Mohon tunggu...
Willy Purna Samadhi
Willy Purna Samadhi Mohon Tunggu... Peneliti -

Sempat bekerja di Litbang HU Republika (1998-2004), ia kemudian menjadi peneliti di Demos, sebuah lembaga kajian demokrasi dan HAM hingga 2009. Setelah lulus S1 dari Jurusan Ilmu Politik FISIP UI, ia memperoleh gelar S2 dari Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta. Saat ini ia terlibat sebagai peneliti pada proyek riset Power, Welfare and Democracy, kerja sama antara UGM (Indonesia) dan Universitas Oslo (Norwegia).

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perkembangan HAM di Indonesia Pasca-Ordebaru

1 April 2015   09:00 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:42 315
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik


Kerangka pertama diperkenalkan David Beetham (1999) melalui proyek Democracy Audit yang dijalankan oleh sebuah kelompok riset di Pusat Hak Asasi Manusia di Universitas Essex. Kerangka assessment itu digunakan untuk menilai situasi 80 institusi demokrasi berbasis HAM. Pendekatan ini, kemudian, dikembangkan sebagai standar penilaian demokrasi oleh IDEA Internasional (Beetham, dkk. 2002, 2008).


Yang dimaksud dengan institusi demokrasi adalah segala perangkat aturan dan regulasi yang berlaku dalam praktik politik demokrasi. Institusi itu dapat bersifat formal dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan (mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal terkecil), tetapi dapat pula bersifat informal berupa nilai-nilai, kebiasaan, tradisi, yang secara umum diterima, berlaku, dan sudah dianggap sebagai bagian yang wajar dalam konteks sosial-politik di mana nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi itu ada. Dalam tulisan ini, hanya penilaian atas institusi formal yang akan dibahas.


Pada assessment Demos-UiO 2003 istilah yang digunakan adalah kualitas.


Referensi


Beetham, D. 1999. Democracy and Human Rights. Oxford: Polity Press.

Beetham, David, S. Bracking, I. Kearton, and S. Weir. 2002. International IDEA Handbook and Democracy Assessment. The Hague, London, New York: Kluwer Law International.

HALAMAN :
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun