Kaitan Pelaksanaan Demokrasi dengan Ajaran Islam dalam Kehidupan Sehari-hari

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang penting di Indonesia dan juga berkaitan dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun penerapan demokrasi di Indonesia masih belum sejalan dengan nilai-nilai politik Islam. Islam mempunyai berbagai nilai politik seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan yang penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Al-Quran memberikan berbagai aturan dan prinsip sebagai landasan demokrasi, yang kemudian diterapkan di Indonesia. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia didasarkan pada demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem yang dapat merangkul setiap suku, budaya, agama, dan kepercayaan setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

 Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia, seperti keikutsertaan anak di bawah umur dalam demonstrasi, yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif. Dari segi pendidikan, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik tanpa terpengaruh oleh perubahan zaman, dan harus berlandaskan Al-Quran, Hadits, dan ijtihad para ulama. Demokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan ,kemerdekaan Indonesia, dalam Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah tindakan demokratis yang dilakukan oleh para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. 

Mereka mewakili suara rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan dari penjajahan kolonial, serta pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menciptakan landasan hukum bagi negara yang baru merdeka, Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. UUD 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk hak-hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante adalah langkah penting dalam membangun dasar demokratis bagi negara baru. Konstituante bertanggung jawab untuk menyusun UUD baru, yang kemudian menghasilkan UUD 1950.

Demokrasi adalah prinsip dasar yang menekankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan untuk memilih bentuk pemerintahan yang mereka inginkan. Pemimpin perjuangan kemerdekaan sering kali mencoba memobilisasi rakyat untuk mendukung perjuangan ini melalui pemilihan umum atau konsultasi rakyat. Demokrasi mendorong partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Dalam perjuangan kemerdekaan, partisipasi publik dapat melibatkan demonstrasi, pemungutan suara, perdebatan terbuka, dan kampanye politik untuk mempengaruhi pendapat publik dan pemerintah kolonial atau penjajah. Demokrasi menjamin kebebasan berbicara, menulis, dan berekspresi. Ini memungkinkan para pejuang kemerdekaan untuk mengkritik pemerintah penjajah, menyebarkan ide-ide kemerdekaan, dan mengorganisir gerakan perlawanan tanpa takut akan penindasan.   

Demokrasi juga membantu mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat diterima oleh banyak negara, yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Prinsip demokras seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, sangat penting dalam memotivasi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda dan mencapai kemerdekaan mereka. Prinsip demokrasi juga dapat membantu mendapatkan dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan. Negara-negara demokratis sering lebih cenderung mendukung gerakan kemerdekaan yang mengadvokasi prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi prinsip yang mendasari perjuangan rakyat Indonesia untuk mengukir nasib mereka sendiri dan memerdekakan diri dari penjajahan asing. Setelah merdeka, prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi pijakan bagi negara Indonesia yang baru lahir, yang tercermin dalam UUD 1945 dan perkembangannya sebagai negara demokratis hingga saat ini.

Selain itu juga Islam memainkan peran penting dalam konteks Indonesia, menjadi salah satu faktor yang membentuk identitas budaya, sosial, dan politik negara ini. Berikut beberapa ajaran Islam yang relevan dalamm Indonesia.

Pancasila, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia, dan salah satu sila dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini mencerminkan keberagaman agama di Indonesia, termasuk Islam, dan prinsip-prinsip kebebasan beragama.

Bhinneka Tunggal Ika juga adalah moto nasional Indonesia yang berarti "Berbeda-beda tapi tetap satu." Ini mencerminkan toleransi antaragama dan keberagaman etnis di negara ini.

Moderatisme, Mayoritas Muslim di Indonesia menganut Islam yang moderat. Mereka menghargai prinsip-prinsip toleransi, kerukunan, dan keberagaman dalam praktik keagamaan mereka.

Pendidikan dan Budaya, Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan dan budaya di Indonesia. Madrasah (sekolah Islam) dan pesantren (pondok pesantren) adalah bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia.

Hukum Islam, Indonesia memiliki sistem hukum ganda yang mencakup hukum sipil dan hukum Islam. Bagian masyarakat Indonesia yang menganut Islam secara khusus berlaku hukum Islam dalam hal perkawinan, warisan, dan masalah keluarga.

Dalam politik, Islam juga memainkan peran dalam politik Indonesia. Beberapa partai politik di Indonesia berbasis Islam, dan sejumlah besar anggota parlemen berasal dari partai-partai ini. Meskipun Indonesia adalah negara demokratis, sejumlah elemen masyarakat masih berjuang untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi.

Kesejahteraan Sosial, Prinsip-prinsip zakat (sumbangan wajib) dan sedekah (sumbangan sukarela) dalam Islam berkontribusi pada upaya kesejahteraan sosial di Indonesia. Banyak Muslim Indonesia aktif dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga amal.

Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam tradisi Islam, dan praktek dan interpretasi Islam dapat berbeda-beda di berbagai wilayah. Prinsip-prinsip Islam di Indonesia sering diselaraskan dengan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan antaragama, dan keberagaman budaya yang menjadi ciri khas negara ini.

Hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia telah menjadi topik yang kontroversial selama bertahun-tahun. Beberapa isu yang sering muncul dalam perdebatan ini antara lain:

Syari'ah: Sebagian orang di Indonesia menginginkan penerapan hukum syari'ah sebagai bagian dari sistem hukum negara.

 Namun, ini menjadi sumber perdebatan karena harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang menjadi dasar konstitusi Indonesia.

Penahanan Agama dan Negara: Prinsip dasar Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, yang menganut prinsip keberagaman agama. Namun, ada ketegangan ketika beberapa kelompok mengklaim bahwa negara seharusnya lebih mendukung agama Islam atau bahkan menjadikannya agama resmi.

Kebebasan Beragama: Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, kadang-kadang terdapat isu-isu terkait intoleransi agama dan diskriminasi terhadap minoritas agama yang memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi dihormati.

Perdebatan ini mencerminkan dinamika sosial dan politik di Indonesia yang kompleks. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi, kebebasan beragama, dan identitas Islam yang kuat tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa contoh konkret dari praktek demokrasi di Indonesia yang mencerminkan pengaruh ajaran Islam. 

pemilihan umum, Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu contoh utama praktek demokrasi. Dalam pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah, partai politik dengan latar belakang Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) aktif berpartisipasi dan mendukung kandidat-kandidat yang mengusung nilai-nilai Islam. Ini mencerminkan pengaruh ajaran Islam dalam politik Indonesia.

Organisasi Keagamaan, Organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat dan politik Indonesia. Mereka seringkali memiliki pengaruh besar dalam pemilihan umum dan memberikan panduan kepada umat Islam dalam hal politik. NU, sebagai contoh, memiliki organisasi massa yang kuat dan mendukung nilai-nilai Islam yang moderat.

Penerapan Hukum Syari'ah di Daerah, Beberapa daerah di Indonesia telah mencoba menerapkan elemen-elemen hukum syari'ah dalam tatanan hukum lokal. Meskipun hal ini tidak selalu selaras dengan konstitusi nasional, itu mencerminkan dorongan dari sebagian masyarakat untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dalam praktek hukum di tingkat lokal.

Penting dicatat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki keragaman agama yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam demokrasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberagaman dan pluralisme yang dianut oleh konstitusi negara.