Hutang Negara :
Besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh Negara, dengan mengguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan kepada hal hal yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti hak keuangan personil BPIP, Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada para ASN (Afaratur Sipil Negara ) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, yang aktif maupun yang pensiunan, jelas hal ini akan menjadi tanggungan Negara.
Saat ini di tahun 2018, setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia telah mencapai US$ 352.2 miliar, atau setara dengan Rp 4.849 triliun dalam hitungan kurs dollar/Rp13,769,-/dollar, jumlah itu naik 10,1% dibanding tahun sebelumnya 2016 ULN Indonesia hanya naik sebesar 3%.
Hal inilah yang menjadi polemic ditengah tengah rakyat Indonesia, dimana ULN Indonesia semakin membengkak, malah pemerintah masih berpoya poya untuk mengeluarkan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Keuangan Darmin Nasution, mengatakan bahwa jumlah UNL Indonesia masih dalam batas aman.
Berbeda dengan Negara tetangga Malaysia yang memiliki UNL sebesar 1 triliun ringgit (Rp 3.500 triliun), telah membuat pemerintahnya kalang kabut, untuk mengatasi hutang luar negeri negaranya yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Rajak.
Perdana Mentri baru Malaysia Mahathir Mohamad, mengumumkan kepada para pejabat negaranya untuk melakukan pemotongan terhadap gaji yang mereka peroleh. Penotongan gaji itu akan dimasukkan kedalam rekening donasi yang diberi nama Tabungan Harapan Malaysia atau Hope Pund.
Mahathir juga mengumumkan kepada rakyat Malaysia untuk menyisihkan dari hasil pendapatan mereka setiap bulannya, untuk dimasukkan kedalam Tabungan Harapan Malaysia. Hasil dari tabungan ini nantinya akan dibayarkan kepada UNL Negara Malaysia.
Langkah tepat dan bijak yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia itu, untuk mengurangi jumlah UNL Negara Malaysia, membuktikan bahwa pemerintah Malaysia tidak ingin menambah hutang baru dalam keperluan Negara yang tidak jelas.
Sedangkan pemerintah Indonesia, sudah mengetahui jika UNL negaranya cukup besar, malah masih terkesan untuk berpoya poya dengan melakukan pengeluaran yang cukup besar pula, sementara pengeluaran dana yang diambil dari APBN itu tidak pula berpihak kepada rayat .
Turun temurun :
Besarnya angka ULN Indonesia jelas memprihatinkan, karena besaran jumlah UNL Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto naik tujuh kali lipat. Semasa Soeharto memimpin Indonesia UNL Indonesia hanya berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp 743 triliun ( kata Tomy Suharto) kepada media.
