Referendum Kemerdekaan di New Caledonia, Bagaimana Keturunan Jawa di Sana?

***

Bagaimana dengan orang Jawa asal Indonesia menghadapi referendum ini bagi mereka yang berhak memilih? 

Faktanya mereka juga terpecah menjadi dua sisi dengan suara terbanyak untuk tidak merdeka. Namun, bagi mayoritas, pilihan ini sebenarnya bertentangan dengan hati mereka karena mereka tahu nenek moyang mereka dibawa ke Kaledonia Baru karena dampak dari kolonialisme. Mereka merasakan pahitnya menjadi koloni Belanda. 

Kedatangan mereka di Kaledonia Baru merupakan bentuk perampasan hak-hak pribadi orang Jawa dengan menggunakan alasan hukum "Koeli Ordonantie" sebagai euphuisme perbudakan baru. 

Ketika mereka naik ke kapal, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa mereka akan dipisahkan dari orangtua mereka dan dibawa untuk bekerja di negara lain.

Namun di sisi lain, cerita sedih zaman penjajahan kemudian harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa jika Kaledonia Baru merdeka, orang Jawa hanya akan menjadi warga negara kelas tiga, karena orang Kanak Melanesia akan berkuasa dan menjadi yang utama, kemudian keturunan Eropa sebagai warga kelas kedua. 

Hal lain yang membuat mereka khawatir adalah hilangnya kesejahteraan yang dinikmati sebagai warga negara Prancis dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Prancis di Eropa. 

Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan berinteraksi dengan banyak dari mereka memandang bahwa Kaledonia Baru bersama Prancis adalah yang terbaik, sehingga mereka tetap dalam keadaannya seperti saat ini. Walau demikian, ada juga dari kelompok orang Jawa yang memilih untuk merdeka namun jumlah mereka tidak banyak.

Meski ada dua pandangan masyarakat keturunan Jawa terhadap referendum, kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Hubungan antar individu yang berbeda pandangan politik tidak menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari. 

Terdapat sebuah organisasi diaspora bernama PMIK (Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya) di Kaledonia Baru yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan memasukkan unsur politik apapun dalam kegiatan organisasi. Organisasi ini percaya bahwa setiap orang dapat melihat yang terbaik untuk masa depan Kaledonia Baru berdasarkan pilihan hati mereka.

Masih ada referendum tahun 2022 jika referendum 2020 masih tidak berhasil memerdekakan Kaledonia Baru. Namun bagi Pemerintah Indonesia, apapun hasilnya selalu yang menjadi prinsip utama politik luar negeri Indonesia adalah mendukung pemerintahan yang berkuasa yang didukung oleh mayoritas rakyatnya.