Langkah JR Saragih untuk menjadi calon Gubernur Sumataera Utara (Gubsu), sudah hampir dapat dipastikan, akan mengalami jalan buntu. Setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumataera Utara (Sumut) menyatakan JR Saragih berpasangan dengan Ance Silian, tidak memenuhi persaratan untuk maju sebagai calon Gubsu pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, bersama dengan pasangan Calon Gubsu Edi Rahmayadi -- Musa Rajekshah dan Djarot Saipul Hidayat -- Hinsar Sitorus. Kendatipun JR Saragih melakukan gugatannya terhadap KPUD Sumut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut.
Terganjalnya langkah JR Saragih untuk menjadi calon orang nomor satu di Sumut, karena yang bersangkutan tersandung masalah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) nya, yang diajukan oleh JR Saragih ke KPUD Sumut dalam melengkapi persaratan pencalonan dirinya sebagai salah satu calon Gubsu.
KPUD Sumut menyatakan bahwa ijazah SMA JR Saragih yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tidak diakui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh pihak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta melalui suratnya Nomor : 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018, pada point empat, menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau Surat Tandan Tamat Belajar (STTB) SMA Nomor . 1.OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih. Surat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta kepada KPUD Sumut.
Berdasarkan surat tersebut maka KPUD, pada Rapat Pleno terbuka Pengumuman, Penetapan, Pasangan Calon Gubsu dan Wakil Gubsu 2018-2023 di ballromm hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Senin 12 Pebruari 2018, KPUD Sumut menyatakan Pasangan JR Saragih -- Ance Silian tidak memenuhi sarat mengikuti Pilgubsu.
Dalam persoalan JR Saragih ini, tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Mungkin JR Saragih menggunakan ijazah yang bermasalah dalam memenuhi persaratannya untuk menjadi calon Gubsu, sementara Ijazah yang digunakan oleh JR Saragih, juga pernah digunakannya ketika mendaftar untuk masuk sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Yang mengantarkan JR Saragih sebagai penseiunan Kolonel TNI Angkatan Darat.
Kemudian JR Saragih juga Bupati Kabupaten Simalungun dua priode. Ketika mencalonkan diri sebagai calon Bupati, JR Saragih juga menggunakan ijazahnya yang dianggap oleh KPUD Sumut bermasalah. Akan tetapi kenapa KPUD Kabupaten Simalungun tidak membantalkan pencalonan JR Saragih sebagai Calon Bupati Simalungun, sementara ijazah yang dipergunakannya juga ijazah SMA yang sama.
Jika memang ijazah SMA JR Saragih itu bermasalah, TNI AD dan KPUD Kabupaten Simalungun, harus memberikan klarifikasinya. Bagai mana mungkin JR Saragih bisa diterima menjadi anggota TNI AD dengan menggunakan ijazah yang bermasalah. Dan KPUD Simalungun juga harus menjelaskan kenapa JR Saragih bisa diloloskan menjadi calon Bupati Simalungun. Sementara KPUD Sumut menyatakan ijazah JR Saragih bermasalah.
JR Saragih dan Rudholf Pardede :
Gagalnya JR Saragih dalam pencalonan Gubsu, mengingatkan kita kepada kasus ijazahnya Rudolf Mazuaka Pardede. Mantan Wakil Gubsu dan kemudian dilantik menjadi Gubsu menggantikan Tengku Rizal Nurdin yang meninggal akibat kecelakaan pesawat udara di Medan.
Rudolf terganjal dalam pencalonan dirinya sebagai Calon Walikota Medan Priode 2010 - 2015. KPUD Medan mengeluarkan keputusan bernomor : 270/82/III/KPU-MDN/2010 karena ijajah yang dipergunakan oleh Rudolf bermasalah. Keputusan tersebut diperkuat dengan keputusan yang dikeluarkan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat langkah Rudolf terhenti untuk menjadi orang nomor satu di kota Medan.
Kasus Rudolf tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat Sumatera Utara Saat itu. Bagaikan benang kusut diurai yang satu berbelit yang lainnya.
