Referendum Kemerdekaan di New Caledonia, Bagaimana Keturunan Jawa di Sana?

Noumea - Pada 4 Oktober 2020 ini, referendum terakhir di dunia untuk memerdekakan sebuah negara akan dilaksanakan di Kaledonia Baru, sebuah pulau yang menjadi koloni Prancis di Pasifik. 

Referendum ini akan diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah memasukan wilayah ini ke dalam Group C-24 untuk mengikuti proses dekolonisasi. 

Menurut Noumea Accord (Perjanjian Noumea) yang ditandatangani pada tahun 1998, Kaledonia Baru akan menyelenggarakan 3 referendum mulai tahun 2018 dengan jeda setiap 2 tahun. 

Referendum pertama telah dilaksanakan pada 2018 dan mayoritas penduduk memilih untuk tidak merdeka, dan karena itu referendum kedua dilaksanakan di tahun 2020 ini, dengan referendum ketiga akan menjadi pilihan terakhir pada 2022. 

Sebaliknya jika dalam salah satu referendum mayoritas menyatakan ingin memisahkan diri dari Prancis, maka negara termuda akan muncul di dunia ini. 

Namun apabila setelah melalui 3 referendum mayoritas masih tidak mau merdeka, bukan berarti Kaledonia Baru adalah Departemen (provinsi) Prancis, bahkan ini hampir tidak mungkin. 

Pilihan paling masuk akal adalah mengadakan referendum baru dalam 20-30 tahun terhitung dari 2022 atau mendirikan negara baru di bawah asosiasi khusus dengan Prancis atau status quo seperti saat ini, tetapi dengan hak dan kekuasaan yang lebih besar.

Masyarakat Kaledonia Baru kini terbagi dua sisi antara mereka yang tidak menginginkan kemerdekaan, sebagian besar didukung oleh keturunan Eropa dan mereka yang menginginkan kemerdekaan, yang mayoritas adalah suku asli Melanesia Kanak. 

Kaledonia Baru telah dihuni selama 3.500 tahun oleh orang Melanesian Kanak, namun pada tahun 1853 kawasan ini dikuasai oleh Prancis yang kemudian ditetapkan sebagai Territory d'outre mer (teritori seberang laut). 

Pemerintah Prancis menjadikan pulau ini sebagai tempat pengasingan bagi tahanan asal Eropa. Belakangan dengan bantuan Pemerintah Belanda, pada 1896 Pemerintah Prancis mendatangkan tenaga kontrak dari Jawa, terutama setelah nikel banyak ditemukan, ke pulau ini. 

Mereka dibawa dengan aturan yang ada yaitu "Koeli Ordonantie" mirip dengan cerita orang Jawa di Suriname, tetapi tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang hal ini. Orang Jawa di Kaledonia Baru saat ini sudah mencapai generasi ke-5.

Lantas, bagaimana pandangan keturunan Jawa menyikapi referendum ini?

Suasana di salah satu TPS daerah Mont-Dore, New Caledonia | Dokumentasi pribadi

***

Sebelum membahas lebih jauh tentang orang Jawa, bagaimana posisi pemerintah Prancis dalam referendum ini? 

Presiden Francois Hollande, yang kemudian digantikan oleh Presiden Emmanuel Macron, keduanya mengatakan bahwa pemerintah Prancis memberikan kebebasan kepada rakyat Kaledonia Baru untuk memilih. 

Kewajiban pemerintah Prancis adalah menjamin keamanan wilayah pada saat referendum berlangsung dan menyelesaikan rangkaian proses perpindahan lima kekuasaan terakhir yaitu di bidang pertahanan, hubungan luar negeri, peradilan, kepolisian dan mata uang sebagaimana diatur dalam Noumea Accord.

Pernyataan resmi mengatakan bahwa Kaledonia Baru dan Prancis setara dan saling memiliki ketergantungan. Prancis berkepentingan dengan posisi strategis pulau Kaledonia Baru di kawasan Pasifik dalam hal penerapan strategi Indo-Pasifik untuk menahan agresi Tiongkok, sedangkan Kaledonia Baru juga bergantung pada bantuan ekonomi dari Prancis. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis juga telah mendorong proses interaksi Kaledonia Baru dengan negara-negara di kawasan Pasifik dengan mengizinkannya bergabung sebagai anggota penuh organisasi regional Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Kaledonia Baru duduk setara dengan anggota PIF lainnya pada tingkat negara.

Mereka yang tidak menginginkan kemerdekaan, atau dikenal sebagai kelompok loyalis, percaya bahwa Kaledonia Baru tidak akan bisa sepenuhnya bebas dari Prancis karena sangat bergantung pada bantuan Prancis. Selain itu, Prancis dipandang memberikan perlindungan bagi Kaledonia Baru dari kekuatan asing di kawasan Pasifik. 

Namun, para loyalis juga memahami bahwa Kaledonia Baru tidak akan sepenuhnya menjadi Provinsi Prancis karena jarak yang jauh dari Paris. Oleh karena itu, mereka melihat titik tengah yang paling memadai adalah sebagai wilayah yang terasosiasi dengan Prancis, dengan hak dan kekuasaan yang lebih besar.

Di sisi lain, mereka yang menginginkan Kaledonia Baru merdeka, yang disebut kelompok independentis, melihat bahwa selama berada di bawah bayang-bayang Prancis, tidak ada kebebasan dalam mengatur diri sendiri. Oleh karena itu membebaskan dari Prancis adalah satu-satunya jawaban. 

Mengenai masa depan ekonomi Kaledonia Baru yang bisa jatuh karena ketergantungan yang besar pada bantuan Prancis, mayoritas kaum independentis sadar akan hal ini tetapi menganggapnya sebagai konsekuensi perjuangan mereka.

Bendera Kanak-New Caledonia | Dokumentasi pribadi

***

Bagaimana dengan orang Jawa asal Indonesia menghadapi referendum ini bagi mereka yang berhak memilih? 

Faktanya mereka juga terpecah menjadi dua sisi dengan suara terbanyak untuk tidak merdeka. Namun, bagi mayoritas, pilihan ini sebenarnya bertentangan dengan hati mereka karena mereka tahu nenek moyang mereka dibawa ke Kaledonia Baru karena dampak dari kolonialisme. Mereka merasakan pahitnya menjadi koloni Belanda. 

Kedatangan mereka di Kaledonia Baru merupakan bentuk perampasan hak-hak pribadi orang Jawa dengan menggunakan alasan hukum "Koeli Ordonantie" sebagai euphuisme perbudakan baru. 

Ketika mereka naik ke kapal, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa mereka akan dipisahkan dari orangtua mereka dan dibawa untuk bekerja di negara lain.

Namun di sisi lain, cerita sedih zaman penjajahan kemudian harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa jika Kaledonia Baru merdeka, orang Jawa hanya akan menjadi warga negara kelas tiga, karena orang Kanak Melanesia akan berkuasa dan menjadi yang utama, kemudian keturunan Eropa sebagai warga kelas kedua. 

Hal lain yang membuat mereka khawatir adalah hilangnya kesejahteraan yang dinikmati sebagai warga negara Prancis dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Prancis di Eropa. 

Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan berinteraksi dengan banyak dari mereka memandang bahwa Kaledonia Baru bersama Prancis adalah yang terbaik, sehingga mereka tetap dalam keadaannya seperti saat ini. Walau demikian, ada juga dari kelompok orang Jawa yang memilih untuk merdeka namun jumlah mereka tidak banyak.

Meski ada dua pandangan masyarakat keturunan Jawa terhadap referendum, kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Hubungan antar individu yang berbeda pandangan politik tidak menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari. 

Terdapat sebuah organisasi diaspora bernama PMIK (Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya) di Kaledonia Baru yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan memasukkan unsur politik apapun dalam kegiatan organisasi. Organisasi ini percaya bahwa setiap orang dapat melihat yang terbaik untuk masa depan Kaledonia Baru berdasarkan pilihan hati mereka.

Masih ada referendum tahun 2022 jika referendum 2020 masih tidak berhasil memerdekakan Kaledonia Baru. Namun bagi Pemerintah Indonesia, apapun hasilnya selalu yang menjadi prinsip utama politik luar negeri Indonesia adalah mendukung pemerintahan yang berkuasa yang didukung oleh mayoritas rakyatnya.

Winbert Hutahaean

(seorang Diplomat Indonesia tinggal di Noumea, Kaledonia Baru)

Disclaimer: Pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis. Pendapat ini tidak merefleksikan opini atau pandangan Kementerian Luar Negeri atau KJRI Noumea.

Tugu peringatan kedatangan warga Indonesia di New Caledonia | Dokumentasi pribadi

****

Video saat pelaksanaan referendum 4 Oktober 2020: 

Video presentasi singkat mengenai hubungan Indonesia dengan New Caledonia (Bahasa Inggris):