Omnibus Law: Regulasi Ideal untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Barangkali banyak diantara kita banyak yang belum familiar dengan istilah RUU omnibus law. Istilah ini di sampaikan Pak Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus Law sendiri berasal dari kata "Omnis" yang artinya menyeluruh. Omnibus law juga disebut sebagai "undang-undang sapu jagad" karena satu regulasi baru mampu menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Omnibus law memungkinkan pergantian beberapa pasal di suatu regulasi ataupun mencabut seluruh regulasi lainnya.

Hadirnya konsep Omnibus law adalah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang saat ini dinilai berbelit-belit. Omnibus law juga dipercaya mampu mendukung peningkatan perekonomian negara melalui sektor investasi. Saat ini draft omnibus law sudah sampai ke ranah DPR sejak 12 Februari 2020 lalu dan sedang memasuki tahap finalisasi. Proses pengesahannya sendiri masih menunggu stabilnya kondisi di dalam negeri, karena saat ini pemerintah masih berfokus pada penanganan kasus Covid 19. Yang pasti pemerintah berharap Omnibus law bisa segera di sahkan secepatnya.

Ada beberapa poin utama dalam draft omnibus law yaitu RUU Cipta Kerja, RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan RUU Perpajakan. Pada dasarnya omnibus law diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia. Mulai dari kemudahan akses investasi yang dapat menarik para investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan peluang lapangan kerja.

Akan tetapi mengapa Omnibus law masih menuai pro kontra di masyarakat? Rupanya ada beberapa pasal yang dianggap dapat merugikan bagi beberapa pihak. Khususnya pasal mengenai RUU cipta kerja. Hal ini pula lah yang memicu para buruh yang tergabung dalam "Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)" untuk melakukan aksi demo pada tanggal 30 januari 2020 lalu. Para buruh beranggapan bahwa omnibus law hanya berpihak pada kaum investor dan akan mereduksi hak-hak buruh.

Apababila di telaah lebih lanjut, pengesahan Omnibus Law dapat memberikan regulasi baru yang berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia, berikut adalah poin yang ditentang para buruh dan perspektif positifnya.

Penghapusan Upah Minimum

Poin ini merupakan salah satu poin yang dianggap memberatkan bagi para buruh. Pada kenyataannya, Upah mimimum tidak sepenuhnya dihapuskan, bagi karyawan yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun tetap akan mendapatkan upah minimum. Setalah memasuki masa bekerja 2 tahun atau lebih, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) harus membentuk struktur skala upah, sehingga karyawan yang sudah bekerja diatas 2 tahun harus mendapatkan kenaikan upah.

Hal ini didasarkan pada bertambahnya kompetensi kerja bagi para pekerja yang sudah bekerja diatas 2 tahun. Hal ini dikemukakan oleh staff khusus Kementrian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari (Staff Khusus Menteri Ketenagakerjaan) melalui acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Lebih lanjut, Ida Fuziah selaku Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa terkait peraturan yang tidak masuk dalam RUU akan tetap mengikuti peraturan yang ada di UU 13/2003 (sumber : CNBC Indonesia : Omnibus Law Ciptaker, Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Poin kedua yang menjadi kekhawatiran bagi para buruh adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan pasal 156 RUU Omnibus Law Cipta kerja disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan / uang penghargaan masa kerja". Jumlah uang pesangon yang diberikan akan disesuaikan dengan lamanya masa bekerja dengan maksimal 9 bulan upah bagi karyawan yang telah bekerja 8 tahun atau lebih. Hal ini tidak memiliki perbedaan dengan peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah berencana untuk memberikan "Jaminan Kehilangan Pekerjaan" (JKP). Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, maka para pekerja akan mendapatkan manfaat tanggungan dari pemerintah (unemployment benefit). Dengan adanya kebijakan ini tentunya akan memberikan perlindungan lebih bagi para pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja / PHK.

Pembatasan Waktu Kerja Tenaga Kerja Asing

Poin ketiga yang menjadi kekhawatiran bagi para serikat kerja adalah Pasal 42 yang mengatur kemudahan izin bagi perekrutan tenaga kerja asing (TKA). Dalam pasal 42 (1) Omnibus Law disebutkan bahwa "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat". Dengan masuknya tenaga kerja asing dikhawatirkan akan memperkecil kesempatan kerja dari tenaga kerja lokal yang saat ini sudah tersedia.

Sebenarnya apabila kita telaah dengan seksama, masuknya tenaga kerja asing tidak melulu memberikan dampak yang negatif, apalagi saat ini ada beberapa kompetensi yang belum dimiliki oleh tenaga kerja dalam negeri. Omnibus Law akan memberikan kemudahan perekrutan bagi tenaka kerja asing (TKA) tetapi harus memenuhi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), Visa ijin tinggal terbatas (VITAS), dan Ijin untuk menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).

Andriani selaku Sekertaris Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker juga mengatakan bahwa masuknya tenaga kerja asing memang dipermudah oleh pemerintah. Nnamun, tenaga kerja asing tersebut hanya boleh bekerja maksimal 2 bulan. (sumber : Kompas : Pasal Kontroversi di Omnibus Law : Kemudahan Rekrut Tenaga Kerja Asing)

Omnibus Law diakui dapat meningkatkan perekonomian negara dan mendorong para investor lokal & asing untuk memperluas kompetisi di pasar Global. Hal ini tentu membawa angin segar bagi Indonesia. Sebagai negara yang lebih dari 68,7% penduduknya merupakan usia produktif, tentunya penerapan Omnibus law memungkinkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja melalui terbukanya lapangan kerja yang kian pesat. Apabila di dorong dengan kebijakan undang-undang yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat tentu kebijakan ini akan membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik lagi