Pilgub 2018, Pertarungan Jokowi VS Megawati

Kesan awal dari tanda tanda akan berpisahnya Jokowi dan Megawati, telah terlihat dari restu yang diberikan oleh Jokowi terhadap Airlagga Hartarto, Menteri Perindustrian untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar,  dan memperbolehkan Airlangga merangkap jabatan.

Kemudian Jokowi mengangkat Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial dan Pemberdayaan Wanita, menggantikan Kofifah Indar Para Wangsa, yang direstui oleh Jokowi maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur, untuk melawan Syaifullah Yusuf yang dicalonkan oleh PDIP.

Menakar Elektablitas Partai :

Melihat dari peta Pilgub di tujuh belas Provinsi,  yang akan digelar secara serentak pada Juli 2018, sangat terlihat Jokowi dan Megawati sedang mengukur elektablitas partai koalisi. Maka sampai saat ini,  PDIP belum menyatakan untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Berbeda dengan partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PKB dan PKPI, yang telah menyatakan sebagai partai, yang akan mencalonkan kembali Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019. Sementara PPP, walaupun sebagai Partai pendukung pemerintah, namun masih bersikap abu abu.

Lewat Pilgub secara serentak di tujuh belas Provinsi tahun 2018, PDIP mengukur kadar elektablitas partai koalisinya. Hasil dari Pilgub inilah nantinya,  PDIP baru memutuskan, apakah PDIP akan mencalonkan kembali Jokowi, sebagai Presiden pada Pilpres 2019, atau PDIP mengajukan kandidat yang baru.

Sementara Jokowi yang mengandalkan Partai Golkar, yang memiliki 14,75 persen suara, hanya tinggal menambah sekitar 5,25 persen saja, untuk memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen. Secara tekhnis posisi Jokowi sudah aman, untuk mencalon kembali sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019, walau tanpa didukung oleh PDIP.

Yang menarik, dari adu kekuatan antara Jokowi dan Megawati, di Pilgub 2018 di tujuh belas Provinsi, saling berebut kantong Islam. PDIP dengan cerdiknya melihat kelemahan Jokowi, yang memiliki hubungan buruk dengan kelompok islam intlektual perkotaan.

Kelemahan Jokowi ini, dimamfaatkan oleh PDIP dengan melakukan pendekatan, dengan kaum Nahdiyin Nahdlatul Ulama (NU), dengan mengusung Syaifullah Yusuf, yang belatar belakang NU sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Yang jelasnya Pilgub serentak tahun 2018 di tujuh belas Provinsi, merupakan adu strategi, antara Megawati dengan Jokowi. Karena keberhasilan dalam Pilgub 2018 akan menetukan nilai tawar politik Jokowi dengan Megawati pada Pilpres 2019.

Jika hasil Pilgub 2018 mengantarkan Jokowi berada diatas angin, kemungkinan besar Jokowi akan meninggalkan PDIP. Sebagai Presiden,  Jokowi tidak ingin hanya menjadi petugas partai dikandang banteng. Jokowi tidak ingin selamanya berada dibawah bayang bayang Megawati. Namun tidak tertutup pula kemungkinan,  keduanya akan tetap bersatu dalam Pilpres 2019.

Hiruk pikuk Pilgub 2018, tak lebih dari pada alat untuk mengukur elektablitas partai dan koalisinya. Hasil dari Pilgub 2018 inilah nantinya,  yang menentukan percaya dirinya PDIP untuk mencalonkan calon Presiden diluar Jokowi. Dan sebaliknya Jokowi juga mengukur kekuatannya melalui Partai Golkar, apakah dia masih membutuhkan PDIP atau tidak , dalam pencalonan Presiden tahun 2019 yang akan datang.

Tanjungbalai, 28 Januari 2018