Namun, kebijakan seperti PPN, yang dinaikkan dari 10% ke 11% dan direncanakan menjadi 12%, justru bertentangan dengan prinsip ini. Hatta akan mengkritik keras kebijakan ini sebagai langkah yang mengorbankan rakyat kecil demi meningkatkan pendapatan negara.
Keadilan Sosial sebagai Pilar Utama
Keadilan sosial, bagi Hatta, adalah fondasi setiap kebijakan ekonomi. Dalam sistem perpajakan yang ideal, kontribusi warga negara harus proporsional terhadap kemampuan mereka.Â
Namun, sifat regresif PPN membuat rakyat kecil yang menjadi end user dalam sistem konsumsi menanggung beban lebih besar dibandingkan kelas atas.Â
Kenaikan tarif PPN sebesar 1% mungkin tampak kecil, tetapi bagi masyarakat bawah, kenaikan ini berimbas langsung pada harga barang kebutuhan pokok, yang dapat memotong sebagian besar dari pendapatan mereka yang terbatas.
Kritik terhadap Kapitalisme Liberal
Hatta secara konsisten menolak kapitalisme liberal yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam sistem seperti ini, negara sering kali tunduk pada logika pasar yang tidak peduli pada rakyat kecil.Â
Kenaikan PPN 12% menjadi contoh nyata: alih-alih memberlakukan pajak progresif yang membebani kelompok kaya secara proporsional, negara memilih jalan pintas dengan membebankan pajak konsumsi yang merata.Â
Ironisnya, justru rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Dalam pemikiran Hatta, ini adalah wujud nyata dari kebijakan yang gagal menjalankan prinsip keadilan sosial.
Rakyat sebagai Korban: Drama Kenaikan PPN
Rakyat kecil, sebagai end user, menanggung konsekuensi paling besar dari kebijakan ini. Setiap kenaikan tarif PPN memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang akhirnya lebih dari sekadar angka 1% di atas kertas.Â
