menjadi komsumsi umum, dan menambah panjang jumlah pelaku korupsi di Sumut.